Connect with us

Politik

Komisi IV DPR RI Bersama Petani Gapoktan Utama Mandiri Gelar Panen Padi Secara Langsung di Merauke

Published

on

Kabupaten Merauke merupakan salah satu daerah di Indonesia yang ditetapkan sebagai kawasan strategis nasional pengembangan pangan. Terkait hal itu, Komisi IV DPR RI bersama Pemerintah Kabupaten Merauke dan Petani Gapoktan Utama Mandiri, Kampung Waningapmiraf (SP 5), Distrik Tanah Miring melakukan panen padi secara langsung pada Rabu (4/10/2023).

Panen padi tersebut dilakukan dengan combine, salah satu tipe mesin panen yang dapat memotong, memegang, merontokan dan membersihkan dalam satu waktu. Padi dengan varietas inpari 36 menghasilkan sekitar 4 ton beras per hektar dengan biaya produksi sekitar 10 juta rupiah per hektar dengan harga jual Rp11.000 per kg beras.

“Kunjungan Anggota Komisi IV DPR RI kali ini untuk memastikan progress Pengembangan Pangan dan Pertanian di Kabupaten Merauke termasuk mengunjungi gudang Bulog,” ucap Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Budhy Setiawan seraya mengapresiasi para petani Gapoktan Utama Mandiri yang terus bekerja di sawah meskipun ada beberapa kesulitan yang dihadapi di tengah musim kemarau.

Lebih lanjut, Anggota Komisi IV DPR RI Sulaeman Hamzah mengatakan dampak dari fenomena elnino sangat luas, terutama di Provinsi Papua Selatan, akan tetapi, dengan semangat gotong royong bersama Pemerindah Daerah dan Kepala Dinas terkait dalam mengantisipasinya, hasil panen raya yang diperoleh sesuai target.

“Hujan terbatas air juga kurang tetapi kita masih bisa panen Alhamdulillah dengan bimbingan pemerintah daerah ibu kepala dinas juga serius menyikapi semua persoalan yang ada di Merauke ini sehingga kita sekalipun dalam suasana sulit kita masih bisa mendapatkan panen raya seperti ini itu yang kita syukuri sekarang ini menguntungkan petani kita,” terang Sulaeman.

Advertisement

Pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Tanaman Pangan Suwandi menjelaskan luas baku sawah Kabupaten Merauke 32 ribu hektar, setahun dua kali tanam. Luas tanam 64 ribu hektar dan produksi beras pada Januari-November ini prognosis 115 ribu ton.

“Ini luar biasa, Merauke salah satu lumbung pangan berproduksi 115 ribu ton beras, sedangkan kebutuhan konsumsi di sini tidak sampai 15 ribu ton per tahun, jadi Merauke memasok  beras ke beberapa Kabupaten sekitar yaitu Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Boven Digoel sebagian beras di jual ke Jawa Timur jika ongkos kirimnya sesuai,” jelas Suwandi.

rn

Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik5 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik5 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik5 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik6 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik6 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik6 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik6 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik6 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik6 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik6 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...