Connect with us

Pemerintahan

Hadiri Pengukuhan Pengurus KDEKS Provinsi Jabar, Wapres Sampaikan Empat Fokus Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah

Published

on

Bandung, Kabarpolitik.com – Ekonomi dan keuangan syariah merupakah salah satu sektor penopang ketahanan ekonomi daerah dan nasional. Oleh karena itu, keberlanjutannya harus terus dijaga. Hal ini dapat dilakukan dengan fokus pada empat aspek.

“Pertama, optimalkan pengembangan sektor industri produk halal, melalui penguatan ekosistem rantai nilai halal pada sektor-sektor unggulan daerah,” tutur Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin ketika menyaksikan Pengukuhan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) Provinsi Jawa Barat (Jabar), di Gedung Sate, Jl. Diponegoro Nomor 22, Citarum, Bandung, Selasa (23/04/2024).

Lebih lanjut Wapres menyampaikan, optimalisasi ini dapat dilakukan melalui peningkatan hilirisasi produk, akselerasi sertifikasi halal, dan pengembangan sektor pariwisata ramah muslim.

“Kedua, perluas inklusi dan kontribusi keuangan syariah dalam pembiayaan pembangunan daerah, melalui penerapan inovasi jasa keuangan syariah dan teknologi digital,” imbuhnya.

Wapres pun menilai, kontribusi sektor ekonomi dan keuangan syariah untuk pembangunan di Indonesia sudah mulai meningkat, termasuk di Jabar, di mana sejak 2013 hingga 2023, terdapat 315  proyek dengan nilai sekitar Rp17,8 triliun yang dibiayai dari Surat Berharga Syariah Negara.

Advertisement

Untuk itu, Wapres pun meminta keberhasilan implementasi proyek-proyek ini ke depannya untuk terus didukung.

“Selanjutnya, tingkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan tata kelola zakat dan wakaf produktif, serta optimalkan peran lembaga keuangan mikro syariah dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat,” paparnya.

Melalui dana sosial ini, Wapres berharap agar pemanfaatannya dapat disalurkan pada pembangunan di bidang sumber daya manusia yaitu pada penurunan angka kemiskinan ekstrem dan prevalensi stunting.

“Terakhir, kembangkan bisnis dan kewirausahaan syariah melalui optimalisasi program inkubasi usaha syariah,” pinta Wapres.

Dengan berkembangnya kewirausahaan syariah ini, ke depan diharapkan dapat terus melahirkan bisnis-bisnis halal untuk semakin memperkuat ekosistem syariah.

Advertisement

Menutup arahannya, Wapres pun berpesan kepada jajaran pengurus KDEKS Provinsi Jabar untuk selalu memberikan kontribusi terbaiknya agar konsep syariah semakin terimplementasi di masyarakat dan hasil terbaiknya dapat dipetik di masa mendatang.

“Selamat bekerja bagi KDEKS Provinsi Jawa Barat. Teruslah berikhtiar menggaungkan dan membumikan ekonomi dan keuangan syariah di Bumi Pasundan, sehingga dapat berkontribusi nyata dan bermanfaat langsung bagi peningkatan daya saing daerah dan kesejahteraan masyarakat Jawa Barat,” tutup Wapres.

Sebelumnya, Pj. Gubernur Jabar Bey Machmudin menyampaikan, dengan kehadiran KDEKS di Tanah Pasundan dapat menjadikan Jabar tumbuh sebagai pusat ekonomi dan keuangan syariah.

“Dengan dikukuhkannya KDEKS di Jawa Barat, akan lebih memperkuat kolaborasi dan sinergi antar pemangku kepentingan dalam pengembangan ekonomi dan
keuangan syariah di Jawa Barat. Dukungan yang lebih besar lagi dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Jawa Barat, dapat menjadikan Jawa Barat tumbuh sebagai pusat ekonomi dan keuangan syariah,” ungkapnya.

Sebagai informasi, KDEKS Provinsi Jawa Barat dibentuk melalui keputusan Gubernur Jawa Barat nomor 500.2/KEP.31-Rek/2024, tanggal 31 Januari 2024, tentang Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah Jawa Barat. Dalam keputusan ini, jajaran kepengurusan diketuai oleh Gubernur Jabar dan Sekretaris Daerah Provinsi Jabar sebagai Sekretaris. Sementara kepengurusan sebagai anggota, manajemen pelaksana, dan sekretariat terdiri dari jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan instansi vertikal yang ada di Jabar.

Advertisement

Adapun tugas dan fungsi KDEKS adalah untuk mempercepat, memperluas, dan memajukan pembangunan ekonomi dan keuangan syariah untuk memajukan  ekonomi daerah Jabar disamping juga untuk menaikkan literasi dan inklusi ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia.

Hadir dalam acara ini, Plt. Direktur Eksekutif Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah Taufik Hidayat, Sekretaris Daerah Provinsi Jabar Herman Suryatman, serta jajaran Pengurus KDEKS Provinsi Jabar.

Sementara Wapres didampingi oleh Ibu Hj. Wury Ma’ruf Amin, Kepala Sekretariat Wapres Ahmad Erani Yustika, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan Suprayoga Hadi, Deputi Bidang Administrasi Sapto Harjono W.S., serta Staf Khusus Wapres Masduki Baidlowi, M. Nasir, M. Imam Azis, Robikin Emhas, Arif Rahmansyah Marbun, dan Guntur Iman Nefianto. (NN/SK-BPMI, Setwapres)

rn

Advertisement
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

DPR Kawal Penanganan Kesehatan Warga Terdampak Karhutla di Kalimantan Selatan DPR Kawal Penanganan Kesehatan Warga Terdampak Karhutla di Kalimantan Selatan
Politik11 jam ago

DPR RI Kawal Penanganan Kesehatan Warga Terdampak Karhutla di Kalimantan Selatan

Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal menegaskan keselamatan dan kesehatan masyarakat harus menjadi prioritas utama dalam penanganan kebakaran hutan...

Digugat ke MK, Pasal 27 dan 164 KUHAP 2025 Beri Kepastian Hukum JPU Wajib Lanjutkan Perkara Digugat ke MK, Pasal 27 dan 164 KUHAP 2025 Beri Kepastian Hukum JPU Wajib Lanjutkan Perkara
Politik11 jam ago

Digugat ke Mahkamah Konstitusi, Pasal 27 dan 164 KUHAP 2025 Beri Kepastian Hukum JPU Wajib Lanjutkan Perkara

DPR RI berpandangan Pasal 27 dan Pasal 164 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara...

Dengar Masukan Pakar, Komisi III Dalami Aspek Pengawasan dalam RUU Perampasan Aset Dengar Masukan Pakar, Komisi III Dalami Aspek Pengawasan dalam RUU Perampasan Aset
Politik11 jam ago

Dengar Masukan Pakar, Komisi III DPR RI Dalami Aspek Pengawasan dalam RUU Perampasan Aset

Komisi III DPR RI terus mendalami berbagai masukan masyarakat dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana...

Tantangan Besar Perlindungan Hak Cipta terkait dengan AI dan Seni Tari Tantangan Besar Perlindungan Hak Cipta terkait dengan AI dan Seni Tari
Politik11 jam ago

Melly Goeslaw Dorong Pelindungan Hak Cipta di Tengah Perkembangan AI

Perkembangan akal imitasi atau artificial intelligence (AI) menghadirkan tantangan baru dalam pelindungan hak cipta, mulai dari potensi penggunaan karya tanpa...

RUU Hak Cipta Harus Jamin Keadilan Ekonomi di Tengah Pesatnya Teknologi Digital dan AI RUU Hak Cipta Harus Jamin Keadilan Ekonomi di Tengah Pesatnya Teknologi Digital dan AI
Politik11 jam ago

Ahmad Doli Kurnia Tandjung: RUU Hak Cipta Harus Jamin Keadilan Ekonomi di Tengah Pesatnya Teknologi Digital dan AI

Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Ahmad Doli Kurnia Tandjung, menyoroti urgensi pembaruan pelindungan karya intelektual yang kian rentan...

MKD DPR Terima Aduan Masyarakat 24 Jam, Verifikasi Laporan Tetap Diperketat MKD DPR Terima Aduan Masyarakat 24 Jam, Verifikasi Laporan Tetap Diperketat
Politik11 jam ago

MKD DPR RI Terima Aduan Masyarakat 24 Jam, Verifikasi Laporan Tetap Diperketat

Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI membuka ruang pengaduan masyarakat selama 24 jam terkait dugaan pelanggaran etik anggota DPR RI....

Titiek Soeharto Apresiasi Capaian Stok Bulog dan Pastikan Kualitas Beras di Ambon Terjaga Titiek Soeharto Apresiasi Capaian Stok Bulog dan Pastikan Kualitas Beras di Ambon Terjaga
Politik2 minggu ago

Titiek Soeharto Apresiasi Capaian Stok Bulog dan Pastikan Kualitas Beras di Ambon Terjaga

Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto memastikan ketersediaan dan kualitas stok beras di Provinsi Maluku dalam kondisi aman....

Andre Rosiade Dorong Penguatan Ekosistem Industri Batam Andre Rosiade Dorong Penguatan Ekosistem Industri Batam
Politik2 minggu ago

Andre Rosiade Dorong Penguatan Ekosistem Industri Kota Batam

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade mendorong penguatan ekosistem industri di Kota Batam melalui kepastian perizinan, keandalan pasokan...

Komisi XII Ingatkan Kesiapan Listrik Seiring Ekspansi Pariwisata di Bali Komisi XII Ingatkan Kesiapan Listrik Seiring Ekspansi Pariwisata di Bali
Politik2 minggu ago

Melchias Markus Mekeng Dorong Bali Percepat Pengembangan Energi Terbarukan

Ketua Komisi XII DPR RI Melchias Markus Mekeng mengingatkan PT PLN (Persero) agar mengantisipasi kebutuhan listrik Bali dalam jangka panjang...

Komisi XII Dorong Percepatan Pemanfaatan Gas Natuna untuk Batam Komisi XII Dorong Percepatan Pemanfaatan Gas Natuna untuk Batam
Politik2 minggu ago

Jalal Abdul Nasir Dorong Percepatan Pemanfaatan Gas Natuna untuk Batam

Komisi XII DPR RI mendorong percepatan commissioning tahap kedua pipa gas West Natuna Transportation System (WNTS)-Pemping agar pemanfaatan gas Natuna...