Bambang Haryo Desak Evaluasi Menyeluruh Sistem Keselamatan Pelayaran

Anggota Komisi VII DPR RI, Bambang Haryo Soekartono, menekankan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap sistem keselamatan pelayaran. Evaluasi ini mencakup kelayakan kapal, kompetensi penjaga laut dan pantai, hingga manajemen keselamatan secara keseluruhan.

Hal ini disampaikan menyusul insiden kecelakaan kapal cepat di Pelabuhan Sanur, Denpasar, Bali, Rabu (11/6/2025).

“Keselamatan kapal harus mengacu pada standar klasifikasi seperti A101T, A101P, A101L, yang sesuai dengan jarak dan rute pelayaran,” ujar Bambang Haryo, yang akrab disapa BHS.

Ia menambahkan, manajemen keselamatan wajib mengikuti standar internasional seperti IMO dan SOLAS, atau domestik seperti NCVS. Namun, menurutnya, kesiapsiagaan lembaga penyelamat seperti Basarnas, Polair, dan KPLP lebih krusial.

“Di negara lain, kawasan wisata laut selalu diawasi tim penyelamat resmi. Sayangnya, di Indonesia masih bergantung pada nelayan, seperti saat insiden di Danau Toba dan Labuan Bajo,” jelasnya.

BHS juga menyoroti lambatnya evakuasi dalam insiden Sanur yang memakan waktu lebih dari dua jam. Ia menyebut hal ini berdampak negatif pada citra pariwisata Indonesia dan bahkan memicu travel warning dari Australia.

Ia mendesak Kementerian Pariwisata membentuk forum khusus keselamatan wisata bahari dan menertibkan koordinasi lintas sektor. Kemenparekraf juga diminta menyampaikan permintaan maaf dan menyosialisasikan langkah perbaikan kepada wisatawan mancanegara.