Connect with us

Politik

Fraksi Gerindra Jatim Soroti Kemiskinan, PAD, dan Tata Kelola Aset

Published

on

Juru Bicara Fraksi Gerindra DPRD Jawa Timur, Farid Kurniawan Aditama, menyoroti masih tingginya angka kemiskinan di Jatim yang mencapai hampir 4 juta jiwa, terutama di Madura, Probolinggo, Tuban, dan Ngawi.

“Kami mendorong percepatan penanggulangan kemiskinan melalui kebijakan afirmatif, peningkatan SDM, dan layanan dasar. Ketimpangan wilayah harus ditekan karena pertumbuhan ekonomi masih terkonsentrasi di Gerbangkertasusila,” ujarnya dalam rapat paripurna, Selasa (8/7/2025).

Gerindra mendorong RPJMD agar memperluas konektivitas antarwilayah dan membuka pusat pertumbuhan baru. Manajemen kebencanaan juga diminta jadi prioritas, mengingat banyaknya wilayah rawan bencana.

Farid juga mengkritisi target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dinilai terlalu rendah. Gerindra mendorong kenaikan target PAD hingga 5–7 persen disertai strategi fiskal berbasis program prioritas (money follow program).

Selain itu, Fraksi Gerindra menyoroti lemahnya tata kelola aset dan kinerja BUMD. Banyak aset dibiarkan mangkrak, sementara sejumlah BUMD membebani keuangan daerah. Mereka mendesak adanya masterplan aset dan evaluasi menyeluruh terhadap BUMD agar berdampak pada UMKM.

Advertisement

Di sektor pertanian, Gerindra meminta dukungan konkret bagi petani dan nelayan melalui hilirisasi, perlindungan lahan, dan insentif teknologi.

Fraksi ini juga menyoroti persoalan sosial seperti 8.753 kasus perkawinan anak, 1.800 kekerasan, dan 77 ribu perceraian pada 2024. Ketahanan keluarga dan pendidikan perempuan perlu menjadi prioritas pembangunan sosial.

Terkait lingkungan, mereka mengapresiasi capaian IKLH 2024, namun menyoroti kualitas air dan lahan yang masih rendah. Ditekankan pentingnya integrasi program lingkungan dengan sektor industri, pertanian, dan pariwisata melalui konsep green dan blue economy.

Sebagai penutup, Fraksi Gerindra mendorong RPJMD terintegrasi dengan program nasional seperti Sekolah Rakyat, Makanan Bergizi Gratis, dan Koperasi Merah Putih, agar berdampak langsung pada penurunan stunting dan putus sekolah.

Advertisement
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik6 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik6 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik6 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik6 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik6 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik6 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik6 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik6 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik6 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik6 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...