Darori Kritik Keras Minimnya Anggaran Rehabilitasi Hutan dalam RAPBN 2025

Anggota Komisi IV DPR RI, Darori Wonodipuro, mengkritik keras kecilnya alokasi anggaran rehabilitasi hutan dalam RAPBN 2025. Ia menilai tidak seimbang antara luas hutan rusak yang mencapai puluhan juta hektare dengan realisasi rehabilitasi yang hanya 3.000 hektare oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

“Dua puluh juta hektare hutan rusak, tapi yang direhabilitasi cuma 3.000? Berapa ratus tahun lagi kita selesaikan?” tegas Darori dalam rapat kerja Komisi IV DPR bersama Menteri LHK di Senayan, Jakarta, Selasa (8/7/2025).

Menurutnya, anggaran KLHK sekitar Rp7 triliun tidak cukup untuk menangani persoalan kehutanan secara serius. Ia pun mengusulkan penambahan anggaran hingga Rp10 triliun untuk mempercepat pemulihan hutan.

Darori juga menyoroti kerusakan hulu dan daerah aliran sungai (DAS) yang memperparah banjir, termasuk di kawasan tol Jabodetabek. Ia menekankan perlunya dukungan lintas wilayah dan campur tangan pemerintah pusat, bukan hanya daerah.

Di sisi konservasi, Darori mendukung kebijakan baru soal penanaman pakan satwa liar di kawasan hutan, seperti untuk gajah. Ia mengusulkan metode sederhana.

“Tanam pisang dan nangka di gundukan, buat parit. Murah dan efektif,” ujarnya.

Ia juga meminta pemerintah menyiapkan strategi jelas untuk mengelola jutaan hektar kebun sawit yang dikembalikan ke status kawasan hutan. Tanpa konsep dan anggaran yang memadai, langkah tersebut dikhawatirkan justru menimbulkan konflik baru.

Terakhir, Darori menyoroti konflik lahan antara warga dan Perhutani di daerah seperti Tasikmalaya dan Garut. Ia mendorong penyelesaian melalui skema perhutanan sosial agar masyarakat tetap memiliki akses terhadap lahan yang telah lama mereka kelola.