Connect with us

Politik

Syaiful Huda: Berikan Alokasi Anggaran yang Layak pada Program Prioritas Pemuda dan Olahraga

Published

on

rnKomisi X DPR RI mengingatkan jajaran Eselon I Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) agar lima program prioritas yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Kemenpora dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 mendapatkan alokasi anggaran yang selayaknya. Tanpa dukungan tersebut, mewujudkan Generasi Emas 2045 bidang pemuda dan olah raga hanya akan sekadar menjadi mimpi belaka.rnPernyataan tersebut disampaikan oleh Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda saat membuka Rapat Kerja Komisi X DPR dengan Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo saat membahas RKA K/L TA 2024 di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Selasa (6/8/2023). Ia juga menekankan program Kemenpora yang berdampak langsung bagi masyarakat diberikan ditingkatkan alokasi anggarannya.rnBagi Komisi X DPR, program prioritas dan berdampak langsung kepada masyarakat bidang pemuda dan olahraga harus memperoleh perhatian khusus dari Pemerintah Indonesia. Setiap dari program-program tersebut krusial untuk membentuk masa depan generasi bangsa Indonesia yang unggul dan tangguh.rn”Program unggulan atau prioritas itu perlu mendapatkan alokasi anggaran yang memadai serta program kegiatan yang memiliki dampak langsung kepada masyarakat agar alokasi anggarannya ditingkatkan,” ucapnya.rnDemi mengakselerasi upaya tersebut, Politisi Fraksi PKB itu juga mendorong Kemenpora melakukan sinergi yang intens dengan sejumlah kementerian dan lembaga yang beririsan dengan kepemudaan dan olahraga. Sinergi ini, ungkapnya, akan turut membantu meningkatkan indeks pembangunan pemuda di Indonesia.rnPerlu diketahui, Kemenpora mendapatkan pagu anggaran (sementara) tahun anggaran 2024 sebesar Rp2,019 triliun berdasarkan keputusan yang tertuang dalam Surat Bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor S-626/MK.02/2023 dan B-644/M.PPN/D.8/PP.04.02/07/2023. Pagu tersebut akan dialokasikan pada 6 (enam) satuan kerja di Kemenpora.rnMengetahui keputusan tersebut, Komisi X mengingatkan Kemenpora memenuhi janji untuk merealisasikan 5 (lima) program prioritas. Di antaranya, pertama, program yang mendukung perbaikan tata kelola, penyederhanaan regulasi, penyesuaian birokrasi dan peningkatan kecepatan pelayanan publik. Kedua, program yang mendukung pemberdayaan pemuda menjadi kreatif, inovatif, mandiri, dan berdaya saing serta menumbuhkan semangat kewirausahaan.rnKetiga, program yang mendukung penguatan ideologi pancasila dan karakter serta budaya bangsa di kalangan pemuda. Keempat, program yang mendukung pemassalan dan pemasyarakatan olahraga agar gemar hidup lebih sehat dan bugar di kalangan masyarakat Indonesia. Kelima, program yang mendukung pembinaan usia dini dan peningkatan prestasi atlet yang terencana dan berkesinambungan.rn
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

BKSAP Dorong Perdamaian Konflik Rusia-Ukraina dalam Dialog dengan Parlemen Eropa BKSAP Dorong Perdamaian Konflik Rusia-Ukraina dalam Dialog dengan Parlemen Eropa
Politik1 minggu ago

BKSAP DPR RI Dorong Perdamaian Konflik Rusia-Ukraina dalam Dialog dengan Parlemen Eropa

Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI mendorong penyelesaian berbagai konflik global melalui dialog dan diplomasi dalam pertemuan Friendly Talk...

Samuel Wattimena Dorong Anak Muda Minati Kerajinan Kain Ulos Guna Bersaing Global Samuel Wattimena Dorong Anak Muda Minati Kerajinan Kain Ulos Guna Bersaing Global
Politik1 minggu ago

Samuel Wattimena Dorong Anak Muda Minati Kerajinan Kain Ulos

Anggota Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Samuel Wattimena  menekankan pentingnya identitas masing-masing daerah, khususnya terkait pembuatan ulos, yaitu...

BURT DPR Tinjau Pelayanan Jamkestama di RSU Bogor Senior Hospital BURT DPR Tinjau Pelayanan Jamkestama di RSU Bogor Senior Hospital
Politik1 minggu ago

BURT DPR RI Tinjau Pelayanan Jamkestama di RSU Bogor Senior Hospital

Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI meninjau pelaksanaan Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Utama (Jamkestama) di RSU Bogor Senior Hospital...

Kabupaten Toba Perlu Perkuat Branding dan Inovasi Daerah untuk Go Global Kabupaten Toba Perlu Perkuat Branding dan Inovasi Daerah untuk Go Global
Politik1 minggu ago

Syahrul Aidi Maazat: Kabupaten Toba Perlu Perkuat Branding dan Inovasi Daerah untuk Go Global

Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Syahrul Aidi Maazat  mendorong adanya pembentukan branding untuk potensi pariwisata di Kabupaten Toba....

Pelaku Karhutla Harus Dapat Pemberatan Hukuman, Perampasan Keuntungan Korporasi Pelaku Karhutla Harus Dapat Pemberatan Hukuman, Perampasan Keuntungan Korporasi
Politik1 minggu ago

Alex Indra Lukman: Pelaku Karhutla Harus Dapat Pemberatan Hukuman, Perampasan Keuntungan Korporasi

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman meminta Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kehutanan tidak ragu dalam menindak...

Rano Alfath Apresiasi Polri Tetapkan 20 Korporasi Tersangka Karhutla Rano Alfath Apresiasi Polri Tetapkan 20 Korporasi Tersangka Karhutla
Politik1 minggu ago

Mohammad Rano Alfath Apresiasi Polri Tetapkan 20 Korporasi Tersangka Karhutla

Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Moh. Rano Alfath, mengapresiasi langkah Polri menetapkan 20 korporasi sebagai tersangka dalam perkara dugaan...

Didik Haryadi Minta OJK Relaksasi Kredit UMKM Terdampak Bencana Didik Haryadi Minta OJK Relaksasi Kredit UMKM Terdampak Bencana
Politik1 minggu ago

Didik Haryadi Minta OJK Relaksasi Segera Terbitkan Kredit UMKM Terdampak Bencana

Anggota Komisi XI DPR RI Didik Haryadi meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) segera menerbitkan kebijakan relaksasi dan restrukturisasi kredit bagi...

Polri Tetapkan 20 Korporasi Tersangka Karhutla, Puan: Penegakan Hukum Harus Transparan Polri Tetapkan 20 Korporasi Tersangka Karhutla, Puan: Penegakan Hukum Harus Transparan
Politik1 minggu ago

Polri Tetapkan 20 Korporasi Tersangka Karhutla, Puan Maharani: Penegakan Hukum Harus Transparan

Ketua DPR RI Puan Maharani menanggapi perkembangan penanganan perkara dugaan kebakaran dan hutan (Karhutla) di mana Polri baru saja mengumumkan...

Pulihkan Hak Korban, UU Perampasan Aset Diusulkan Dapat Rampas Harta Pelaku Pidana Investasi Bodong Pulihkan Hak Korban, UU Perampasan Aset Diusulkan Dapat Rampas Harta Pelaku Pidana Investasi Bodong
Politik1 minggu ago

Pulihkan Hak Korban, Habiburokhman: UU Perampasan Aset Diusulkan Dapat Rampas Harta Pelaku Pidana Investasi Bodong

Komisi III menekankan harta pelaku tindak pidana kejahatan di sektor keuangan, mulai dari investasi bodong, trading saham dan komoditas fiktif,...

Pasca-Pembentukan Satgas Bersama, Perkuat Kerja Sama Indonesia-Singapura Tangani Karhutla Pasca-Pembentukan Satgas Bersama, Perkuat Kerja Sama Indonesia-Singapura Tangani Karhutla
Politik1 minggu ago

Pasca-Pembentukan Satgas Bersama, Sukanta: Perkuat Kerja Sama Indonesia-Singapura Tangani Karhutla

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Sukamta, mendorong penguatan kerja sama Indonesia dan Singapura dalam penegakan hukum kebakaran hutan dan...