Connect with us

Politik

Kepastian Keberlanjutan Pengobatan TBC Bagian dari Upaya Melindungi Warga Negara

Published

on

JAKARTA (1 April): Pengobatan tuberkulosis (TBC) yang menyeluruh di Indonesia harus konsisten diwujudkan sebagai bagian dari upaya melindungi setiap warga negara sekaligus meningkatkan daya saing sumber daya manusia (SDM) nasional.

“Penanganan kasus TBC di tanah air harus benar-benar diperhatikan kesinambungannya, mengingat penyebaran dan dampaknya terhadap sosial dan ekonomi masyarakat yang terpapar cukup besar,” kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Senin (1/4).

Saat ini dunia sedang menuju ‘End TB Strategy’ atau eliminasi tuberkulosis (TBC) di tahun 2030 dan Indonesia termasuk di dalamnya.

Kementerian Kesehatan RI (Kemenkes) menargetkan dalam enam tahun mendatang Indonesia harus menurunkan rata-rata kasus dari 385 per 100 ribu penduduk menjadi 65 kasus saja per 100 ribu penduduk.

Badan Kesehatan Dunia (WHO) pada 2022 mencatat 10% kasus TBC dunia disumbang Indonesia (1,06 juta kasus), dengan jumlah kasus TBC resisten obat mencapai 31 ribu.

Menurut Lestari, catatan tersebut harus menjadi perhatian para pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah untuk kemudian ditindaklanjuti dengan langkah yang tepat.

Advertisement

Pengobatan TBC, ujar Rerie, sapaan akrab Lestari, menuntut konsistensi hingga benar-benar sembuh, agar penderita tidak menularkan lingkungannya.

Rerie yang juga legislator dari Dapil Jawa Tengah II itu, juga mendorong agar peningkatan pemahaman masyarakat terkait TBC harus segera dilakukan.

Sehingga, tambah dia, upaya pemerintah di tingkat pusat dan daerah untuk mengakselerasi proses pengobatan TBC yang menyeluruh dapat direalisasikan dengan baik.

Kesadaran masyarakat untuk menjalani pengobatan TBC hingga tuntas, tegas anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu, harus terus dibangun sebagai bagian dari upaya membangun layanan pengobatan TBC yang menyeluruh.

Rerie sangat berharap upaya menekan angka kasus TBC di tanah air dapat mencapai target yang ditetapkan, sehingga potensi dampak sosial dan ekonomi terhadap masyarakat juga dapat dihindari.

Advertisement

Karena, tambah Rerie, di era globalisasi yang menghadirkan berbagai tantangan saat ini, sangat membutuhkan dukungan pertumbuhan di sektor sosial dan ekonomi masyarakat yang lebih baik. (*)

Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik7 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik7 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik7 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik7 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik7 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik7 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik7 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik7 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik7 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik7 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...