Politik
Endipat Wijaya Dukung Penertiban Tambang Meluas hingga Kepulauan Riau
Published
1 tahun agoon
Anggota Komisi I DPR RI, Endipat Wijaya, mendukung langkah tegas Presiden Prabowo Subianto dalam menertibkan aktivitas tambang yang merusak lingkungan. Ia berharap kebijakan tersebut tidak hanya diterapkan di Raja Ampat, Papua Barat Daya, tetapi juga di daerah lain, termasuk Kepulauan Riau.
“Semangat perbaikan ini harus ditularkan ke Kepulauan Riau. Jika ada tambang yang tak sesuai kaidah, harus ditertibkan juga,” ujar Endipat, Rabu (11/6/2025).
Wakil rakyat dari Dapil Kepulauan Riau ini menilai penertiban tambang sebagai langkah penting untuk menjaga aset alam Indonesia. Ia menekankan bahwa pertambangan bukan hanya soal ekstraksi, tetapi juga soal tanggung jawab dan keberlanjutan.
“Kami sangat mendukung tindakan Presiden. Ini langkah krusial untuk melindungi sumber daya alam yang nilainya tak ternilai,” tegasnya.
Endipat juga menekankan pentingnya penegakan standar dalam setiap tahapan aktivitas tambang dari perencanaan hingga pascatambang agar sesuai dengan kaidah teknis, legal, dan lingkungan.
Sebagai Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara DPR, Endipat menyoroti pentingnya tata kelola pertambangan yang akuntabel. Namun ia juga mendorong agar proses perizinan dan regulasi bagi tambang legal dan bertanggung jawab dibuat lebih mudah dan efisien.
Menurutnya, jika dikelola dengan baik, sektor pertambangan memiliki potensi besar untuk menjadi tulang punggung ekonomi nasional. Oleh karena itu, ia menyerukan agar kebijakan tambang mengintegrasikan prinsip lingkungan, berkelanjutan, dan efisiensi birokrasi, demi menciptakan keseimbangan antara eksploitasi sumber daya dan kelestarian alam.
Andre Rosiade Dorong Pelita Air Tambah Armada ATR untuk Perkuat Konektivitas Indonesia Timur
Presiden Prabowo Saksikan Timnas Indonesia Juara Perdana FIFA ASEAN Cup 2026
HUT ke-81 TNI, Presiden Prabowo: Kekuatan TNI Tak Pernah Terpisahkan dari Rakyat
Kekeringan Ancam 50 Ribu Hektare Sawah, Anggota Komisi IV DPR RI Herry Dermawan Soroti Serapan Irigasi
Soedeson Tandra: Kepentingan Nasional Harus Jadi Prioritas Utama dalam Pembahasan Sengketa Internasional
Ahmad Sahroni: RUU Perampasan Aset Harus Fokus Kembalikan Kerugian Negara dan Perjelas Kedudukan Hukum Pihak Ketiga
Charles Meikyansyah: Penguatan BPK Jangan Hambat Penegakan Hukum
Annisa Maharani Alzahra Mahesa Minta ‘Audit Impact’ BPK Punya Indikator Terukur
Dedi Mulyadi Tak Bisa Maju Capres 2029 dari Gerindra, Tiket Sudah Diberikan kepada Prabowo?
Turn Back Hoax: [SALAH] Gambar Detik.com Ganjar Menonton Video Bokep
Sosok Airlangga Masih Dibutuhkan Golkar
Dunia Butuh Generasi Muda Bahagia, Tangguh dan Sehat Jiwa
Opini Newsmax, Prabowo dan Peluang Kemakmuran untuk Indonesia
Sastra bisa Jadi Ruang Merawat Akal Sehat dan Kewarasan
Kalender November 2025: Tanggal Merah, Hari Besar, Weton Jawa dan Hijriah
Prabowo Subianto Pernah Tolak Kapal Perang Iran di MNEK 2025 karena Tekanan Amerika Serikat?

Kekeringan Ancam 50 Ribu Hektare Sawah, Anggota Komisi IV DPR RI Herry Dermawan Soroti Serapan Irigasi
Anggota Komisi IV DPR RI Herry Dermawan mendorong penguatan koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mengantisipasi dampak kekeringan...
Soedeson Tandra: Kepentingan Nasional Harus Jadi Prioritas Utama dalam Pembahasan Sengketa Internasional
Anggota Komisi III DPR RI Soedeson Tandra menegaskan bahwa setiap pembahasan terkait sengketa internasional dan mekanisme arbitrase harus menempatkan kepentingan...
Ahmad Sahroni: RUU Perampasan Aset Harus Fokus Kembalikan Kerugian Negara dan Perjelas Kedudukan Hukum Pihak Ketiga
Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni menegaskan fokus utama pembahasan RUU tentang Perampasan Aset adalah mengoptimalkan pengembalian kerugian...
Charles Meikyansyah: Penguatan BPK Jangan Hambat Penegakan Hukum
Anggota Komisi XI DPR RI Charles Meikyansyah menanggapi gagasan calon Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Anis Fauzan yang ingin...
Annisa Maharani Alzahra Mahesa Minta ‘Audit Impact’ BPK Punya Indikator Terukur
Anggota Komisi XI DPR RI Annisa Maharani Alzahra Mahesa menyoroti gagasan audit impact serta indikator Audit Impact Index yang dipaparkan...
Safaruddin Dorong BUMN Libatkan Jaksa Pengacara Negara Sejak Awal Sengketa
Anggota Komisi III DPR RI Safaruddin menekankan pentingnya keterlibatan Jaksa Pengacara Negara (JPN) dan pengacara nasional sejak awal dalam penyusunan...
BKSAP DPR RI Dorong Mahasiswa Kenali Diplomasi Parlemen dan Peluang Global
Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Muhammad Husein Fadlulloh mendorong mahasiswa mengenal lebih jauh peran BKSAP sekaligus...
Komisi XI DPR RI Tetapkan Nyoman Adhi Suryadnyana dan Khaidir Abdurrahman sebagai Calon Anggota BPK Terpilih
Komisi XI DPR RI menyepakati dan menetapkan Dr. Nyoman Adhi Suryadnyana dan Dr. (Cand) Khaidir Abdurrahman sebagai calon Anggota Badan...
RUU Pelindungan Ketenagakerjaan Dibawa ke Paripurna
Komisi IX DPR RI bersama pemerintah menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pelindungan Ketenagakerjaan untuk dilanjutkan ke pembicaraan tingkat II dalam...
Syarif Fasha: Bandara Internasional Yogyakarta Perlu Tambah Rute dan Permudah Akses Moda Transportasi
Anggota BURT DPR RI Syarif Fasha menyoroti masih rendahnya jumlah penumpang di Bandar Udara Internasional Yogyakarta (YIA) yang dinilai belum...


