Connect with us

Politik

Puan Maharani: Amandemen UUD 1945 Jangan Dihentikan, Cukup Dibatasi

Avatar

Published

on

Kabarpolitik.com – Ketua DPR Puan Maharani berpendapat amandemen UUD 1945 secara terbatas jangan disetop, melainkan dibatasi saja cakupan materi pembahasannya.

“Kalau dari awal niatnya hanya membahas soal GBHN, ya fraksi-fraksi di MPR  harus konsisten, jangan melebar kemana-mana,” kata Puan di Jakarta, Selasa (3/12/2019).

Puan menyatakan hal ini menanggapi reaksi presiden Joko Widodo yang menyatakan lebih baik tidak ada amandemen UUD 1945 bila ada usulan penambahan masa jabatan presiden menjadi tiga periode.

“Sejak awal kami juga menyatakan wacana penambahan periode jabatan presiden menjadi tiga periode itu sebuah kemunduran demokrasi. Jadi tertib dan konsisten saja pada niat awal amandemen yaitu membahas soal GBHN,” ujar Puan

Puan Maharani yang juga menjabat ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Polkam mengakui bahwa partainya, lewat Fraksi PDI Perjuangan di MPR,  menjadi pelopor usulan amandemen terbatas  UUD 1945.

“Kami tegaskan lagi, hanya amandemen terbatas dengan mengusulkan MPR memiliki kewenangan menetapkan haluan negara,” tegasnya.

Menurut Puan Haluan Negara diperlukan sebagai blue print pembangunan nasional jangka panjang.

“Memang sudah ada RPJP. Tapi itu lebih mencerminkan visi misi presiden yang juga bisa berganti, bukan panduan pembangunan nasional hasil musyawarah dan kesepakatan seluruh komponen bangsa,” imbuhnya. [rif]

Sumber

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *