Connect with us

Politik

Wihadi Wiyanto: Ekonomi Triwulan I 2025 Tumbuh 4,87%, Inflasi Terkendali

Published

on

Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Wihadi Wiyanto, menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Semester I Tahun 2025 dalam Rapat Paripurna DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (3/7/2025).

Secara umum, Wihadi menyebut indikator ekonomi makro nasional relatif stabil dan adaptif terhadap dinamika global. Pertumbuhan ekonomi pada triwulan I 2025 tercatat sebesar 4,87%, didorong oleh konsumsi rumah tangga (4,9% yoy), ekspor (6,8%), dan kinerja sektor manufaktur yang tetap ekspansif.

“Pertumbuhan ini mencerminkan daya tahan ekonomi nasional. Konsumsi tetap kuat, ekspor positif, dan sektor manufaktur menunjukkan tren pemulihan,” ujarnya.

Inflasi hingga Mei 2025 tercatat sebesar 1,6% (yoy), lebih rendah dari periode sebelumnya. Wihadi menyebut pengendalian harga pangan dan sinergi kebijakan pusat-daerah sebagai faktor utama stabilitas harga.

Dari sisi nilai tukar, rupiah mengalami depresiasi wajar ke level rata-rata Rp16.429 per dolar AS hingga 26 Juni 2025, dipicu oleh kebijakan moneter global dan kebutuhan valuta asing domestik, termasuk pembayaran dividen dan kegiatan ibadah haji.

Advertisement

“Fluktuasi rupiah masih dalam kendali. Ini menunjukkan ketahanan sistem keuangan nasional terhadap tekanan eksternal,” kata politisi Fraksi Partai Gerindra itu.

Ia juga melaporkan bahwa imbal hasil Surat Berharga Negara (SBN) tenor 10 tahun berada pada rata-rata 6,9%, mencerminkan respons pasar terhadap dinamika global.

Untuk sektor energi, harga minyak mentah Indonesia (ICP) turun menjadi US$70,05 per barel hingga Mei 2025, dari sebelumnya US$81,3 per barel pada 2024. Lifting minyak tercatat 567,9 ribu barel/hari dan gas 987,5 ribu barel setara minyak/hari, sedikit di bawah target namun menunjukkan kinerja operasional yang stabil.

“Ke depan, kita perlu menjaga momentum positif ini, mengantisipasi risiko global, dan memperkuat sinergi fiskal untuk mendukung pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan,” tutup Wihadi.

Advertisement
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik6 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik6 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik6 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik6 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik6 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik6 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik6 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik6 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik6 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik6 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...