Bambang Haryo Sayangkan Potensi Dicabutnya Status Geopark Toba oleh UNESCO

Anggota Komisi VII DPR RI, Bambang Haryo Soekartono, menyayangkan potensi pencabutan status Geopark Danau Toba oleh UNESCO. Menurutnya, kerusakan kawasan tersebut bukan disebabkan aktivitas pariwisata, melainkan akibat pembangunan infrastruktur masif pada masa pemerintahan sebelumnya.

“Geopark Toba adalah daya tarik utama pariwisata. Tapi kerusakannya bukan karena pariwisata, melainkan karena pembangunan infrastruktur besar-besaran di masa lalu,” ujar Bambang di Gedung DPR RI, Rabu (3/7/2025).

Ia menegaskan, perusahaan yang terlibat dalam proyek infrastruktur di kawasan tersebut harus bertanggung jawab atas dampak lingkungannya. Bila ada pelanggaran hukum, ia mendorong proses hukum dijalankan.

“Kalau itu menteri, sudah tidak menjabat, cabut saja. Kalau perusahaan, proses secara hukum. Ini melanggar undang-undang dan harus ada sanksi,” tegas politisi Partai Gerindra itu.

Bambang mengusulkan pembentukan tim khusus untuk menyelidiki kerusakan di Geopark Toba dan mencegah hal serupa terjadi di geopark lain seperti Raja Ampat. Ia menilai pembangunan yang dilakukan tidak mengindahkan prinsip keberlanjutan lingkungan.

“Kalau diperbaiki, bisa saja harus dibongkar semua. Tapi itu justru bisa menimbulkan kerusakan yang lebih parah,” ucapnya.

Untuk menyelamatkan status Geopark Toba, Bambang menyarankan pendekatan diplomatik melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

“Negosiasinya harus lewat KLHK, bukan Kementerian Pariwisata. Mereka hanya terdampak karena daya tarik Danau Toba jadi berkurang,” kata Bambang.

Sementara itu, General Manager Badan Pengelola Kaldera Toba UNESCO Global Geopark, Azizul Cholis, mengungkapkan bahwa tim asesor UNESCO akan melakukan kunjungan lapangan pada 21–25 Juli 2025 untuk revalidasi status. Keputusan akhir tetap berada di tangan UNESCO.