Connect with us

Politik

Cara KPU Menyisir Data Ganda

Published

on

Ilustrasi Kantor KPU. MI/Usman Iskandar.

Jakarta: Komisi Pemilihan Umum (KPU) memberikan waktu 10 hari tahap penyempurnaan daftar pemilih tetap (DPT) sejak ditetapkan, Rabu, 5 September 2018. Proses pemyempurnaan DPT melibatkan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan partai politik peserta pemilu. 

Komisioner KPU Viryan Azis mengatakan dalam proses penyempurnaan DPT, masing-masing pihak baik Bawaslu dan partai politik diberikan kesempatan untuk memaparkan jumlah potensi pemilih ganda dalam DPT versi mereka.

"Kita rembukan, masing-masing kami persilakan teman-teman dari banyak pihak, baik Bawaslu, Parpol, silakan sajikan data dan berikan gambaran, nanti akan kami sampaikan (versi KPU)," kata Viryan di Gedung KPU, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis 6 September 2018. 

Setelah data dipaparkan, lanjut Viryan, pihak terkait juga diminta menjelaskan metode yang digunakan dalam menyisir daftar potensi pemilih ganda. Setelah itu akan dilakuka singkronisasi metode yang dianggap paling akurat untuk dilakukan penyisiran bersama-sama. 

Viryan mengatakan KPU sendiri menggunakan tujuh elemen data dalam menyisir potensi data ganda. Tujuh elemen itu adalah nomor kartu keluarga, nomor induk kependudukan (NIK) lengkap, nama, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal lahir, dan alamat.

"Jadi kalau ingin lebih detail dan lebih sesuai ganda identiknya itu kalau pengecekan berdasarkan tujuh elemen data tersebut," tandas Viryan. 

Advertisement

Setelah disepakati metode penyisiran data yang paling akurat, diharapkan angka potensi pemilih ganda yang ditemukan KPU, Bawaslu, dan Parpol akan seragam. Setelah ditemukan angka yang sama, KPU akan melakulan pengecekan faktual di lapangan. Pengecekan faktual ini rencananya juga akan melibatkan Bawaslu dan partai politik. 

"Setelah pencermatan dalam tingkat pusat, data tersebut akan diturunkan ke bawah, kepada KPU Provinsi, KPU Provinsi menurunkan kepada KPU Kabupaten/Kota, kemudian kita libatkan Bawaslu dan kita ajak peserta pemilu. Kita berharap peserta pemilu dari pusat penyampaikan jajarannya dibawah agar mau terlibat aktif dalam kegiatan penyempurnaan DPT ini," jelasnya. 

Proses penyempurnaan DPT ini ditargetkan rampung pada 15 September 2018, atau terhitung 10 hari kerja sejak DPT ditetapkan.

Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Titiek Soeharto Apresiasi Capaian Stok Bulog dan Pastikan Kualitas Beras di Ambon Terjaga Titiek Soeharto Apresiasi Capaian Stok Bulog dan Pastikan Kualitas Beras di Ambon Terjaga
Politik1 minggu ago

Titiek Soeharto Apresiasi Capaian Stok Bulog dan Pastikan Kualitas Beras di Ambon Terjaga

Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto memastikan ketersediaan dan kualitas stok beras di Provinsi Maluku dalam kondisi aman....

Andre Rosiade Dorong Penguatan Ekosistem Industri Batam Andre Rosiade Dorong Penguatan Ekosistem Industri Batam
Politik1 minggu ago

Andre Rosiade Dorong Penguatan Ekosistem Industri Kota Batam

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade mendorong penguatan ekosistem industri di Kota Batam melalui kepastian perizinan, keandalan pasokan...

Komisi XII Ingatkan Kesiapan Listrik Seiring Ekspansi Pariwisata di Bali Komisi XII Ingatkan Kesiapan Listrik Seiring Ekspansi Pariwisata di Bali
Politik1 minggu ago

Melchias Markus Mekeng Dorong Bali Percepat Pengembangan Energi Terbarukan

Ketua Komisi XII DPR RI Melchias Markus Mekeng mengingatkan PT PLN (Persero) agar mengantisipasi kebutuhan listrik Bali dalam jangka panjang...

Komisi XII Dorong Percepatan Pemanfaatan Gas Natuna untuk Batam Komisi XII Dorong Percepatan Pemanfaatan Gas Natuna untuk Batam
Politik1 minggu ago

Jalal Abdul Nasir Dorong Percepatan Pemanfaatan Gas Natuna untuk Batam

Komisi XII DPR RI mendorong percepatan commissioning tahap kedua pipa gas West Natuna Transportation System (WNTS)-Pemping agar pemanfaatan gas Natuna...

Beniyanto Dorong Perluasan SPKLU untuk Percepat Transisi Energi Beniyanto Dorong Perluasan SPKLU untuk Percepat Transisi Energi
Politik1 minggu ago

Percepat Transisi Energi, Beniyanto Dorong Perluasan SPKLU

Anggota Komisi XII DPR RI Beniyanto mendorong PT PLN (Persero) memperluas pembangunan stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) hingga ke...

Anis Byarwati Soroti Tingginya Pencabutan Izin BPR dan BPRS di Jawa Barat Anis Byarwati Soroti Tingginya Pencabutan Izin BPR dan BPRS di Jawa Barat
Politik1 minggu ago

Anis Byarwati Soroti 48 BPR dan BPRS di Jawa Barat Dicabut Izin Usahanya

Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati menyoroti tingginya jumlah Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS)...

Wahyu Sanjaya Tekankan Literasi Penjaminan Simpanan bagi Nasabah Wahyu Sanjaya Tekankan Literasi Penjaminan Simpanan bagi Nasabah
Politik1 minggu ago

Wahyu Sanjaya Tekankan PentingnyaLiterasi Penjaminan Simpanan bagi Nasabah

Anggota Komisi XI DPR RI Wahyu Sanjaya menekankan pentingnya peningkatan literasi masyarakat mengenai ketentuan penjaminan simpanan oleh Lembaga Penjamin Simpanan...

Beniyanto Minta PLN Perluas SPKLU hingga Daerah untuk Dukung Kendaraan Listrik Beniyanto Minta PLN Perluas SPKLU hingga Daerah untuk Dukung Kendaraan Listrik
Politik1 minggu ago

Beniyanto Minta PLN Perluas SPKLU hingga Daerah

PT PLN (Persero) perlu memperluas pembangunan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) hingga ke daerah-daerah kecil. Pemerataan infrastruktur pengisian daya...

Marinus Gea Pertanyakan Akurasi Data TKA di Sumsel Marinus Gea Pertanyakan Akurasi Data TKA di Sumsel
Politik1 minggu ago

Marinus Gea Pertanyakan Kesesuaian Data TKA di Sumsel

Anggota Komisi XIII DPR RI Marinus Gea mempertanyakan kesesuaian data tenaga kerja asing (TKA) dengan kondisi di lapangan di tengah...

Komisi VI DPR Dorong Integrasi Pelabuhan untuk Tekan Disparitas Harga di Kepulauan Riau Komisi VI DPR Dorong Integrasi Pelabuhan untuk Tekan Disparitas Harga di Kepulauan Riau
Politik1 minggu ago

Nurdin Halid Dorong Integrasi Pelabuhan untuk Tekan Disparitas Harga di Kepulauan Riau

Komisi VI DPR RI mendorong integrasi pelabuhan, transportasi, pergudangan, dan pusat distribusi untuk menekan biaya logistik serta disparitas harga barang...