Komnas HAM dan K/L Jalin Kekuatan HAM

Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) bakal menjalin kerja sama dengan beberapa Kementerian/Lembaga (K/L) untuk membangun kekuatan HAM. Pasalnya, belum ada tolak ukur terkait batasan dan kepatuhan HAM.

“Semua pihak sepakat HAM harus menjadi acuan utama menjalankan pemerintahan. Selama ini mungkin ada yang dipatuhi dan ada yang tidak. Makanya kita buat dengan tolak ukur bersama,” kata Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik di Kantor Komnas HAM, Menteng, Jakarta, Jumat 7 September 2018.

K/L yang menjalin kerja sama yakni Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum dan HAM, Bappenas, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, Polri, Ombudsman dan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Komnas HAM bakal menghukum K/L yang tidak patuh dan memberikan penghargaan kepada yang menaati rekomendasi bersama tersebut. 

Tujuannya demi keadaan HAM yang lebih baik. Namun, hukuman dan penghargaan itu baru akan dirumuskan bersama.

“Ada usulan reward dan punishment, tapi ini mekanisme yang harus didiskusikan lebih lanjut. Kita harapkan HAM lebih baik,” tegas dia.

Komisioner Komnas HAM, Choirul Anam mengatakan tolak ukur kepatuhan sebagai perbaikan sistem HAM ke depan. Sehingga, pemenuhan dan penegakan pelanggaran HAM berjalan lebih baik.

“Rekomendasi ini untuk perbaikan HAM. Merangkul semua pihak agar mau melakukan rekomendasi Komnas HAM dengan dialog. Agar  ada perubahan, ke arah yang lebih baik,” tukas dia.

(AZF)