Saan Apresiasi Kinerja ATR/BPN Kalbar Jalankan Reforma Agraria

PONTIANAK (26 Agustus): Wakil Ketua Komisi II DPR RI Saan Mustopa mengapresiasi kinerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kantor Wilayah Provinsi Kalimantan Barat dalam menjalankan reformasi agraria.

“Kita mengapresiasi terhadap kinerja Kanwil Kalimantan Barat beserta Kantah (Kantor Pertanahan) Kalimantan Barat terkait dengan apa yang sudah mereka sampaikan, “ ujar Saan Mustopa seusai memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Tim Komisi II DPR RI ke Pontianak, Kalimantan Barat, Jumat (23/8).

Saan menjelaskan bahwa kunjungan spesifik Komisi II DPR RI ke Kalimantan Barat khususnya ke BPN Kantor Wilayah Provinsi Kalimantan Barat yakni terkait dengan evaluasi pelaksanaan reforma agraria. Evaluasi itu mencakup soal capaian dari target-target yang sudah ditentukan.

“Misalnya terkait dengan soal legalisasi tanah. Kedua, terkait distribusi dari reforma agraria dan juga resolusi konflik,” ujar Legislator NasDem yang akan kembali duduk di kursi DPR periode 2024-2029 itu.

Terkait permasalah pertanahan di Kalimantan Barat, Saan mengatakan dari hasil pemaparan yang disampaikan progres penyelesaiannya mendekati seratus persen.

“Misalnya terkait dengan legalisasi, yaitu dengan program PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) itu juga sudah dilakukan. Dari total 14 Kantah di Kalimantan Barat sudah hampir menyelesaikan semua target dari PTSL,” terangnya.

Diketahui PTSL adalah salah satu program pemerintah yang memudahkan masyarakat untuk mendapatkan sertifikat tanah secara gratis. Hal ini bertujuan untuk menghindari sengketa serta perselisihan di kemudian hari.

Terkait distribusi, ia mengatakan progresnya tidak jauh berbeda dengan yang lainnya, yakni dalam tahap penyelesaian. Sedangkan permasalahan terkait Hak Guna Usaha (HGU) maupun juga terkait dengan konflik-konflik yang lain juga dalam sebuah proses penyelesaian.

“Kita ingin karena wilayahnya luas (Kalimantan Barat), jadi untuk melakukan peninjauan, ke lapangan dan sebagainya itu bukan wilayah yang gampang. Maka kita berharap bahwa terkait dengan tunjangan kinerja dan sebagainya, kesejahteraan ini juga harus menjadi perhatian dari Kementerian ATR BPN,” pungkasnya.

(dpr.go.id/*)