Connect with us

Nasional

Kemhan RI dan Australia Perkuat Kesiapsiagaan Evakuasi WNI Melalui The 9th Kresna Ausindo TTX 2026

Published

on

Kemhan RI dan Australia Perkuat Kesiapsiagaan Evakuasi WNI Melalui The 9th Kresna Ausindo TTX 2026

Jakarta – Kementerian Pertahanan Republik Indonesia (Kemhan RI) bersama Australia menggelar The 9th Kresna Ausindo Table Top Exercise (TTX) 2026 di Hotel Grand Mercure Harmoni, Jakarta, pada 17–18 November 2026. Latihan bersama Indonesia–Australia bertema “Strengthening Partnership for a Secure Region” ini bertujuan menguji kesiapan pemerintah dalam melaksanakan Operasi Evakuasi Nonkombatan (Non-Combatant Evacuation Operations/NEO) untuk melindungi warga negara Indonesia (WNI) di luar negeri saat terjadi krisis kawasan.

Kegiatan yang diselenggarakan Direktorat Kebijakan Strategis Pertahanan, Direktorat Jenderal Strategi Pertahanan (Ditjen Strahan) Kemhan ini diikuti perwakilan kementerian dan lembaga (K/L) terkait, unsur internal Kemhan, serta Kedutaan Besar Australia di Jakarta. Hari pertama, Selasa (17/11/2026), diisi diskusi internal menyeluruh delegasi Indonesia. Pada hari kedua, Rabu (18/11/2026), latihan bersama digelar secara tatap muka di Jakarta dan daring dengan delegasi Australia di Canberra.

Pembukaan diisi sambutan Ketua Delegasi Indonesia, Direktur Kebijakan Strategis Pertahanan (Dirjakstrahan) Ditjen Strahan Kemhan Brigjen TNI Jansen P. Nainggolan, M.Sc., dan Atase Pertahanan Kedutaan Besar Australia Brigadier Micah Batt. Dirjakstrahan menyoroti dinamika kawasan Indo-Pasifik yang semakin kompleks, termasuk ketegangan geopolitik, gangguan jalur pelayaran, dan disinformasi lintas batas. “Pelaksanaan NEO tidak lagi menjadi tanggung jawab angkatan bersenjata semata, melainkan membutuhkan sinergi antara unsur militer dan nirmiliter,” tegas Brigjen Jansen.

Sementara itu, Brigadier Batt mengapresiasi Indonesia sebagai tuan rumah. “Latihan ini bukan untuk menguji satu jawaban yang benar atau salah, melainkan memahami bagaimana organisasi kita berkoordinasi dan mengomunikasikan keputusan atas isu-isu kompleks saat berada di bawah tekanan,” kata Brigadier Batt.

Simulasi berlangsung dalam delapan tahap skenario, dilanjutkan After Action Review (AAR) dan Strategic Policy Exchange (SPEX). Dalam penutupan, Dirjakstrahan menegaskan bahwa pengelolaan NEO tidak dapat dilakukan sendiri-sendiri. “Pelajaran yang diperoleh, kesenjangan operasional yang teridentifikasi, dan rekomendasi dalam AAR harus menjadi masukan nyata untuk menyempurnakan prosedur operasi standar serta memperkuat kesiapan kelembagaan,” ujar Dirjakstrahan.

Advertisement

Perwakilan delegasi Australia menyampaikan apresiasi atas keramahan Kemhan sebagai tuan rumah, termasuk dalam memfasilitasi koneksi daring dengan rekan-rekan di Canberra. Pihak Australia berharap hasil diskusi dapat diterjemahkan menjadi kerja sama praktis yang lebih konkret dan hubungan kelembagaan yang lebih kuat.

TTX Indonesia–Australia telah digelar sembilan kali secara bergantian di Jakarta dan Australia, berlandaskan Perjanjian Lombok, Pengaturan Kerja Sama Pertahanan (Defence Cooperation Arrangement/DCA) 2018, serta perjanjian kerja sama pertahanan terbaru yang tengah diratifikasi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). The 10th Kresna Ausindo TTX direncanakan berlangsung di Australia pada triwulan pertama 2027. (Biro Infohan Setjan Kemhan)

Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Transformasi Digital Pendidikan Harus Menjangkau Madrasah Transformasi Digital Pendidikan Harus Menjangkau Madrasah
Politik7 hari ago

Hetifah Sjaifudian: Transformasi Digital Pendidikan Harus Menjangkau Madrasah

Anggota Komisi VIII DPR RI Hetifah Sjaifudian menyoroti masih adanya ketimpangan akses dan fasilitas pendidikan antara sekolah umum dan lembaga...

RUU Perampasan Aset Mandatkan Pembentukan Badan Pengelola Independen dan Pengawas di Bawah Presiden RUU Perampasan Aset Mandatkan Pembentukan Badan Pengelola Independen dan Pengawas di Bawah Presiden
Politik7 hari ago

Soedeson Tandra: RUU Perampasan Aset Mandatkan Pembentukan Badan Pengelola Independen dan Pengawas di Bawah Presiden

Wakil Ketua Panja RUU Perampasan Aset Soedeson Tandra mengungkapkan bahwa Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset akan membentuk kelembagaan khusus yang...

BKSAP Dorong Perdamaian Konflik Rusia-Ukraina dalam Dialog dengan Parlemen Eropa BKSAP Dorong Perdamaian Konflik Rusia-Ukraina dalam Dialog dengan Parlemen Eropa
Politik2 minggu ago

BKSAP DPR RI Dorong Perdamaian Konflik Rusia-Ukraina dalam Dialog dengan Parlemen Eropa

Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI mendorong penyelesaian berbagai konflik global melalui dialog dan diplomasi dalam pertemuan Friendly Talk...

Samuel Wattimena Dorong Anak Muda Minati Kerajinan Kain Ulos Guna Bersaing Global Samuel Wattimena Dorong Anak Muda Minati Kerajinan Kain Ulos Guna Bersaing Global
Politik2 minggu ago

Samuel Wattimena Dorong Anak Muda Minati Kerajinan Kain Ulos

Anggota Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Samuel Wattimena  menekankan pentingnya identitas masing-masing daerah, khususnya terkait pembuatan ulos, yaitu...

BURT DPR Tinjau Pelayanan Jamkestama di RSU Bogor Senior Hospital BURT DPR Tinjau Pelayanan Jamkestama di RSU Bogor Senior Hospital
Politik2 minggu ago

BURT DPR RI Tinjau Pelayanan Jamkestama di RSU Bogor Senior Hospital

Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI meninjau pelaksanaan Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Utama (Jamkestama) di RSU Bogor Senior Hospital...

Kabupaten Toba Perlu Perkuat Branding dan Inovasi Daerah untuk Go Global Kabupaten Toba Perlu Perkuat Branding dan Inovasi Daerah untuk Go Global
Politik2 minggu ago

Syahrul Aidi Maazat: Kabupaten Toba Perlu Perkuat Branding dan Inovasi Daerah untuk Go Global

Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Syahrul Aidi Maazat  mendorong adanya pembentukan branding untuk potensi pariwisata di Kabupaten Toba....

Pelaku Karhutla Harus Dapat Pemberatan Hukuman, Perampasan Keuntungan Korporasi Pelaku Karhutla Harus Dapat Pemberatan Hukuman, Perampasan Keuntungan Korporasi
Politik2 minggu ago

Alex Indra Lukman: Pelaku Karhutla Harus Dapat Pemberatan Hukuman, Perampasan Keuntungan Korporasi

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman meminta Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kehutanan tidak ragu dalam menindak...

Rano Alfath Apresiasi Polri Tetapkan 20 Korporasi Tersangka Karhutla Rano Alfath Apresiasi Polri Tetapkan 20 Korporasi Tersangka Karhutla
Politik2 minggu ago

Mohammad Rano Alfath Apresiasi Polri Tetapkan 20 Korporasi Tersangka Karhutla

Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Moh. Rano Alfath, mengapresiasi langkah Polri menetapkan 20 korporasi sebagai tersangka dalam perkara dugaan...

Didik Haryadi Minta OJK Relaksasi Kredit UMKM Terdampak Bencana Didik Haryadi Minta OJK Relaksasi Kredit UMKM Terdampak Bencana
Politik2 minggu ago

Didik Haryadi Minta OJK Relaksasi Segera Terbitkan Kredit UMKM Terdampak Bencana

Anggota Komisi XI DPR RI Didik Haryadi meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) segera menerbitkan kebijakan relaksasi dan restrukturisasi kredit bagi...

Polri Tetapkan 20 Korporasi Tersangka Karhutla, Puan: Penegakan Hukum Harus Transparan Polri Tetapkan 20 Korporasi Tersangka Karhutla, Puan: Penegakan Hukum Harus Transparan
Politik2 minggu ago

Polri Tetapkan 20 Korporasi Tersangka Karhutla, Puan Maharani: Penegakan Hukum Harus Transparan

Ketua DPR RI Puan Maharani menanggapi perkembangan penanganan perkara dugaan kebakaran dan hutan (Karhutla) di mana Polri baru saja mengumumkan...