39 Persen Masyarakat Takut Bicara Politik, Bukhori PKS: Rezim Jokowi Berpotensi Bawa Mundur Demokrasi

Kabarpolitik.com, JAKARTA– Anggota Komisi Agama DPR RI Bukhori Yusuf merespons hasil survey yang dilakukan Saiful Mujani Research Consulting (SMRC) yang menyatakan sebanyak 32% masyarakat dari unsur umat Islam setuju bahwa pemerintah menghalang-halangi kegiatan dakwah. Selain itu juga disebutkan, masih cukup banyak umat Islam yang tidak merasa punya kebebasan untuk kegiatan keagamaan mereka.

Menurut Bukhori, kendati secara statistik masih di bawah 50%, temuan tersebut adalah persoalan krusial untuk menjadi perhatian serius pemerintah dalam kewajibannya menjalankan amanat UUD 1945. Karena pada dasarnya, Negara menjamin kebebasan beragama setiap orang dan hak setiap orang untuk beribadah sesuai dengan agamanya sebagaimana diatur dalam Pasal 28 E ayat (1) dan Pasal 29 ayat (2) UUD 1945.

“Survei tersebut memberi gambaran bahwa pemerintah gagal menarasikan agama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan kata lain, pemerintah selama ini gagap dalam menempatkan persoalan agama sebagai satu isu yang perlu disikapi dengan cermat dan bijaksana di tengah kondisi keberagamaan masyarakat yang heterogen. Selain itu, ini adalah alarm yang mengindikasikan betapa rentannya kondisi praktik beragama di Indonesia, ” tuturnya melalui rilis yang diterima Kabarpolitik.com.

Bukhori menilai, rentannya praktik keberagamaan salah satunya ditandai dengan maraknya serangan maupun persekusi terhadap tokoh agama maupun rumah ibadah yang terjadi belakangan ini. Ironisnya, intimidasi tersebut tidak jarang menyasar kelompok maupun tokoh agama yang kritis terhadap pemerintah.

(Fajar)