Connect with us

Nasional

Hery Haryanto Azumi: Dinamika Politik Jangan Ganggu Persatuan dan Kepentingan Bangsa

Published

on

Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia dinilai perlu disikapi sebagai momentum memperkuat konsolidasi nasional, bukan menjadi sumber perpecahan dan pertarungan kepentingan politik. Seluruh elemen bangsa diharapkan mengedepankan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi maupun golongan.

Pandangan tersebut disampaikan Inisiator QUTB GLOBAL, Hery Haryanto Azumi, dalam pernyataan resminya di Jakarta, Jumat (13/11/2026). QUTB GLOBAL mengapresiasi sikap Presiden Prabowo Subianto dan Gibran dalam menyikapi dinamika politik tersebut serta mengajak para pemimpin nasional menjaga stabilitas pemerintahan dan persatuan bangsa.

“Pergantian Wakil Presiden tidak boleh menjadi sumber perpecahan dan pertarungan kepentingan politik. Sebaliknya, ini harus menjadi momentum memperkuat kepemimpinan nasional, menjaga stabilitas pemerintahan, dan memastikan implementasi Asta Cita sebagai komitmen kepemimpinan Presiden Prabowo,” ujar Hery.

Menurutnya, konsolidasi nasional tidak seharusnya berhenti pada upaya menjaga stabilitas politik dan pemerintahan. Indonesia juga membutuhkan visi geopolitik jangka panjang agar mampu mengambil peran strategis dalam menentukan arah ekonomi, politik, teknologi, dan peradaban dunia.

Atas dasar itu, QUTB GLOBAL menggagas Poros Global Indonesia sebagai agenda strategis untuk memperkuat posisi Indonesia dalam percaturan internasional. Gagasan tersebut diarahkan agar Indonesia tidak hanya menjadi bagian dari dinamika global, tetapi juga memiliki kapasitas untuk berkontribusi dan memengaruhi arah perubahan dunia.

Advertisement

QUTB GLOBAL merumuskan lima orientasi utama dalam gagasan Poros Global Indonesia.

Pertama, Indonesia sebagai Poros Islam Dunia. Indonesia diharapkan memperkuat peran Islam yang moderat, inklusif, dan berorientasi pada perdamaian serta kemanusiaan global.

Kedua, Indonesia sebagai Poros Dagang Dunia. Orientasi ini diarahkan melalui revitalisasi Jalur Rempah Dunia dan penguatan posisi Indonesia dalam jaringan perdagangan internasional.

Ketiga, Indonesia sebagai Pemimpin Poros Selatan Dunia. Indonesia diharapkan mampu memperjuangkan kepentingan negara-negara Global South dalam membangun tatanan dunia yang lebih adil dan setara.

Keempat, Indonesia sebagai Poros Peradaban Dunia. Keberagaman agama, budaya, dan tradisi dipandang sebagai kekuatan peradaban sekaligus modal sosial untuk membangun kontribusi Indonesia bagi dunia.

Advertisement

Kelima, Indonesia sebagai Poros Teknologi Baru Dunia. Kekayaan sumber daya alam, bahan baku strategis, dan kualitas sumber daya manusia perlu dioptimalkan untuk memperkuat kemandirian serta kapasitas Indonesia dalam pengembangan teknologi masa depan.

Hery menilai kelima orientasi tersebut perlu ditempatkan sebagai bagian dari agenda besar transformasi bangsa. Kekayaan sumber daya alam, posisi geografis strategis, kekuatan demografi, dan keragaman peradaban merupakan modal yang dapat dikembangkan untuk memperkuat kedaulatan dan daya saing Indonesia.

“Indonesia tidak boleh hanya sibuk dengan dinamika politik jangka pendek. Kita membutuhkan visi besar yang melampaui pergantian kepemimpinan dan siklus politik lima tahunan. Kepentingan bangsa harus menjadi kompas bersama. Saatnya Indonesia tampil sebagai Poros Global yang membawa pesan perdamaian, keadilan, perdagangan, teknologi, dan kemanusiaan bagi dunia,” tegas Hery.

QUTB GLOBAL mengajak seluruh elemen bangsa, mulai dari pemimpin nasional, partai politik, hingga masyarakat sipil, untuk menjadikan momentum ini sebagai ruang memperkuat persatuan dan membangun agenda kebangsaan bersama.

Bagi QUTB GLOBAL, konsolidasi nasional perlu diarahkan tidak hanya untuk menjaga stabilitas pemerintahan, tetapi juga memastikan Indonesia memiliki visi jangka panjang, kemandirian strategis, dan peran yang lebih kuat dalam percaturan global.

Advertisement

Kepentingan bangsa harus menjadi titik temu seluruh kekuatan nasional. Di tengah perubahan politik domestik dan dinamika geopolitik dunia, Indonesia membutuhkan persatuan di dalam negeri sekaligus visi besar untuk mengambil peran di tingkat global.

Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Transformasi Digital Pendidikan Harus Menjangkau Madrasah Transformasi Digital Pendidikan Harus Menjangkau Madrasah
Politik2 hari ago

Hetifah Sjaifudian: Transformasi Digital Pendidikan Harus Menjangkau Madrasah

Anggota Komisi VIII DPR RI Hetifah Sjaifudian menyoroti masih adanya ketimpangan akses dan fasilitas pendidikan antara sekolah umum dan lembaga...

RUU Perampasan Aset Mandatkan Pembentukan Badan Pengelola Independen dan Pengawas di Bawah Presiden RUU Perampasan Aset Mandatkan Pembentukan Badan Pengelola Independen dan Pengawas di Bawah Presiden
Politik2 hari ago

Soedeson Tandra: RUU Perampasan Aset Mandatkan Pembentukan Badan Pengelola Independen dan Pengawas di Bawah Presiden

Wakil Ketua Panja RUU Perampasan Aset Soedeson Tandra mengungkapkan bahwa Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset akan membentuk kelembagaan khusus yang...

BKSAP Dorong Perdamaian Konflik Rusia-Ukraina dalam Dialog dengan Parlemen Eropa BKSAP Dorong Perdamaian Konflik Rusia-Ukraina dalam Dialog dengan Parlemen Eropa
Politik2 minggu ago

BKSAP DPR RI Dorong Perdamaian Konflik Rusia-Ukraina dalam Dialog dengan Parlemen Eropa

Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI mendorong penyelesaian berbagai konflik global melalui dialog dan diplomasi dalam pertemuan Friendly Talk...

Samuel Wattimena Dorong Anak Muda Minati Kerajinan Kain Ulos Guna Bersaing Global Samuel Wattimena Dorong Anak Muda Minati Kerajinan Kain Ulos Guna Bersaing Global
Politik2 minggu ago

Samuel Wattimena Dorong Anak Muda Minati Kerajinan Kain Ulos

Anggota Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Samuel Wattimena  menekankan pentingnya identitas masing-masing daerah, khususnya terkait pembuatan ulos, yaitu...

BURT DPR Tinjau Pelayanan Jamkestama di RSU Bogor Senior Hospital BURT DPR Tinjau Pelayanan Jamkestama di RSU Bogor Senior Hospital
Politik2 minggu ago

BURT DPR RI Tinjau Pelayanan Jamkestama di RSU Bogor Senior Hospital

Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI meninjau pelaksanaan Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Utama (Jamkestama) di RSU Bogor Senior Hospital...

Kabupaten Toba Perlu Perkuat Branding dan Inovasi Daerah untuk Go Global Kabupaten Toba Perlu Perkuat Branding dan Inovasi Daerah untuk Go Global
Politik2 minggu ago

Syahrul Aidi Maazat: Kabupaten Toba Perlu Perkuat Branding dan Inovasi Daerah untuk Go Global

Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Syahrul Aidi Maazat  mendorong adanya pembentukan branding untuk potensi pariwisata di Kabupaten Toba....

Pelaku Karhutla Harus Dapat Pemberatan Hukuman, Perampasan Keuntungan Korporasi Pelaku Karhutla Harus Dapat Pemberatan Hukuman, Perampasan Keuntungan Korporasi
Politik2 minggu ago

Alex Indra Lukman: Pelaku Karhutla Harus Dapat Pemberatan Hukuman, Perampasan Keuntungan Korporasi

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman meminta Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kehutanan tidak ragu dalam menindak...

Rano Alfath Apresiasi Polri Tetapkan 20 Korporasi Tersangka Karhutla Rano Alfath Apresiasi Polri Tetapkan 20 Korporasi Tersangka Karhutla
Politik2 minggu ago

Mohammad Rano Alfath Apresiasi Polri Tetapkan 20 Korporasi Tersangka Karhutla

Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Moh. Rano Alfath, mengapresiasi langkah Polri menetapkan 20 korporasi sebagai tersangka dalam perkara dugaan...

Didik Haryadi Minta OJK Relaksasi Kredit UMKM Terdampak Bencana Didik Haryadi Minta OJK Relaksasi Kredit UMKM Terdampak Bencana
Politik2 minggu ago

Didik Haryadi Minta OJK Relaksasi Segera Terbitkan Kredit UMKM Terdampak Bencana

Anggota Komisi XI DPR RI Didik Haryadi meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) segera menerbitkan kebijakan relaksasi dan restrukturisasi kredit bagi...

Polri Tetapkan 20 Korporasi Tersangka Karhutla, Puan: Penegakan Hukum Harus Transparan Polri Tetapkan 20 Korporasi Tersangka Karhutla, Puan: Penegakan Hukum Harus Transparan
Politik2 minggu ago

Polri Tetapkan 20 Korporasi Tersangka Karhutla, Puan Maharani: Penegakan Hukum Harus Transparan

Ketua DPR RI Puan Maharani menanggapi perkembangan penanganan perkara dugaan kebakaran dan hutan (Karhutla) di mana Polri baru saja mengumumkan...