Connect with us

Politik

Survei PPPP Amerika yang Menangkan Prabowo Adalah Hoaks

Published

on

hoax (Ilustrasi)

Kabarpolitik.com — Menjelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 17 April 2019 yang tinggal menghitung hari, beredar hasil survei yang dirilis oleh Director of Operations of Precision Public Policy Polling (PPPP) Amerika, Jokovic Martinez. Berita tersebut disebar ke media secara masif.

Publik banyak yang mempertanyakan kredibilitas lembaga survei Amerika yang baru muncul ini. Bukan hanya mempertanyakan kredibilitas, akan tetapi juga keberadaan lembaga survei ini apakah memang ada atau hanya sebagai propaganda berita bohong atau hoaks.

Dari penelusuran yang dilakukan, hanya ditemukan perusahaan polling politik bernama Public Policy Polling (PPP) yang berkantor di Raleigh, Carolina Utara, Amerika. Presiden dan CEO PPP saat ini dijabat oleh Dean Debnam. Di website resminya publicpolicypolling.com dan media sosial PPP juga tidak ada publikasi resmi terkait survei dan polling yang dilakukannya di Indonesia. Demikian juga dengan Jokovic Martinez, nama tersebut tidak ada di website PPP, google, dan social media seperti facebook, twitter, instagram, maupun linkkedln.

Pengamat IT Denny Charter menanggapi munculnya hasil survei PPPP ini. Menurutnya, lembaga ini baru didengarnya dan tidak punya rekam jejak digital.

“Saya baru dengar lembaga survey tersebut, di Amerika ada lembaga Survey yang namanya hampir mirip yakni Public Policy Polling, lembaga ini konsultan Partai Demokrat di Amerika dan membantu Obama dan Hillary. Tapi sepertinya berbeda dgn lembaga PPPP yang barusan merilis survey yang memenangkan Prabowo, jadi ini seperti lembaga plesetan,” kata Denny.

Advertisement

Menurut Denny, intinya lembaga survey harus bisa menjelaskan metodeloginya dan mempertangung jawabkan datanya secara ilmiah. Selain itu dilihat track recordnya.Selama metode surveynya benar, idealnya hasil survey dari lembaga mendekati.

“Dengan tingkat kepercayaan 95% Peluang berbeda kecil sekali, … artinya dari 100 kali survey dengan metoda, populasi, dan tujuan yang sama, 95 akan sama dan kemungkinan berbeda atau meleset 5 persen,” katanya

Diberitakan sebelumnya oleh beberapa media online pada Senin (8/4/2019), Director of Operations of PPPP Amerika, Jokovic Martinez mengklaim dari hasil survei lembaganya dijelaskan sebanyak 58 persen masyarakat percaya kinerja pemerintahan Jokowi buruk.

“Dari 3.032 responden, sebanyak 58 persen menyatakan bahwa Indonesia sedang dikelola oleh pemerintahan yang memburuk. Indonesia dianggap dalam ancaman hutang yang makin meningkat naik 69 persen menjadi Rp4.416 triliun pada 2014-2018,” kata Martinez .

Dalam temuan survei ini kata dia, 54 persen resonden menginginkan presiden baru dan yang masih menginginkan Jokowi terpilih kembali jadi Presiden hanya 37 persen dan 9 persen responden tidak memeberikan jawaban.

Advertisement

“54 persen responden mengganggap Jokowi tidak menjalankan pemerintahan dengan benar yang menghasilkan clean government dan banyak temuan bocornya uang negara yang digunakan untuk proyek infrastruktur,” tandasnya.

Sementara itu, ketika responden diajukan pertanyaan jika pemilihan presiden digelar hari ini siapa yang akan dipilih, hasilnya sebanyak 38 persen memilih Jokowi dan 40 persen memilih Prabowo. Dan ketika diajukan pertanyaan memilih Jokowi- Ma’ruf apa Prabowo-Sandi kepada 3.032 responden? Hasilnya sebanyak 36 persen memilih 01 dan sebanyak 51 persen memberikan suaranya pada Prabowo -Sandi. Sementara sisanya 13 persen responden mengaku masih belum memutuskan pilihan.

Dari 13 persen yang belum memutuskan untuk memilih, ketika ditanyakan kembali siapa yang dipilih nanti ,maka jawaban nya sebanyak 3 persen pasti memilih Jokowi- Ma’ruf dan 4 persen memilih Prabowo- Sandi. 6 persen memutuskan untuk tidak memilih alias golput. Jajak pendapat ini dilakukan kepada warga negara Indonesia yang memiliki hak pilih dalam Pemilu 2019 dan juga untuk distribusi media umum.

Wawancara lengkap dilakukan 22 Maret-4 April 2019 dengan jumlah responden 3032 dari 800.091 TPS di 499 kabupaten/kota di 349 provinsi.

Advertisement
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

BKSAP Dorong Perdamaian Konflik Rusia-Ukraina dalam Dialog dengan Parlemen Eropa BKSAP Dorong Perdamaian Konflik Rusia-Ukraina dalam Dialog dengan Parlemen Eropa
Politik4 hari ago

BKSAP DPR RI Dorong Perdamaian Konflik Rusia-Ukraina dalam Dialog dengan Parlemen Eropa

Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI mendorong penyelesaian berbagai konflik global melalui dialog dan diplomasi dalam pertemuan Friendly Talk...

Samuel Wattimena Dorong Anak Muda Minati Kerajinan Kain Ulos Guna Bersaing Global Samuel Wattimena Dorong Anak Muda Minati Kerajinan Kain Ulos Guna Bersaing Global
Politik4 hari ago

Samuel Wattimena Dorong Anak Muda Minati Kerajinan Kain Ulos

Anggota Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Samuel Wattimena  menekankan pentingnya identitas masing-masing daerah, khususnya terkait pembuatan ulos, yaitu...

BURT DPR Tinjau Pelayanan Jamkestama di RSU Bogor Senior Hospital BURT DPR Tinjau Pelayanan Jamkestama di RSU Bogor Senior Hospital
Politik4 hari ago

BURT DPR RI Tinjau Pelayanan Jamkestama di RSU Bogor Senior Hospital

Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI meninjau pelaksanaan Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Utama (Jamkestama) di RSU Bogor Senior Hospital...

Kabupaten Toba Perlu Perkuat Branding dan Inovasi Daerah untuk Go Global Kabupaten Toba Perlu Perkuat Branding dan Inovasi Daerah untuk Go Global
Politik4 hari ago

Syahrul Aidi Maazat: Kabupaten Toba Perlu Perkuat Branding dan Inovasi Daerah untuk Go Global

Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Syahrul Aidi Maazat  mendorong adanya pembentukan branding untuk potensi pariwisata di Kabupaten Toba....

Pelaku Karhutla Harus Dapat Pemberatan Hukuman, Perampasan Keuntungan Korporasi Pelaku Karhutla Harus Dapat Pemberatan Hukuman, Perampasan Keuntungan Korporasi
Politik4 hari ago

Alex Indra Lukman: Pelaku Karhutla Harus Dapat Pemberatan Hukuman, Perampasan Keuntungan Korporasi

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman meminta Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kehutanan tidak ragu dalam menindak...

Rano Alfath Apresiasi Polri Tetapkan 20 Korporasi Tersangka Karhutla Rano Alfath Apresiasi Polri Tetapkan 20 Korporasi Tersangka Karhutla
Politik4 hari ago

Mohammad Rano Alfath Apresiasi Polri Tetapkan 20 Korporasi Tersangka Karhutla

Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Moh. Rano Alfath, mengapresiasi langkah Polri menetapkan 20 korporasi sebagai tersangka dalam perkara dugaan...

Didik Haryadi Minta OJK Relaksasi Kredit UMKM Terdampak Bencana Didik Haryadi Minta OJK Relaksasi Kredit UMKM Terdampak Bencana
Politik4 hari ago

Didik Haryadi Minta OJK Relaksasi Segera Terbitkan Kredit UMKM Terdampak Bencana

Anggota Komisi XI DPR RI Didik Haryadi meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) segera menerbitkan kebijakan relaksasi dan restrukturisasi kredit bagi...

Polri Tetapkan 20 Korporasi Tersangka Karhutla, Puan: Penegakan Hukum Harus Transparan Polri Tetapkan 20 Korporasi Tersangka Karhutla, Puan: Penegakan Hukum Harus Transparan
Politik4 hari ago

Polri Tetapkan 20 Korporasi Tersangka Karhutla, Puan Maharani: Penegakan Hukum Harus Transparan

Ketua DPR RI Puan Maharani menanggapi perkembangan penanganan perkara dugaan kebakaran dan hutan (Karhutla) di mana Polri baru saja mengumumkan...

Pulihkan Hak Korban, UU Perampasan Aset Diusulkan Dapat Rampas Harta Pelaku Pidana Investasi Bodong Pulihkan Hak Korban, UU Perampasan Aset Diusulkan Dapat Rampas Harta Pelaku Pidana Investasi Bodong
Politik4 hari ago

Pulihkan Hak Korban, Habiburokhman: UU Perampasan Aset Diusulkan Dapat Rampas Harta Pelaku Pidana Investasi Bodong

Komisi III menekankan harta pelaku tindak pidana kejahatan di sektor keuangan, mulai dari investasi bodong, trading saham dan komoditas fiktif,...

Pasca-Pembentukan Satgas Bersama, Perkuat Kerja Sama Indonesia-Singapura Tangani Karhutla Pasca-Pembentukan Satgas Bersama, Perkuat Kerja Sama Indonesia-Singapura Tangani Karhutla
Politik4 hari ago

Pasca-Pembentukan Satgas Bersama, Sukanta: Perkuat Kerja Sama Indonesia-Singapura Tangani Karhutla

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Sukamta, mendorong penguatan kerja sama Indonesia dan Singapura dalam penegakan hukum kebakaran hutan dan...