Connect with us

Politik

Menko Airlangga Sampaikan Target Implementasi UU Cipta Kerja Jangka Pendek-Menengah

Published

on

Kabarpolitik.com – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menargetkan Undang-Undang (UU) Cipta Kerja dapat menciptakan lapangan kerja sebesar 2,7 juta hingga 3 juta per tahun, sehingga dapat menampung 9,29 juta angkatan kerja yang tidak atau belum bekerja.

Target ini juga lebih tinggi dari sebelum terjadinya pandemi Covid-19 hanya mampu menciptakan tenaga kerja 2 juta per tahun.

“Upaya Pemerintah untuk penciptaan dan perluasan lapangan kerja sekaligus mempertahankan dan meningkatkan kualitas lapangan kerja dalam rangka peningkatan kesejahteraan pekerja dan masyarakat tidaklah mudah,” kata dia saat membacakan keterangan Presiden atas Uji Materi UU Cipta Kerja, Kamis (17/6/2021).

Di sisi lain, dia menyebut UU Cipta kerja juga akan meningkatkan produktivitas dan daya saing pekerja Indonesia, sehingga dapat mendorong kenaikan upah yang pertumbuhannya sejalan dengan pertumbuhan ekonomi.

“Saat ini produktivitas Indonesia berada pada tingkat 74,4% masih berada di bawah rata-rata negara ASEAN pada tingkat 78,2%,” tutur dia.

Advertisement

Tak hanya itu, manfaat lainnya, UU Cipta Kerja diyakini akan menggenjot investasi kinerja di kisaran 6,6-7%, bahkan munculnya investasi baru juga akan berimplikasi pada penciptaan lapangan kerja baru, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan para pekerjaan.

Apabila kesejahteraan pekerja meningkat, sisi konsumsi juga akan ikut terdongkrak. Apalagi konsumsi merupakan salah satu penyokong pertumbuhan ekonomi.

“Dengan kesejahteraan pekerja yang membaik, Pemerintah memperkirakan konsumsi masyarakat akan naik 5,4-5,6%,” jelas Airlangga.

Di samping itu, Airlangga menilai sektor UMKM juga masih memiliki produktivitas yang sangat rendah. Padahal, sektor UMKM merupakan tulang punggung bagi perekonomian dengan kontribusi 61,07% terhadap PDB dan mampu menyerap tenaga kerja lebih dari 97%.

Dengan begitu melalui UU Cipta Kerja, Pemerintah melakukan pemberdayaan UMKM dan koperasi yang mendukung peningkatan kontribusi UMKM terhadap PDB menjadi 65%, disertai peningkatan kontribusi koperasi terhadap PDB menjadi 5,5%.

Advertisement

“UMKM dan koperasi merupakan unit usaha dengan penyerapan tenaga kerja terbanyak yang berkualitas di sisi penciptaan lapangan kerja,” kata dia.

Dengan demikian, Airlangga menegaskan bahwa Indonesia perlu keluar dari jebakan middle income trap dengan terobosan kontribusi daya saing tenaga kerja dan produktivitas harus menjadi andalan.

“Upaya untuk mengatasi tantangan dan hambatan tersebut memerlukan basis regulasi yang kuat dalam bentuk undang-undang, yang sekaligus memerlukan adanya perubahan dan penyempurnaan berbagai undang-undang yang ada terkait dengan penciptaan lapangan kerja,” tegasnya.

Lebih lanjut, Airlangga menilai dengan berbagai efek positif dari implementasi UU Cipta kerja untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan produktivitas melalui penciptaan lapangan kerja yang berkualitas.

Ia berharap Indonesia mencapai target untuk masuk dalam 5 besar ekonomi dunia tahun 2045.

Advertisement

“Sehingga diharapkan produk domestik bruto sebesar US$ 7 triliun dengan pendapatan per kapita sebesar Rp 27 juta per bulan,” jelas dia.

.

rn(GI/KP/fid)rn

Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik5 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik5 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik5 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik5 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik5 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik5 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik5 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik5 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik5 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik5 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...