Connect with us

Opini

Mengkanalisasi Anies Baswedan

Published

on

Oleh: Sonny MajidrnWacana duat Anies Baswedan – Gus Muhaimin sebenarnya bukan barang baru bagi saya pribadi. Bongkar pasang pasangan capres – cawapres pada pilpres 2024 mendatang, tak terkecuali mengenai duet ini sudah beberapa waktu lalu kerap dibicarakan dalam berbagai kesempatan diskusi santai.rn rnIndikator pertamanya adalah, bahwa di belakang Gus Muhaimin ini hari ini, ada sosok Eep Saefullah Fatah, sebagai konsultan politik. Sementara di Pilkada Jakarta 2017 silam kita tahu Eep adalah sosok di belakang Anies Baswedan selaku konsultan pemenangan.rn rn“Ibarat kata, jika deadlock, maka Anies – Gus Muhaimin bisa saja dipersandingkan. Karena sama-sama barang Eep,” kira-kira begitulah. Banyak pihak yang terlibat diskusi kala itu.rn rnItu indikator awal ya. Indikator lainnya, rentetan kejadian bongkar pasang capres-cawapres ini tidak berdiri sendiri. Bisa saja ini bagian dari rangkaian “kelompok kepentingan” yang gagal menggulirkan skema awal, yakni penundaan pemilu dengan alasan “force majeure.”rn rnSelanjutnya skema kedua, perpanjangan masa jabatan presiden tiga tahun. Jika rangkaian ini benar adanya, maka saya lebih sepakat menyebutkan “kegentingan yang memaksa,” sebagai alasan.rn rnIsu penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden mendapat penolakan banyak pihak. Ditambah lagi bisa jadi “ongkos politiknya” lebih besar, karena harus melalui mekanisme konstitusional melalui parlemen, dan alotnya lobi.rn rnJalan terakhirnya, mau tidak mau adalah “mendesain capres-cawapres” dalam satu kendali. Sejak awal saya pribadi secara subjektif mencurigai, deklarasi Anies Baswedan oleh Partai Nasdem adalah bagian dari “kanalisasi” figuritas Anies yang kala itu dianggap sebagai antitetis kekuasaan. Di sisi lain, kebetulan Anies juga pernah terlibat dalam pembentukan sejumlah organisasi sayap partai Nasdem.rn rnMeski skenario ini “dibayar mahal” karena salah satu menteri dari Partai Nasdem terlibat dugaan kasus korupsi. Memang harus ada yang dikorbankan dalam politik kita di Indonesia yang cenderung traksaksional.rn rnSinyalemen itu sebenarnya saya yakin, publik sudah tahu. Bagaimana hampir semua parpol memanfaatkan nama “kekuasaan” untuk melakukan tarian politik. Oleh sebab itu menjadi sesuatu yang aneh, ketika Partai Nasdem mencapreskan Anies Baswedan, namun kekuasaan tidak mengganti posisi menteri. Ini sebenarnya menjadi wujud nyata, bahwa ada “perjanjian” antar-keduanya.rn rnDugaan sementara upaya “mengakanalisasi” Anies Baswedan ini, bisa berujung pada langkah-langkah selanjutnya.rn rnSemisal, jika ada tiga paket capres-cawapres, maka satu paket harus dikalahkan, sehingga tetap pada putaran keduanya paket yang kalah dalam putaran pertama itu akan menumpahkan suaranya kepada salah satu paket yang bertarung di putaran kedua.rn rnDan ingat, putaran kedua ini, paket-paket capres –cawapresnya, masih dalam satu kendali “pengocok sekaligus pembagi kartu.” Siapapun pemenangnya nanti, tetap dibawah kendali.rn rnAdalagi, asumsi, jika tetap dua pasangan calon, maka pada akhirnya nanti, semuanya akan kembali dalam pelukan salah satu kandidat capres yang dipersiapkan. Hanya saja, untuk melepaskan diri harus mengambil skenario pemaketan pasangan capres-cawapres.rn rnKok bisa begitu? Sekali lagi saya ingatkan kembali, bahwa beberapa tulisan saya mengulas, bahwa pilpres 2024 itu soal “bundelan” investasi di Ibukota Nusantara (IKN) yang nilai investasinya mencapai ribuan triliun ditambah lagi kepentingan distribusi dan konsumsi Nikel. Bagaimana dengan investasi IT, itu hanya bagian dari beberapa hal pokok tadi.rn rnTerkecuali, ada kecualinya, meski agak keblinger, Amerika Serikat dan Eropa melakukan penetrasi/tekanan yang luar biasa, bisa jadi Anies Baswedan presiden ke depan.rn rnJadi, apapun perkembangan peta politik hari ini dan nantinya, saya kembali teringat pesan seorang karib, bahwa kita semua sedang bekerja untuk “oligarki.” Heeeh….rn rnOh..ya bagaimana dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Demokrat? Tinggal dilihat sejauh mana mereka bertahan menjadi oposisi, yang telah mengalami “kekeringan” hingga 10 tahun lamanya.rn rnKemungkinan-kemungkinan pasangan capres-cawapres:rn rnGanjar – Kyai Said Aqil Siroj/Mahfud MD/Sandiaga Uno,rnPrabowo – Erick Thohir,rnAnies – Gus Muhaimin.rnKita tunggu saja perkembangannya

Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Titiek Soeharto Apresiasi Capaian Stok Bulog dan Pastikan Kualitas Beras di Ambon Terjaga Titiek Soeharto Apresiasi Capaian Stok Bulog dan Pastikan Kualitas Beras di Ambon Terjaga
Politik1 minggu ago

Titiek Soeharto Apresiasi Capaian Stok Bulog dan Pastikan Kualitas Beras di Ambon Terjaga

Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto memastikan ketersediaan dan kualitas stok beras di Provinsi Maluku dalam kondisi aman....

Andre Rosiade Dorong Penguatan Ekosistem Industri Batam Andre Rosiade Dorong Penguatan Ekosistem Industri Batam
Politik1 minggu ago

Andre Rosiade Dorong Penguatan Ekosistem Industri Kota Batam

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade mendorong penguatan ekosistem industri di Kota Batam melalui kepastian perizinan, keandalan pasokan...

Komisi XII Ingatkan Kesiapan Listrik Seiring Ekspansi Pariwisata di Bali Komisi XII Ingatkan Kesiapan Listrik Seiring Ekspansi Pariwisata di Bali
Politik1 minggu ago

Melchias Markus Mekeng Dorong Bali Percepat Pengembangan Energi Terbarukan

Ketua Komisi XII DPR RI Melchias Markus Mekeng mengingatkan PT PLN (Persero) agar mengantisipasi kebutuhan listrik Bali dalam jangka panjang...

Komisi XII Dorong Percepatan Pemanfaatan Gas Natuna untuk Batam Komisi XII Dorong Percepatan Pemanfaatan Gas Natuna untuk Batam
Politik1 minggu ago

Jalal Abdul Nasir Dorong Percepatan Pemanfaatan Gas Natuna untuk Batam

Komisi XII DPR RI mendorong percepatan commissioning tahap kedua pipa gas West Natuna Transportation System (WNTS)-Pemping agar pemanfaatan gas Natuna...

Beniyanto Dorong Perluasan SPKLU untuk Percepat Transisi Energi Beniyanto Dorong Perluasan SPKLU untuk Percepat Transisi Energi
Politik1 minggu ago

Percepat Transisi Energi, Beniyanto Dorong Perluasan SPKLU

Anggota Komisi XII DPR RI Beniyanto mendorong PT PLN (Persero) memperluas pembangunan stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) hingga ke...

Anis Byarwati Soroti Tingginya Pencabutan Izin BPR dan BPRS di Jawa Barat Anis Byarwati Soroti Tingginya Pencabutan Izin BPR dan BPRS di Jawa Barat
Politik1 minggu ago

Anis Byarwati Soroti 48 BPR dan BPRS di Jawa Barat Dicabut Izin Usahanya

Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati menyoroti tingginya jumlah Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS)...

Wahyu Sanjaya Tekankan Literasi Penjaminan Simpanan bagi Nasabah Wahyu Sanjaya Tekankan Literasi Penjaminan Simpanan bagi Nasabah
Politik1 minggu ago

Wahyu Sanjaya Tekankan PentingnyaLiterasi Penjaminan Simpanan bagi Nasabah

Anggota Komisi XI DPR RI Wahyu Sanjaya menekankan pentingnya peningkatan literasi masyarakat mengenai ketentuan penjaminan simpanan oleh Lembaga Penjamin Simpanan...

Beniyanto Minta PLN Perluas SPKLU hingga Daerah untuk Dukung Kendaraan Listrik Beniyanto Minta PLN Perluas SPKLU hingga Daerah untuk Dukung Kendaraan Listrik
Politik1 minggu ago

Beniyanto Minta PLN Perluas SPKLU hingga Daerah

PT PLN (Persero) perlu memperluas pembangunan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) hingga ke daerah-daerah kecil. Pemerataan infrastruktur pengisian daya...

Marinus Gea Pertanyakan Akurasi Data TKA di Sumsel Marinus Gea Pertanyakan Akurasi Data TKA di Sumsel
Politik1 minggu ago

Marinus Gea Pertanyakan Kesesuaian Data TKA di Sumsel

Anggota Komisi XIII DPR RI Marinus Gea mempertanyakan kesesuaian data tenaga kerja asing (TKA) dengan kondisi di lapangan di tengah...

Komisi VI DPR Dorong Integrasi Pelabuhan untuk Tekan Disparitas Harga di Kepulauan Riau Komisi VI DPR Dorong Integrasi Pelabuhan untuk Tekan Disparitas Harga di Kepulauan Riau
Politik1 minggu ago

Nurdin Halid Dorong Integrasi Pelabuhan untuk Tekan Disparitas Harga di Kepulauan Riau

Komisi VI DPR RI mendorong integrasi pelabuhan, transportasi, pergudangan, dan pusat distribusi untuk menekan biaya logistik serta disparitas harga barang...