Connect with us

Politik

Aktivis Sebut Langkah Mawardi Yahya-Harnojoyo Minta Dukungan ke Terpidana Tidak Elok

Published

on

Pertemuan Mawardi Yahya dan Harnojoyo bersama terpidana korupsi Alex Noerdin di ruang Karutan Kelas I Pakjo, Palembang menuai sorotan tajam. Banyak yang menduga Mawardi dan Harnojoyo sedang meminta dukungan ke Alex Noerdin untuk menjadi Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) 2024.rn rnPengamat Anti Korupsi Ahmad Yani menilai tidak elok seorang calon kepala daerah meminta restu atau dukungan kepada seorang terpidana korupsi. Ia juga menilai secara politik peristiwa itu memalukan. Kok bisa ada kecolongan rutan dijadikan tempat pertemuan politik oleh bakal calon gubernur Mawardi dan bakal calon wakil gubernur Harno ditemani mantan gubernur dan mantan terpidana juga Syahrial Oesman.rn rnSebagai informasi, Alex Noerdin saat ini masih dalam tahanan setelah divonis 12 tahun penjara akibat terjerat dua kasus dugaan korupsi, yaitu pembangunan Masjid Sriwijaya dengan menggunakan dana hibah Pemprov Sumsel dan pembelian gas bumi Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi (PD PDE).rn rn”Koruptor itu musuh kita bersama. Masa iya seorang calon kepala daerah meminta dukungan ke mereka. Ini sungguh langkah yang tidak elok. Apa yang dilakukan Mawardi dan Harno secara tidak langsung melukai hati masyarakat,” kata Ahmad Yani pada Rabu (24/04/2024).rn rnDengan meminta dukungan kepada terpidana korupsi, Ahmad Yani mempertanyakan komitmen Mawardi dan Harno untuk memberantas korupsi jika nanti terpilih menjadi Gubernur dan Wagub Sumsel.rn rn”Jelas kita patut pertanyakan. Dengan meminta dukungan kepada terpidana, artinya mereka juga mendukung seorang koruptor. Kalau sudah mendukung seorang koruptor bagaimana mungkin bisa memberantas korupsi di Sumsel,” tegasnya.rn rnAhmad Yani pun menyarankan kepada warga Sumsel untuk cerdas dan bijak dalam memimpin. Yaitu dengan mencari tahu track record para calon. Jika terindikasi tidak mempunyai komitmen memberantas korupsi, maka tidak layak dipilih.rn rn”Masyarakat harus cerdas dalam memilih. Lima tahun ke depan ditentukan oleh hari ini. Kalau salah memilih memimpin akan rusak daerah ini. Kita harus memastikan pemimpin yang kita pilih punya komitmen kuat untuk memberantas korupsi. Jangan sampai Sumsel kembali tercoreng karena orang nomor satunya ditangkap karena korupsi,” pungkasnya.

Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Titiek Soeharto Apresiasi Capaian Stok Bulog dan Pastikan Kualitas Beras di Ambon Terjaga Titiek Soeharto Apresiasi Capaian Stok Bulog dan Pastikan Kualitas Beras di Ambon Terjaga
Politik1 minggu ago

Titiek Soeharto Apresiasi Capaian Stok Bulog dan Pastikan Kualitas Beras di Ambon Terjaga

Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto memastikan ketersediaan dan kualitas stok beras di Provinsi Maluku dalam kondisi aman....

Andre Rosiade Dorong Penguatan Ekosistem Industri Batam Andre Rosiade Dorong Penguatan Ekosistem Industri Batam
Politik1 minggu ago

Andre Rosiade Dorong Penguatan Ekosistem Industri Kota Batam

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade mendorong penguatan ekosistem industri di Kota Batam melalui kepastian perizinan, keandalan pasokan...

Komisi XII Ingatkan Kesiapan Listrik Seiring Ekspansi Pariwisata di Bali Komisi XII Ingatkan Kesiapan Listrik Seiring Ekspansi Pariwisata di Bali
Politik1 minggu ago

Melchias Markus Mekeng Dorong Bali Percepat Pengembangan Energi Terbarukan

Ketua Komisi XII DPR RI Melchias Markus Mekeng mengingatkan PT PLN (Persero) agar mengantisipasi kebutuhan listrik Bali dalam jangka panjang...

Komisi XII Dorong Percepatan Pemanfaatan Gas Natuna untuk Batam Komisi XII Dorong Percepatan Pemanfaatan Gas Natuna untuk Batam
Politik1 minggu ago

Jalal Abdul Nasir Dorong Percepatan Pemanfaatan Gas Natuna untuk Batam

Komisi XII DPR RI mendorong percepatan commissioning tahap kedua pipa gas West Natuna Transportation System (WNTS)-Pemping agar pemanfaatan gas Natuna...

Beniyanto Dorong Perluasan SPKLU untuk Percepat Transisi Energi Beniyanto Dorong Perluasan SPKLU untuk Percepat Transisi Energi
Politik1 minggu ago

Percepat Transisi Energi, Beniyanto Dorong Perluasan SPKLU

Anggota Komisi XII DPR RI Beniyanto mendorong PT PLN (Persero) memperluas pembangunan stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) hingga ke...

Anis Byarwati Soroti Tingginya Pencabutan Izin BPR dan BPRS di Jawa Barat Anis Byarwati Soroti Tingginya Pencabutan Izin BPR dan BPRS di Jawa Barat
Politik1 minggu ago

Anis Byarwati Soroti 48 BPR dan BPRS di Jawa Barat Dicabut Izin Usahanya

Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati menyoroti tingginya jumlah Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS)...

Wahyu Sanjaya Tekankan Literasi Penjaminan Simpanan bagi Nasabah Wahyu Sanjaya Tekankan Literasi Penjaminan Simpanan bagi Nasabah
Politik1 minggu ago

Wahyu Sanjaya Tekankan PentingnyaLiterasi Penjaminan Simpanan bagi Nasabah

Anggota Komisi XI DPR RI Wahyu Sanjaya menekankan pentingnya peningkatan literasi masyarakat mengenai ketentuan penjaminan simpanan oleh Lembaga Penjamin Simpanan...

Beniyanto Minta PLN Perluas SPKLU hingga Daerah untuk Dukung Kendaraan Listrik Beniyanto Minta PLN Perluas SPKLU hingga Daerah untuk Dukung Kendaraan Listrik
Politik1 minggu ago

Beniyanto Minta PLN Perluas SPKLU hingga Daerah

PT PLN (Persero) perlu memperluas pembangunan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) hingga ke daerah-daerah kecil. Pemerataan infrastruktur pengisian daya...

Marinus Gea Pertanyakan Akurasi Data TKA di Sumsel Marinus Gea Pertanyakan Akurasi Data TKA di Sumsel
Politik1 minggu ago

Marinus Gea Pertanyakan Kesesuaian Data TKA di Sumsel

Anggota Komisi XIII DPR RI Marinus Gea mempertanyakan kesesuaian data tenaga kerja asing (TKA) dengan kondisi di lapangan di tengah...

Komisi VI DPR Dorong Integrasi Pelabuhan untuk Tekan Disparitas Harga di Kepulauan Riau Komisi VI DPR Dorong Integrasi Pelabuhan untuk Tekan Disparitas Harga di Kepulauan Riau
Politik1 minggu ago

Nurdin Halid Dorong Integrasi Pelabuhan untuk Tekan Disparitas Harga di Kepulauan Riau

Komisi VI DPR RI mendorong integrasi pelabuhan, transportasi, pergudangan, dan pusat distribusi untuk menekan biaya logistik serta disparitas harga barang...