Tanggapi Fatwa MUI, Wapres Minta Pihak yang Berwenang Seleksi Produk Terafiliasi Israel

Bandung, Kabarpolitik.com – Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa Nomor 83 Tahun 2023 tentang Hukum Dukungan terhadap Perjuangan Palestina. Fatwa ini, salah satunya imbauan agar umat Islam menghindari transaksi produk yang terafiliasi dengan Israel.

Saat dimintai tanggapannya oleh awak media terkait hal tersebut khususnya karena telah berimbas pada aksi boikot terhadap produk tertentu, Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin meminta agar pihak yang berwenang dapat memilah produk-produk yang benar-benar mendukung dan terafiliasi dengan Israel.

“Memang itu nanti harus pemerintah atau pihak-pihak yang tertentu yang harus juga menyeleksi,” ungkap Wapres saat memberikan keterangan pers usai memberikan Orasi Ilmiah pada Sidang Senat Terbuka Universitas Islam Nusantara (UNINUS) di Aula UNINUS, Jl. Soekarno Hatta No. 530, Sekejati, Kec. Buah Batu, Kota Bandung, Kamis (16/11/2023).

Sebab, sambungnya, MUI sejauh ini tidak secara eksplisit mengeluarkan daftar perusahaan atau produk yang pro Israel. Sehingga dengan adanya seleksi tersebut, diharapkan tidak ada perusahaan (misalnya) yang sebenarnya tidak mendukung Israel, tetapi turut dirugikan.

“MUI kan tidak mengatakan perusahaan ini, perusahaan ini, nanti [diseleksi] perusahaan-perusahaan apa saja yang memang itu dianggap berafiliasi dan memberikan bantuan. Sebab kalau tidak, nanti kemana-mana, ini supaya nanti jangan merugikan banyak pihak,” terang Wapres.

“Oleh karena itu, nanti ada pihak yang memberikan semacam [keterangan] bahwa ini yang termasuk, ini yang tidak termasuk,” imbuhnya.

Terakhir, Wapres menjelaskan bahwa tujuan utama MUI mengeluarkan fatwa tersebut adalah untuk mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina dan menghentikan kebiadaban Israel di Gaza.

“Sekarang sudah dianggap sebagai genosida, sudah pembunuhan masal, ini harus ada berbagai upaya [untuk menghentikannya],” tandasnya.

Mendampingi Wapres pada konferensi pers kali ini, Staf Khusus Wapres Bidang Komunikasi dan Informasi Masduki Baidlowi, Pj. Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin, Ketua Pengurus Yayasan UNINUS Bandung Hasan Nuri Hidayatullah, serta Plt. Rektor UNINUS Endang Komara. (EP-rls)