Connect with us

Opini

Mengkanalisasi Anies Baswedan

Published

on

Oleh: Sonny MajidrnWacana duat Anies Baswedan – Gus Muhaimin sebenarnya bukan barang baru bagi saya pribadi. Bongkar pasang pasangan capres – cawapres pada pilpres 2024 mendatang, tak terkecuali mengenai duet ini sudah beberapa waktu lalu kerap dibicarakan dalam berbagai kesempatan diskusi santai.rn rnIndikator pertamanya adalah, bahwa di belakang Gus Muhaimin ini hari ini, ada sosok Eep Saefullah Fatah, sebagai konsultan politik. Sementara di Pilkada Jakarta 2017 silam kita tahu Eep adalah sosok di belakang Anies Baswedan selaku konsultan pemenangan.rn rn“Ibarat kata, jika deadlock, maka Anies – Gus Muhaimin bisa saja dipersandingkan. Karena sama-sama barang Eep,” kira-kira begitulah. Banyak pihak yang terlibat diskusi kala itu.rn rnItu indikator awal ya. Indikator lainnya, rentetan kejadian bongkar pasang capres-cawapres ini tidak berdiri sendiri. Bisa saja ini bagian dari rangkaian “kelompok kepentingan” yang gagal menggulirkan skema awal, yakni penundaan pemilu dengan alasan “force majeure.”rn rnSelanjutnya skema kedua, perpanjangan masa jabatan presiden tiga tahun. Jika rangkaian ini benar adanya, maka saya lebih sepakat menyebutkan “kegentingan yang memaksa,” sebagai alasan.rn rnIsu penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden mendapat penolakan banyak pihak. Ditambah lagi bisa jadi “ongkos politiknya” lebih besar, karena harus melalui mekanisme konstitusional melalui parlemen, dan alotnya lobi.rn rnJalan terakhirnya, mau tidak mau adalah “mendesain capres-cawapres” dalam satu kendali. Sejak awal saya pribadi secara subjektif mencurigai, deklarasi Anies Baswedan oleh Partai Nasdem adalah bagian dari “kanalisasi” figuritas Anies yang kala itu dianggap sebagai antitetis kekuasaan. Di sisi lain, kebetulan Anies juga pernah terlibat dalam pembentukan sejumlah organisasi sayap partai Nasdem.rn rnMeski skenario ini “dibayar mahal” karena salah satu menteri dari Partai Nasdem terlibat dugaan kasus korupsi. Memang harus ada yang dikorbankan dalam politik kita di Indonesia yang cenderung traksaksional.rn rnSinyalemen itu sebenarnya saya yakin, publik sudah tahu. Bagaimana hampir semua parpol memanfaatkan nama “kekuasaan” untuk melakukan tarian politik. Oleh sebab itu menjadi sesuatu yang aneh, ketika Partai Nasdem mencapreskan Anies Baswedan, namun kekuasaan tidak mengganti posisi menteri. Ini sebenarnya menjadi wujud nyata, bahwa ada “perjanjian” antar-keduanya.rn rnDugaan sementara upaya “mengakanalisasi” Anies Baswedan ini, bisa berujung pada langkah-langkah selanjutnya.rn rnSemisal, jika ada tiga paket capres-cawapres, maka satu paket harus dikalahkan, sehingga tetap pada putaran keduanya paket yang kalah dalam putaran pertama itu akan menumpahkan suaranya kepada salah satu paket yang bertarung di putaran kedua.rn rnDan ingat, putaran kedua ini, paket-paket capres –cawapresnya, masih dalam satu kendali “pengocok sekaligus pembagi kartu.” Siapapun pemenangnya nanti, tetap dibawah kendali.rn rnAdalagi, asumsi, jika tetap dua pasangan calon, maka pada akhirnya nanti, semuanya akan kembali dalam pelukan salah satu kandidat capres yang dipersiapkan. Hanya saja, untuk melepaskan diri harus mengambil skenario pemaketan pasangan capres-cawapres.rn rnKok bisa begitu? Sekali lagi saya ingatkan kembali, bahwa beberapa tulisan saya mengulas, bahwa pilpres 2024 itu soal “bundelan” investasi di Ibukota Nusantara (IKN) yang nilai investasinya mencapai ribuan triliun ditambah lagi kepentingan distribusi dan konsumsi Nikel. Bagaimana dengan investasi IT, itu hanya bagian dari beberapa hal pokok tadi.rn rnTerkecuali, ada kecualinya, meski agak keblinger, Amerika Serikat dan Eropa melakukan penetrasi/tekanan yang luar biasa, bisa jadi Anies Baswedan presiden ke depan.rn rnJadi, apapun perkembangan peta politik hari ini dan nantinya, saya kembali teringat pesan seorang karib, bahwa kita semua sedang bekerja untuk “oligarki.” Heeeh….rn rnOh..ya bagaimana dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Demokrat? Tinggal dilihat sejauh mana mereka bertahan menjadi oposisi, yang telah mengalami “kekeringan” hingga 10 tahun lamanya.rn rnKemungkinan-kemungkinan pasangan capres-cawapres:rn rnGanjar – Kyai Said Aqil Siroj/Mahfud MD/Sandiaga Uno,rnPrabowo – Erick Thohir,rnAnies – Gus Muhaimin.rnKita tunggu saja perkembangannya

Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik5 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik5 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik5 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik5 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik5 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik5 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik5 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik5 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik5 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik5 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...