Pemerintah Belum Dukung Penuh Alutsista Dalam Negeri

Kabarpolitik.com- Wakil Ketua Komisi I DPR RI Teuku Riefky Harsya menyatakan, keberpihakan pemerintah  menggunakan produk senjata dalam negeri masih rendah.

Menurut Riefky, kebutuhan alat utama sistem senjata (Alutsista) cukup banyak, namun kontrak antar pemerintah dengan PT. Pindad (Persero) belum maksimal.

“Kalau kita mendorong kemandirian industri Alutsista dalam negeri, maka  pemerintah juga harus mendorong dalam menggunakan produk dalam negeri,” kata Teuku di Jakarta, Senin (18/11/2019).

Dijelaskan Politisi Demokrat ini, seharusnya pemerintah optimalkan produk PT. Pindad (persero), agar produksi anak bangsa menjadi tuan rumah di negeri sendiri.

“Yang menjadi sorotan kami adalah produksi dalam memenuhi kebutuhan Alutsista sudah cukup tapi pemerintah masih mengambil ke luar negeri. Ini akan kami bahas saat rapat dengan menteri terkait,” tuturnya.

Kendati demikian, lanjut dia, Komisi I DPR RI komitmen mendorong keselarasan dan kecermatan dalam pemenuhan kebutuhan Alutsista dengan program modernisasi Alutsista pada setiap tahapan Minimum Essential Forces (MEF).

Dukungan tersebut direalisasikan melalui politik anggaran, Komisi I mendukung pemenuhan Alutsista TNI dalam rangka pencapaian MEF, di mana pada tahun 2020 yang telah memasukin MEF Tahap III (2019-2024).

“Kami berharap Pindad membuat inovasi tiada henti dalam pemenuhan Alutsista. Keberpihakan pemerintah dalam penggunaan Alutsista juga perlu didorong seta dukungan G to G (Government to Government) dengan negara lain dalam menjual produk dalam negeri, sehingga tidak hanya memenuhi nasional tetepi juga internasional,” paparnya.[pit]

Sumber