Connect with us

Pemerintahan

Wapres Tegaskan Pemerintah Konsisten Entaskan Kemiskinan dengan Pemberian Bansos dan Program Pemberdayaan Masyarakat

Published

on

Yogyakarta, Kabarpolitik.com – Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin menegaskan bahwa pemerintah terus konsisten melaksanakan berbagai strategi pengentasan kemiskinan, termasuk melalui pemberian bantuan sosial (bansos) dan program pemberdayaan masyarakat.

“Jadi pemerintah tidak hanya memberikan bansos untuk perlindungan sosial, tetapi dalam rangka pengentasan kemiskinan, kita [juga] ingin memberdayakan masyarakat,” tegas Wapres usai meninjau Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dan menyerahkan bantuan sosial dari BAZNAS kepada masyarakat di Pendopo Kecamatan Prambanan, Jl. Raya Solo KM 17, Bokoharjo, Prambanan, Kabupaten Sleman, Selasa (09/01/2024).

Terkait program bansos (seperti Program Keluarga Harapan, Bantuan Sembako, dan Bantuan Pangan Non Tunai), menurut Wapres, memiliki tujuan utama untuk mengurangi beban pengeluaran dan memastikan kemampuan masyarakat miskin (terutama kelompok miskin ekstrem) dapat memenuhi kebutuhan dasarnya.

“Ada masyarakat yang mungkin tidak bisa seperti tadi saya lihat ada orang tua yang sudah lanjut dan tidak bisa bekerja, ya itu diberi bansos,” ujarnya.

Namun demikian, Wapres mengungkapkan bahwa program bansos diharapkan ke depan akan semakin berkurang seiring berkurangnya penduduk miskin dan rentan di tanah air.

Advertisement

“Tapi nanti [program bansos] makin lama kita harapkan makin sedikit, tapi yang lebih banyak nanti yang pemberdayaannya,” sebut Wapres.

Mengenai program pemberdayaan masyarakat, Wapres menerangkan bahwa hal ini penting dilakukan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat miskin, sehingga secara gradual kemiskinannya akan menurun. Salah satu jalannya adalah melalui peningkatan program pemberdayaan UMKM, khususnya dengan mempermudah akses permodalan dan pemasaran produknya.

“Ini yang saya sebut jangan sampai pengusaha [mikro dan kecil] kita itu tidak punya kesempatan menjadi UKM. Nah, UKM ini jangan sampai dia stunting, artinya enggak naik-naik. Kita terus dorong lagi, kembangkan supaya dia jadi [usaha besar], ini dalam rangka pengentasan kemiskinan,” paparnya.

Terakhir, Wapres meminta agar program pengentasan kemiskinan tersebut, khususnya pemberian bansos tidak menjadi komoditas politik menjelang Pemilu 2024. Ia pun menegaskan bahwa bansos adalah program pemerintah untuk masyarakat yang tidak terafiliasi dengan kontestan Pemilu manapun.

“Bansos itu diberikan kepada semua golongan tanpa ada harus dia mlilih ini, itu tidak ada. Kan bukan dari sekarang bansos itu, bukan karena ada Pemilu, lalu ada bansos. Bansos sudah ada sejak [dahulu] dan terus diberikan sampai sekarang, diberikan seperti biasa,” tegasnya.

Advertisement

Sehingga, apabila ada pihak-pihak yang memanfaatkan program bansos untuk kepentingan politik Pemilu, Wapres menginstruksikan agar hal tersebut dilaporkan kepada pihak yang berwenang.

“Saya kira [bansos] tidak untuk satu kelompok [tertentu], tetapi untuk bantuan pemerintah terhadap masyarakat. Itu saya kira programnya, ya itu disalurkan. [Sejauh ini] saya tidak melihat bahwa ada ini [diberi] bansos, tapi [harus] milih itu, saya tidak lihat, belum dengar itu, andai kata itu terjadi, bisa saja itu dilaporkan,” tandasnya.

Mendampingi Wapres dalam keterangan pers kali ini, Gubernur D.I. Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X, Bupati Sleman Kustini Sri Purnomo, Direktur Jenderal Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Iwan Suprijanto, dan Staf Khusus Wapres Bidang Komunikasi dan Informasi Masduki Baidlowi. (EP/RJP-rls)

rn

Advertisement
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

DPR Kawal Penanganan Kesehatan Warga Terdampak Karhutla di Kalimantan Selatan DPR Kawal Penanganan Kesehatan Warga Terdampak Karhutla di Kalimantan Selatan
Politik2 hari ago

DPR RI Kawal Penanganan Kesehatan Warga Terdampak Karhutla di Kalimantan Selatan

Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal menegaskan keselamatan dan kesehatan masyarakat harus menjadi prioritas utama dalam penanganan kebakaran hutan...

Digugat ke MK, Pasal 27 dan 164 KUHAP 2025 Beri Kepastian Hukum JPU Wajib Lanjutkan Perkara Digugat ke MK, Pasal 27 dan 164 KUHAP 2025 Beri Kepastian Hukum JPU Wajib Lanjutkan Perkara
Politik2 hari ago

Digugat ke Mahkamah Konstitusi, Pasal 27 dan 164 KUHAP 2025 Beri Kepastian Hukum JPU Wajib Lanjutkan Perkara

DPR RI berpandangan Pasal 27 dan Pasal 164 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara...

Dengar Masukan Pakar, Komisi III Dalami Aspek Pengawasan dalam RUU Perampasan Aset Dengar Masukan Pakar, Komisi III Dalami Aspek Pengawasan dalam RUU Perampasan Aset
Politik2 hari ago

Dengar Masukan Pakar, Komisi III DPR RI Dalami Aspek Pengawasan dalam RUU Perampasan Aset

Komisi III DPR RI terus mendalami berbagai masukan masyarakat dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana...

Tantangan Besar Perlindungan Hak Cipta terkait dengan AI dan Seni Tari Tantangan Besar Perlindungan Hak Cipta terkait dengan AI dan Seni Tari
Politik2 hari ago

Melly Goeslaw Dorong Pelindungan Hak Cipta di Tengah Perkembangan AI

Perkembangan akal imitasi atau artificial intelligence (AI) menghadirkan tantangan baru dalam pelindungan hak cipta, mulai dari potensi penggunaan karya tanpa...

RUU Hak Cipta Harus Jamin Keadilan Ekonomi di Tengah Pesatnya Teknologi Digital dan AI RUU Hak Cipta Harus Jamin Keadilan Ekonomi di Tengah Pesatnya Teknologi Digital dan AI
Politik2 hari ago

Ahmad Doli Kurnia Tandjung: RUU Hak Cipta Harus Jamin Keadilan Ekonomi di Tengah Pesatnya Teknologi Digital dan AI

Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Ahmad Doli Kurnia Tandjung, menyoroti urgensi pembaruan pelindungan karya intelektual yang kian rentan...

MKD DPR Terima Aduan Masyarakat 24 Jam, Verifikasi Laporan Tetap Diperketat MKD DPR Terima Aduan Masyarakat 24 Jam, Verifikasi Laporan Tetap Diperketat
Politik2 hari ago

MKD DPR RI Terima Aduan Masyarakat 24 Jam, Verifikasi Laporan Tetap Diperketat

Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI membuka ruang pengaduan masyarakat selama 24 jam terkait dugaan pelanggaran etik anggota DPR RI....

Titiek Soeharto Apresiasi Capaian Stok Bulog dan Pastikan Kualitas Beras di Ambon Terjaga Titiek Soeharto Apresiasi Capaian Stok Bulog dan Pastikan Kualitas Beras di Ambon Terjaga
Politik3 minggu ago

Titiek Soeharto Apresiasi Capaian Stok Bulog dan Pastikan Kualitas Beras di Ambon Terjaga

Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto memastikan ketersediaan dan kualitas stok beras di Provinsi Maluku dalam kondisi aman....

Andre Rosiade Dorong Penguatan Ekosistem Industri Batam Andre Rosiade Dorong Penguatan Ekosistem Industri Batam
Politik3 minggu ago

Andre Rosiade Dorong Penguatan Ekosistem Industri Kota Batam

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade mendorong penguatan ekosistem industri di Kota Batam melalui kepastian perizinan, keandalan pasokan...

Komisi XII Ingatkan Kesiapan Listrik Seiring Ekspansi Pariwisata di Bali Komisi XII Ingatkan Kesiapan Listrik Seiring Ekspansi Pariwisata di Bali
Politik3 minggu ago

Melchias Markus Mekeng Dorong Bali Percepat Pengembangan Energi Terbarukan

Ketua Komisi XII DPR RI Melchias Markus Mekeng mengingatkan PT PLN (Persero) agar mengantisipasi kebutuhan listrik Bali dalam jangka panjang...

Komisi XII Dorong Percepatan Pemanfaatan Gas Natuna untuk Batam Komisi XII Dorong Percepatan Pemanfaatan Gas Natuna untuk Batam
Politik3 minggu ago

Jalal Abdul Nasir Dorong Percepatan Pemanfaatan Gas Natuna untuk Batam

Komisi XII DPR RI mendorong percepatan commissioning tahap kedua pipa gas West Natuna Transportation System (WNTS)-Pemping agar pemanfaatan gas Natuna...