Connect with us

Politik

Wakil Ketua DPRD Kulon Progo Dukung Langkah Presiden Prabowo Cabut IUP di Raja Ampat

Published

on

Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Kulon Progo, Lajiyo Yok Mulyono, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah tegas Presiden Prabowo Subianto yang mencabut izin usaha pertambangan (IUP) empat perusahaan di wilayah pulau-pulau kecil Raja Ampat, Papua Barat Daya.

“Ini adalah langkah yang menunjukkan bahwa Presiden benar-benar peduli terhadap kelestarian alam. Pembangunan tidak boleh melanggar hak-hak masyarakat maupun merusak lingkungan,” ujar Lajiyo di Kulon Progo, Rabu (11/6/2025).

Ia menilai, ketegasan Presiden Prabowo dalam merespons keresahan masyarakat mencerminkan keteladanan dan kepemimpinan yang tanggap serta bertanggung jawab.

“Presiden dengan sigap mengambil alih tanggung jawab dari bawahannya. Ini adalah contoh nyata dari kepemimpinan yang efektif,” katanya.

Lebih lanjut, Lajiyo menyebut bahwa gaya kepemimpinan Presiden Prabowo menjadi inspirasi bagi pihaknya dalam meningkatkan pengawasan terhadap tambang galian C di Kulon Progo, yang merupakan kewenangan pemerintah daerah. Ia mendorong penerapan prinsip pertambangan berkelanjutan yang berbasis pada kearifan lokal.

Advertisement

Menurutnya, kebijakan Presiden Prabowo selaras dengan arah kebijakan Pemerintah Daerah DIY yang berlandaskan pada filosofi Memayu Hayuning Bawana—mempercantik dan melestarikan dunia—sebagai nilai dasar pembangunan.

“Filosofi budaya Yogyakarta harus menjadi pijakan dalam setiap kebijakan, termasuk soal pertambangan. Maka dari itu, regulasinya harus jelas dan implementasinya harus tegas,” tegasnya.

Lajiyo menekankan bahwa pertambangan tidak boleh menjadi ancaman, melainkan harus memberikan manfaat berkelanjutan. “Konsep ini menekankan pentingnya menjaga keberlangsungan dan kesejahteraan dunia agar tetap menjadi tempat yang indah dan aman,” ujarnya.

Senada dengan itu, Anggota Fraksi Gerindra DPRD Kulon Progo, Rian Nurfajar, juga menyampaikan apresiasi atas keputusan Presiden. Ia menilai kawasan Raja Ampat dengan seluruh kekayaan ekosistemnya merupakan anugerah Tuhan yang harus dijaga.

“Raja Ampat adalah warisan alam yang luar biasa dan memiliki potensi wisata yang besar. Isu pertambangan menjadi perhatian serius kami di daerah, terutama karena dampaknya terhadap sosial, budaya, dan ekosistem lokal,” ujarnya.

Advertisement

“Kami sangat berterima kasih kepada Bapak Prabowo yang selalu mendengarkan suara akar rumput dan sigap bertindak, terutama ketika terjadi pelanggaran terhadap hak rakyat dan kerusakan lingkungan,” tutup Rian.

Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik6 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik6 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik6 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik6 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik6 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik6 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik6 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik6 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik6 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik6 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...