Connect with us

Pemerintahan

Berikan Penghargaan SAKIP, RB, dan ZI 2023 kepada Pemerintah Pusat dan Daerah, Wapres Sampaikan Empat Arah Kebijakan RB ke Depan

Published

on

Nusa Dua, Kabarpolitik.com – Memasuki tahun 2024, kebijakan reformasi birokrasi (RB) sebagaimana tertuang dalam Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025, telah berjalan di koridor yang tepat. Hal ini ditandai dengan peningkatan kualitas birokrasi di Indonesia yang mendapat penilaian positif dari Worldwide Governance Indicators (WGI), di mana Indonesia menempati posisi ke-73 dari 214 negara di dunia. Oleh karena itu, ke depan capaian baik di bidang RB ini harus terus ditingkatkan, dengan fokus pada empat hal.

“Pertama, pastikan keberhasilan pencapaian indeks RB dan indeks SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah), serta instansi telah ditetapkan sebagai zona integritas, juga diikuti dengan perbaikan nyata pada tata kelola pemerintahan,” tegas Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin pada acara Apresiasi dan Penyerahan Hasil Evaluasi SAKIP, RB, dan Zona Integritas (ZI) Tahun 2023 di Bali Nusa Dua Convention Center, Kawasan Pariwisata Nusa Dua Lot NW/1, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali, Rabu (06/12/2023).

Lebih lanjut Wapres menyampaikan, beberapa indikator keberhasilan ini dapat dilihat antara lain melalui penurunan angka korupsi, peningkatan investasi, dan pertumbuhan ekonomi sehingga hasil akhirnya mampu menyejahterakan masyarakat.

“Kedua, perkuat secara berkelanjutan orientasi RB berdampak, sebagai target kinerja masing-masing instansi untuk mendukung pencapaian tujuan pembanguan nasional,” ujarnya.

Untuk itu, Wapres meminta seluruh instansi pusat dan daerah untuk terus meningkatkan komitmen, sinergi, dan kolaborasi pembangunan lintas sektor.
Ketiga, Wapres menekankan bahwa percepatan transformasi birokrasi berbasis digital yang terintegrasi, juga harus menjadi prioritas dalam arah pengembangan ke depan.

Advertisement

“Hal ini penting untuk mempermudah inter-operabilitas data antar instansi pemerintah sebagai acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran program pembangunan, serta penyusunan kebijakan yang berkualitas dan tepat sasaran,” ungkapnya.

Keempat, Wapres menegaskan pentingnya penguatan kualitas pelayanan Mal Pelayanan Publik (MPP), khususnya MPP digital.

“Pembangunan MPP bukan sekedar pemenuhan mandat regulasi, melainkan juga perlu dipahami sebagai upaya untuk menciptakan standar dan proses pelayanan yang berkualitas, efisien, cepat, dan terjangkau,” imbuhnya.

Menutup sambutannya, Wapres menyampaikan apresiasi kepada para peraih penghargaan dalam acara tersebut. Ke depan, diharapkan pencapaian ini dapat menjadi suntikan semangat untuk memberikan kontribusi yang semakin berkualitas lagi dalam pengembangan RB di Indonesia.

“Semoga prestasi ini semakin menjadi motivasi, baik bagi instansi bersangkutan maupun instansi lainnya, untuk terus melakukan terobosan dalam menggerakkan reformasi birokrasi yang berdampak langsung bagi masyarakat,” pungkas Wapres.

Advertisement

Sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas, menyampaikan bahwa memasuki tahun-tahun akhir Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025, Kementerian PANRB saat ini tengah menyusun arah kebijakan RB di masa yang akan datang. Ke depan, RB akan difokuskan pada transformasi digital untuk mewujudkan digital bureaucracy dengan mengembangkan digital structure, digital culture, dan digital competency.

“Ke depan, kita akan meng-interoperabilitas-kan berbagai layanan, sehingga pelayanan publik dapat diakses melalui Portal Pelayanan Publik secara terpadu dan terintegrasi,” lapor Menteri PANRB.

Adapun para peraih penghargaan yang diserahkan oleh Wapres, antara lain:
*pemerintah Daerah dengan Implementasi RB Tematik Terbaik pada semua tema Tahun 2023*
1. Pemerintah Kota Tangerang
2. Pemerintah Kota Yogyakarta
3. Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan
*Pemerintah Daerah yang berhasil mendapatkan nilai SAKIP menjadi A pada Tahun 2023*
1. Pemerintah Kabupaten Banyumas
2. Pemerintah Kota Madiun
*Pemerintah Daerah dengan Predikat SAKIP A nilai tertinggi*
Pemerintah Kabupaten Banyuwangi
*Pemerintah Daerah dengan Predikat SAKIP AA*
Pemerintah Provinsi D.I. Yogyakarta
*Apresiasi K/L pendukung dalam Pelaksanaan RB Tematik Tahun 2023*
1. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kemanusiaan
2. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
3. Kementerian Dalam Negeri
4. Kementerian Kesehatan
6. Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal
8. Badan Pusat Statistik
9. Lembaga Kebijakan Barang Jasa Pemerintah
*Instansi Pemerintah dengan Unit Kerja Terbanyak peraih Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM Tahun 2023*
1. Kementerian Keuangan
2. Tentara Nasional Indonesia
3. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

Hadir pula dalam acara ini, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Dalam Negeri M. Tito Karnavian, Pj. Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya, dan Ketua KPK Nawawi Pomolango.

Sementara, Wapres didampingi oleh Kepala Sekretariat Wapres Ahmad Erani Yustika, serta Staf Khusus Wapres Masduki Baidlowi, M. Nasir, Robikin Emhas, Zumrotul Mukaffa, dan Arif Rahmansyah Marbun. (NN/SK-BPMI, Setwapres)

Advertisement

rn

Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

DPR Kawal Penanganan Kesehatan Warga Terdampak Karhutla di Kalimantan Selatan DPR Kawal Penanganan Kesehatan Warga Terdampak Karhutla di Kalimantan Selatan
Politik2 hari ago

DPR RI Kawal Penanganan Kesehatan Warga Terdampak Karhutla di Kalimantan Selatan

Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal menegaskan keselamatan dan kesehatan masyarakat harus menjadi prioritas utama dalam penanganan kebakaran hutan...

Digugat ke MK, Pasal 27 dan 164 KUHAP 2025 Beri Kepastian Hukum JPU Wajib Lanjutkan Perkara Digugat ke MK, Pasal 27 dan 164 KUHAP 2025 Beri Kepastian Hukum JPU Wajib Lanjutkan Perkara
Politik2 hari ago

Digugat ke Mahkamah Konstitusi, Pasal 27 dan 164 KUHAP 2025 Beri Kepastian Hukum JPU Wajib Lanjutkan Perkara

DPR RI berpandangan Pasal 27 dan Pasal 164 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara...

Dengar Masukan Pakar, Komisi III Dalami Aspek Pengawasan dalam RUU Perampasan Aset Dengar Masukan Pakar, Komisi III Dalami Aspek Pengawasan dalam RUU Perampasan Aset
Politik2 hari ago

Dengar Masukan Pakar, Komisi III DPR RI Dalami Aspek Pengawasan dalam RUU Perampasan Aset

Komisi III DPR RI terus mendalami berbagai masukan masyarakat dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana...

Tantangan Besar Perlindungan Hak Cipta terkait dengan AI dan Seni Tari Tantangan Besar Perlindungan Hak Cipta terkait dengan AI dan Seni Tari
Politik2 hari ago

Melly Goeslaw Dorong Pelindungan Hak Cipta di Tengah Perkembangan AI

Perkembangan akal imitasi atau artificial intelligence (AI) menghadirkan tantangan baru dalam pelindungan hak cipta, mulai dari potensi penggunaan karya tanpa...

RUU Hak Cipta Harus Jamin Keadilan Ekonomi di Tengah Pesatnya Teknologi Digital dan AI RUU Hak Cipta Harus Jamin Keadilan Ekonomi di Tengah Pesatnya Teknologi Digital dan AI
Politik2 hari ago

Ahmad Doli Kurnia Tandjung: RUU Hak Cipta Harus Jamin Keadilan Ekonomi di Tengah Pesatnya Teknologi Digital dan AI

Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Ahmad Doli Kurnia Tandjung, menyoroti urgensi pembaruan pelindungan karya intelektual yang kian rentan...

MKD DPR Terima Aduan Masyarakat 24 Jam, Verifikasi Laporan Tetap Diperketat MKD DPR Terima Aduan Masyarakat 24 Jam, Verifikasi Laporan Tetap Diperketat
Politik2 hari ago

MKD DPR RI Terima Aduan Masyarakat 24 Jam, Verifikasi Laporan Tetap Diperketat

Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI membuka ruang pengaduan masyarakat selama 24 jam terkait dugaan pelanggaran etik anggota DPR RI....

Titiek Soeharto Apresiasi Capaian Stok Bulog dan Pastikan Kualitas Beras di Ambon Terjaga Titiek Soeharto Apresiasi Capaian Stok Bulog dan Pastikan Kualitas Beras di Ambon Terjaga
Politik3 minggu ago

Titiek Soeharto Apresiasi Capaian Stok Bulog dan Pastikan Kualitas Beras di Ambon Terjaga

Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto memastikan ketersediaan dan kualitas stok beras di Provinsi Maluku dalam kondisi aman....

Andre Rosiade Dorong Penguatan Ekosistem Industri Batam Andre Rosiade Dorong Penguatan Ekosistem Industri Batam
Politik3 minggu ago

Andre Rosiade Dorong Penguatan Ekosistem Industri Kota Batam

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade mendorong penguatan ekosistem industri di Kota Batam melalui kepastian perizinan, keandalan pasokan...

Komisi XII Ingatkan Kesiapan Listrik Seiring Ekspansi Pariwisata di Bali Komisi XII Ingatkan Kesiapan Listrik Seiring Ekspansi Pariwisata di Bali
Politik3 minggu ago

Melchias Markus Mekeng Dorong Bali Percepat Pengembangan Energi Terbarukan

Ketua Komisi XII DPR RI Melchias Markus Mekeng mengingatkan PT PLN (Persero) agar mengantisipasi kebutuhan listrik Bali dalam jangka panjang...

Komisi XII Dorong Percepatan Pemanfaatan Gas Natuna untuk Batam Komisi XII Dorong Percepatan Pemanfaatan Gas Natuna untuk Batam
Politik3 minggu ago

Jalal Abdul Nasir Dorong Percepatan Pemanfaatan Gas Natuna untuk Batam

Komisi XII DPR RI mendorong percepatan commissioning tahap kedua pipa gas West Natuna Transportation System (WNTS)-Pemping agar pemanfaatan gas Natuna...