DPRD Fraksi Gerindra Bangka Selatan Dorong Pengisian Jabatan Strategis Pemkab Basel

Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Bangka Selatan, M. Ali Muzakir, menyampaikan keprihatinan terkait kekosongan jabatan strategis di Pemkab Bangka Selatan, termasuk Sekretaris Daerah dan beberapa Kepala Dinas, yang dapat menghambat efektivitas kinerja pemerintahan.

Ali Muzakir berharap pengisian jabatan-jabatan ini segera dilakukan dengan menempatkan pejabat yang profesional, berkompeten, dan memiliki rekam jejak baik. Ia juga menekankan pentingnya mengutamakan putra daerah yang memiliki pemahaman tentang kondisi lokal.

“Seleksi yang transparan dan akuntabel diperlukan untuk memastikan pemimpin OPD yang kompeten, yang dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik,” ujarnya, Selasa (8/4/2025).

Sementara itu, Anggota DPRD Fraksi Gerindra Bangka Selatan, Rusi Sartono, mendesak pemerintah kabupaten segera mengisi jabatan kosong agar pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu. Saat ini, 11 pejabat Pemkab Bangka Selatan terpaksa merangkap jabatan, yang dikhawatirkan dapat mengurangi efisiensi dan fokus dalam menjalankan tugas.

Rusi menyoroti dampak negatif dari kekosongan jabatan Sekretaris Daerah sejak Agustus 2023, yang menghambat koordinasi dan sinkronisasi kebijakan antar perangkat daerah.

Ia menegaskan bahwa pengisian jabatan ini bukan sekadar formalitas, tetapi kebutuhan mendesak untuk memastikan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang optimal.

Pemerintah kabupaten diharapkan segera mengambil langkah administratif sesuai peraturan yang berlaku untuk mengisi jabatan-jabatan tersebut dengan pejabat yang kompeten dan profesional.

Beberapa jabatan strategis yang saat ini kosong meliputi Sekretaris Daerah, Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Pertanian, serta Direktur RSUD Kriopanting dan beberapa posisi lainnya.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah Bangka Selatan, Suprayitno, sebelumnya menjelaskan bahwa pengisian jabatan dapat dilakukan melalui mekanisme job fit atau seleksi terbuka, untuk memastikan pejabat yang terpilih memenuhi kualifikasi yang sesuai.