Connect with us

Politik

Fraksi Gerindra DPRD Banyuwangi Minta Usut Tuntas Tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya

Published

on

DPRD Banyuwangi menyampaikan duka mendalam atas musibah tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya di Selat Bali yang menelan korban jiwa. Kapal tersebut hingga kini masih dalam proses pencarian oleh tim SAR gabungan.

Ketua Fraksi Gerindra DPRD Banyuwangi, Suwito, menyebut bahwa tragedi ini bukan sekadar kecelakaan laut biasa, melainkan menyangkut keselamatan puluhan warga termasuk masyarakat Banyuwangi sendiri yang terus menjadi korban dari lemahnya sistem pengawasan.

“Kami memang tidak punya kewenangan teknis, tapi sebagai wakil rakyat, kami punya tanggung jawab moral untuk terus berkomunikasi dengan pihak berwenang. Kapal-kapal yang beroperasi di Selat Bali harus benar-benar memenuhi standar keselamatan,” ujar Suwito, Senin (14/7/2025), di Gedung DPRD Banyuwangi.

Ia menambahkan bahwa peristiwa seperti ini kerap berulang, namun perbaikan sistematis tak kunjung terjadi. Karena itu, Suwito mendorong adanya langkah konkret bersama eksekutif untuk mencari solusi jangka panjang demi keselamatan warga.

Lebih lanjut, Suwito juga menyoroti persoalan data manifes penumpang yang kembali amburadul.

Advertisement

“Kenapa ini bisa terus terjadi? Apakah ada permainan antara penumpang dan petugas kapal, atau ada yang sengaja membiarkan penumpang masuk tanpa tiket? Ini harus diusut tuntas. Jangan ada yang ditutup-tutupi,” tegasnya.

Menanggapi pernyataan sejumlah pihak yang menyebut adanya peran calo dalam keberadaan penumpang tak terdaftar, Suwito menilai itu adalah indikasi kegagalan sistem pengawasan di lapangan.

“Kalau benar calo bebas membawa penumpang tanpa manifes, berarti kontrol kita sangat lemah. Ini bukan hanya soal tanggung jawab, tapi nyawa manusia,” katanya.

Suwito juga kembali menggulirkan harapan akan adanya jembatan penghubung Jawa-Bali sebagai solusi jangka panjang yang tidak hanya menyentuh aspek keselamatan, tetapi juga membuka peluang percepatan pertumbuhan ekonomi kawasan.

“Jembatan Jawa-Bali adalah harapan besar. Tapi sambil menunggu, keselamatan penyeberangan laut harus jadi prioritas. Jangan sampai masyarakat kita terus-menerus jadi korban,” pungkasnya.

Advertisement
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik6 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik6 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik6 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik6 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik6 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik6 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik6 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik6 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik6 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik6 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...