Connect with us

Nasional

Nomor Urut 1 Jokowi-Ma’ruf Untungkan PKB

Published

on

Kabarpolitik.com, JAKARTA – Pemilihan umum tahun 2019 menjadi kompleksitas tersendiri dalam sejarah Indonesia. Pemilih harus mencoblos 5 kertas suara sekaligus.

Ini menjadi situasi yang rumit. Namun sejumlah partai politik akan diuntungkan dari dampak elektoral coat tail effect (efek ekor jas), di antaranya PDI Perjuangan dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

“Nomor urut Pilpres membawa untung bagi PKB, sementara PDIP hanya diuntungkan dari pencapresan Jokowi,” kata pengamat politik dari Universitas Trunojoyo Mochtar W Oetomo seperti dilansir Kantor Berita RMOLJatim, Sabtu (22/9).

Tentu, dengan asumsi kompleksitas Pemilu 2019 yang menjadi persepsi publik cenderung akan lebih didominasi wacana Pilpres dibanding wacana Pileg.

Mochtar menyebut, PDIP akan mendapatkan dampak elektoral coat tail effect karena selama ini Jokowi diasosiasikan sebagai PDIP alias Jokowi effect. Sementara PKB diuntungkan dari aspek number effect, karena Jokowi-Ma’ruf nomer urut 1 yang identik dengan nomer urut PKB, yakni 1.

Advertisement

“Tidak hanya itu, keberadaan Ma’ruf Amin sebagai Cawapres menambah keuntungan PKB, karena (PKB-Ma’ruf Amin) memiliki asosiasi yang relatif identik, yakni NU,” terangnya.

Karena itu Mochtar menilai sangat wajar jika proses koalisi dan penetapan Capres-Cawapres beberapa waktu lalu penuh drama tarik ulur hingga detik terakhir. Karena semua Parpol koalisi ingin mendapatkan coat tail effect

Dengan gambaran di atas maka Pemilu 2019 akan menjadi Pemilu yang penuh tantangan bagi parpol-parpol lain di luar PKB dan PDIP.

Sementara bagi Parpol yang tidak mendapat coat tail effect, menurut Mochtar, Parpol harus benar-benar merumuskan strategi pemenangan dengan cermat dan matang. Ini mengingat kompleksitas Pemilu 2019 yang akan dihadapi pemilih.

“Parpol harus menemukan model dan pendekatan baru ke pemilih jika ingin bertahan di parlemen, sebab tingginya syarat parlimentary threshold (PT) yakni 4 persen,” tuturnya.

Advertisement

Seperti diketahui, Pemilu 2019 akan menjadi pengalaman pertama sekaligus rumit bagi pemilih dimana mereka harus menghafal 5 jenis dan warna kertas suara, mulai Pilpres, DPD, DPR RI, DPRD I dan DPRD II.

Lebih dari itu pemilih akan menghadapi ‘pekerjaan rumah’ nomer urut partai politik yang jumlahnya 16 dengan deretan daftar nama dan nomer urut caleg DPD dan DPR RI, DPRD I dan DPRD II yang jumlahnya mencapai ratusan. [jto/rmol]

rn
source

Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik5 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik5 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik5 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik6 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik6 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik6 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik6 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik6 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik6 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik6 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...