Imron Amin Menilai MKD Awards Sebagai ‘Legacy’ untuk Generasi Mendatang

Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI, Imron Amin, menyatakan bahwa MKD Awards adalah sebuah warisan (legacy) untuk periode mendatang. Menurutnya, membangun peradaban etik di kalangan anggota DPR memerlukan proses yang tidak mudah, melibatkan pembiasaan, apresiasi, dan pengawasan baik dari MKD maupun masyarakat.

“MKD Awards ini merupakan legacy MKD untuk periode berikutnya. Kami berharap kegiatan ini dapat dilaksanakan secara rutin setiap tahunnya di masa depan,” kata Imron pada Selasa (3/9/2024).

Imron menjelaskan bahwa penegakan kode etik MKD tidak hanya dilakukan melalui sistem penindakan dan pemberian sanksi, tetapi juga melalui sistem pencegahan dengan memberikan apresiasi. Apresiasi, menurutnya, sangat penting agar setiap anggota merasa dihargai atas jerih payah dan kinerjanya.

“Jika anggota DPR dihargai atas kinerjanya, mereka akan lebih termotivasi untuk mengulang prestasi tersebut. Semakin banyak anggota DPR yang melakukan perbaikan, maka kinerja DPR secara keseluruhan akan semakin baik,” ujar Imron.

Imron melanjutkan bahwa pemberian apresiasi melalui MKD Awards merupakan bagian dari upaya pembudayaan perilaku etis di kalangan anggota dewan. Pembudayaan, menurutnya, berarti mengembangkan dan mengimplementasikan nilai-nilai etika dalam perilaku anggota DPR.

“Sikap dan perilaku anggota DPR yang baik dapat lebih banyak mencegah perilaku negatif daripada hanya mengandalkan hukuman. Oleh karena itu, pendekatan budaya bertujuan untuk membangun sistem etika yang lebih preventif daripada reaktif,” ucap Imron.

“Selain itu, internalisasi juga berarti anggota DPR mampu menjaga martabat dan kehormatan lembaga DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat. Ini penting untuk menjalankan fungsi checks and balances dalam sistem demokrasi Indonesia,” tambahnya.

Proses internalisasi berfungsi sebagai mekanisme pencegahan untuk menyamakan persepsi dan pemahaman tentang norma-norma etik di kalangan anggota dewan. Hal ini bertujuan untuk mendorong budaya politik yang mengedepankan standar etika tinggi di antara anggota dewan lainnya. Budaya etika yang tinggi akan mengurangi potensi pelanggaran.

Upaya terpadu melalui diskusi dan pelatihan juga diperlukan untuk menanamkan nilai-nilai dasar budaya etika serta membentuk disiplin dan tanggung jawab dari dalam diri anggota DPR, yang pada akhirnya akan menciptakan keteladanan yang baik di antara mereka.