Politik
Bawaslu Bantah Membatalkan PKPU
Jakarta: Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI, Rahmat Bagja membantah Bawaslu membatalkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018.
Dia menegaskan, pihaknya membatalkan surat keputusan (SK) Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang menyatakan mantan narapidana koruptor tidak memenuhi syarat sebagai bakal calon anggota legislatif.
"Bawaslu membatalkan SK KPU bukan PKPU (Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Legislatif). Ada kesalahpahaman informasi yang menyatakan bahwa Bawaslu membatalkan PKPU," kata Bagja, Jumat, 7 September 2018.
Bawaslu daerah membatalkan SK KPU karena tidak berdasarkan pertimbangan yang tepat. Dasar Pasal PKPU yang melarang eks koruptor nyaleg, kata Bagja, tidak sesuai dengan Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
Berdasarkan kaidah hukum, jelas Bagja, UU harus dikedepankan jika ada dua aturan yang sah dan bertentangan.
"Ini mengacu asas hukum lex superior derogat legi inferior. Akibatnya SK KPUD dibatalkan bukan PKPU-nya," jelas Bagja.
Eva Monalisa Dorong Dana Khusus untuk Pemulihan Destinasi Wisata Terdampak Bencana
Terima PP IPNU, Wapres Dorong Peran Pemuda Dalam Menjaga Persatuan dan Menghadapi Perkembangan Teknologi
Muhammad Kadafi: Anggaran Pendidikan 2027 Harus Menjawab Persoalan Masyarakat
BPKH yang Kokoh, LTH yang Tersandung
Sudjatmiko Dorong Rusun Keagamaan Kembali Masuk Program Kementerian PKP
Banyak Warga Miskin Kesulitan Akses Bantuan Hukum, Anisah Syakur: Perluas Akses Posbankum
Rusak Paru-paru Dunia, Daniel Johan Desak Pemerintah Tetapkan Karhutla Bencana Nasional
Kemiskinan Indonesia 2026: Bank Dunia 64,2 Persen, BPS 8,07 Persen
Dedi Mulyadi Tak Bisa Maju Capres 2029 dari Gerindra, Tiket Sudah Diberikan kepada Prabowo?
Turn Back Hoax: [SALAH] Gambar Detik.com Ganjar Menonton Video Bokep
Kalender November 2025: Tanggal Merah, Hari Besar, Weton Jawa dan Hijriah
Prabowo Subianto Pernah Tolak Kapal Perang Iran di MNEK 2025 karena Tekanan Amerika Serikat?
Prabowo Subianto Disebut Pernah Tolak Dua Kapal Perang Iran di The Multilateral Naval Exercise Komodo 2025
Sugiat Santoso Dorong Anggaran Kementerian Hukum Lebih Berpihak kepada Rakyat
Abdul Wachid: Komisi VIII DPR Setujui Tambahan Anggaran BPJPH dan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
La Tinro Usul Wilayah Adat yang Telah Ditetapkan Ditutup untuk Penerbitan HGU Baru
Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...
Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...
Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer
Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...
Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...
Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional
Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...
Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...
Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...
Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...
Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...
Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...