Andi Amar Sulaiman Dukung Tambahan Anggaran MA Rp7,68 Triliun untuk Kesejahteraan Hakim dan Panitera

Komisi III DPR RI menyatakan dukungan terhadap usulan tambahan pagu anggaran Mahkamah Agung (MA) sebesar Rp7,68 triliun dari total pagu indikatif Rp10,88 triliun untuk Tahun Anggaran 2026. Tambahan ini diharapkan mendongkrak kesejahteraan para hakim, khususnya di daerah yang masih hidup dalam keterbatasan.

Anggota Komisi III DPR RI, Andi Amar Maruf Sulaiman, menekankan pentingnya pemanfaatan anggaran tambahan tersebut untuk memenuhi hak keuangan dan fasilitas para hakim, termasuk penyediaan perumahan.

“Saat ini baru tersedia 3.000 unit rumah dari total 8.000 hakim. Masih ada kekurangan sekitar 5.000 unit,” ujar Andi Amar dalam rapat kerja bersama MA, Komisi Yudisial (KY), dan Mahkamah Konstitusi (MK), Rabu (9/7/2025).

Menurutnya, persoalan perumahan kerap menjadi aspirasi utama para hakim saat kunjungan kerja DPR ke daerah. Ia pun memastikan bahwa Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian khusus terhadap kesejahteraan hakim, salah satunya melalui kebijakan kenaikan gaji dan tunjangan.

“Dengan tambahan anggaran ini, harapannya hakim bisa fokus mengurus perkara, bukan masalah pribadi,” tegasnya.

Senada, anggota Komisi III Sudin mengapresiasi langkah Presiden menaikkan gaji hakim sebagai bentuk respons terhadap kondisi mereka di lapangan, yang kerap masih mengontrak dan minim fasilitas. Namun ia mengingatkan agar peningkatan kesejahteraan ini juga dibarengi pengawasan terhadap profesionalisme dan integritas hakim.

Sudin juga menyoroti kondisi panitera pengadilan yang tak kalah penting, namun sering terabaikan. Banyak dari mereka bukan PNS, memiliki honor minim, dan bahkan harus menggunakan laptop pribadi yang sudah usang untuk menunjang kerja.

“Panitera itu seperti tukang masak. Kalau alatnya tidak mendukung, hasilnya juga tidak maksimal,” katanya.

Keluhan serupa disampaikan Rudianto Lallo dari Fraksi NasDem. Ia menegaskan dukungan terhadap permintaan tambahan anggaran MA dan mendorong agar Komisi III memperjuangkannya di Badan Anggaran DPR.

“Kesejahteraan hakim dan panitera harus menjadi prioritas dalam penguatan lembaga peradilan,” tandasnya.