Melly Goeslaw Dorong Platform Digital Terapkan Audio Fingerprint untuk Lindungi Hak Cipta

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Melly Goeslaw, mendorong platform digital menerapkan teknologi audio fingerprint untuk mengidentifikasi, mendeteksi, dan melacak penggunaan karya musik secara akurat. Menurutnya, pemanfaatan teknologi tersebut penting untuk memperkuat perlindungan hak cipta sekaligus memastikan pencipta menerima royalti sesuai dengan penggunaan karyanya.

Hal tersebut disampaikan Melly dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Baleg DPR RI bersama Indonesian E-Commerce Association (idEA) dan Microsoft dalam rangka penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Hak Cipta di Ruang Rapat Baleg, Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (11/11/2026).

Melly mengungkapkan, berdasarkan pengalamannya sebagai pencipta lagu, hampir 50 persen karyanya mengalami penyalahgunaan (abuse) di sejumlah platform digital, seperti TikTok, Meta, dan Shopee. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya penguatan sistem pendeteksian dan pengawasan penggunaan karya di ruang digital.

“Sampai sekarang saya mendapatkan royalti dari TikTok dan Meta itu flat karena mereka tidak bisa memberikan data yang akurat, yang akuntabel, sejauh mana pemakaiannya. Dan kalau saya komplain atau melaporkan sesuatu yang dilakukan pelanggaran terhadap karya saya, dari pelaporan segala macam itu abai, tidak ada sanksi segala macam,” ungkap Melly.

Srikandi Fraksi Partai Gerindra ini juga menyoroti mekanisme pelaporan pelanggaran hak cipta yang dinilai belum efektif. Menurutnya, laporan yang disampaikan pencipta belum selalu ditindaklanjuti dengan penanganan maupun pemberian sanksi yang memadai. Bahkan, konten yang telah diturunkan (takedown) kerap kembali diunggah sehingga pelanggaran terus berulang.

Karena itu, Melly meminta agar revisi UU Hak Cipta turut memperkuat ketentuan penegakan hukum, termasuk pembahasan mengenai penerapan delik umum. Dengan demikian, penanganan pelanggaran hak cipta tidak hanya bergantung pada pengaduan pencipta atau pemegang hak cipta.

Selain itu, ia secara khusus mendorong idEA memastikan seluruh platform digital yang tergabung di dalamnya memiliki sistem audio fingerprint. Teknologi tersebut dapat membantu mengidentifikasi lagu, mendeteksi penggunaan musik, dan melacak pemanfaatan karya. Dengan begitu, distribusi royalti dapat didasarkan pada data yang objektif dan terukur.

Melly menegaskan, Indonesia perlu membangun sistem perlindungan hak cipta yang memberikan kepastian bagi para pencipta. Menurutnya, pembahasan hak cipta tidak seharusnya hanya berfokus pada pembagian royalti, tetapi juga harus memastikan tersedianya sistem transparan untuk mengetahui penggunaan karya dan pihak yang berhak menerima pembayaran.

“Saya tidak ingin Indonesia ini hanya menjadi negara yang sibuk memperdebatkan siapa yang berhak menarik pembagian-pembagian royalti, tetapi kita harus menjadi negara yang mampu membangun sistem untuk mengetahui secara objektif siapa yang menggunakan karya, karya siapa yang digunakan, dan siapa yang harus dibayar,” tegas Melly.

Menutup pernyataannya, Melly berharap revisi UU Hak Cipta dapat menghadirkan regulasi yang lebih kuat dalam melindungi hak pencipta sekaligus mendorong platform digital bertanggung jawab atas pemanfaatan karya musik di ekosistem digital.

“Jangan sampai pencipta yang terus-menerus harus berjuang mencari haknya sendiri sementara teknologi untuk mendeteksi penggunaan karyanya sebenarnya sudah tersedia tapi tidak ingin digunakan oleh platform-platform tertentu,” pungkas Melly.