Connect with us

Daerah

Jabar Sudah Bebas Zona Oranye, Prokes Harus Ditingkatkan

Published

on

KOTA BANDUNG– Seluruh daerah di Jawa Barat kini berada di zona kuning atau kategori risiko rendah dengan skor 2,73. Ini berdasarkan data Bersatu Lawan Covid-19 periode 13-19 September 2021. 

“Kita sudah zona kuning semua, tingkat kepatuhan naik di 91%, jaga jarak naik di 89%,” ucap Ridwan Kamil saat jumpa pers virtual dari Gedung Pakuan, Kota Bandung, Jumat (24/09/2021).

Periode sebelumnya atau 6-12 September 2021, dari 27 kab/kota tercatat masih masuk zona oranye atau risiko sedang yakni Kabupaten Cirebon. Namun kini statusnya mengalami perbaikan.

Meski bebas zona oranye dan merah, disiplin prokes 5M harus ditingkatkan karena pandemi belum usai. Kenyataannya sudah terlihat. Data per 23 September 2021 tingkat kepatuhan warga Jabar dalam memakai masker mencapai 91,09 persen dan jaga jarak 89,54 persen.

Gubernur juga menyampaikan kabar gembira lain, yakni angka kasus aktif yang kembali menurun. Data Bersatu Lawan Covid (BLC) periode 23 September 2021, angka kasus aktif di Jabar hanya 3.843 atau turun 143 kasus dari hari sebelumnya. Di satu sisi angka kesembuhan meningkat 373 menjadi 683.088 orang. 

Advertisement

“Kasus aktif tinggal 3.800-an sehingga mudah-mudahan seiring waktu, dukungan beberapa minggu ke depan kita bisa mengurangi drastis lagi kasus aktif yang ada di Jawa Barat,” katanya. 

Dari jumlah tersebut, ada tiga daerah yang memiliki angka kasus aktif paling tinggi yakni Kota Cimahi 2,96 persen, Kabupaten Ciamis 1,62 persen, dan Kabupaten Bandung 1,16 persen. 

Ridwan Kamil menambahkan, tingkat keterisian kamar tidur (Bed Occupancy Rate/BOR) untuk Covid-19 di rumah sakit rujukan kembali menurun. Dari puncaknya yang menjadi 91 persen kini menjadi 6,28 persen saja per 23 September 2021. 

Mengenai kabar klaster Covid-19 di 149 sekolah dengan jumlah terinfeksi Covid-19 sebanyak 1.152 guru dan tenaga kependidikan serta 2.478 siswa pasca pembelajaran tatap muka di Jabar, Gubernur menyatakan data ini masih dikonfirmasi ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi selaku pihak yang dikabarkan mengeluarkan data. 

“Sudah dicek ke Pusat dari mana datanya, (tapi) masih belum terkonfirmasi. Kami belum bisa mengiyakan apakah ada klaster di 149 sekolah,” ujar Ridwan Kamil.  

Advertisement

Jika pun benar, maka PTM di sekolah tersebut sebaiknya dihentikan sementara sampai situasi membaik, serta pemkab/pemkot mengawasi lebih ketat lagi SOP dan penerapan prokes di sekolah. 

Ridwan Kamil juga mengatakan capaian vaksinasi di Jawa Barat terus meningkat dari hari ke hari. Per 24 September 2021, ada 21.658.726 dosis vaksin yang sudah disuntikkan ke masyarakat yang jadi sasaran. 

Kecepatan rata-rata harian vaksinasi Jabar juga kini menjadi yang tertinggi di Indonesia, di angka 311.011 dosis per hari. Daerah lain seperti Jawa Tengah 250.487 dosis per hari, Jawa Timur 219.043 dosis, DKI Jakarta 62.031 dosis, Banten 77.129 dosis, dan Sumatera Utara 70.649 dosis per hari.

Meskipun masih di atas daerah lain, namun kecepatan suntikan vaksin per harinya harus ditingkatkan. Karena kecepatan vaksin ideal agar target vaksinasi bisa selesai di Desember 2021 adalah 547.268 dosis per hari.

“Sudah 21,6 juta dosis kita suntikkan kemungkinan tertinggi di Indonesia sudah 311.000 dosis per hari. Itu sudah sangat tertinggi. Mudah-mudahan menjadi target di Jawa Barat yang penduduknya paling banyak,” imbuhnya. 

Advertisement

“Saya laporkan jumlah vaksinasi harian Jawa Barat itu sudah mencapai yang tertinggi di Indonesia per harinya sudah di atas 311.000-an dosis per hari. Jawa Tengah 250.000 dosis per hari, Jawa Timur 219.000 per hari, Jakarta 62.000, Banten 77.000, Sumatera Barat 70.000,” tutupnya. 

Seperti diketahui, Jabar saat ini sedang kampenye “Menuju 37 Juta Warga Divaksin” yang ditargetkan selesai akhir Desember 2021. Untuk mencapai kekebalan komunal (herd imminity), selain cakupan vaksinasi yang baik juga diperlukan disiplin prokes 5M dan pola hidup bersih dan sehat dari masyarakat. 

               

//platform.twitter.com/widgets.js(function(d, s, id) {
var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
if (d.getElementById(id)) return;
js = d.createElement(s); js.id = id;
js.src = “//connect.facebook.net/en_US/sdk.js#xfbml=1&version=v2.5&appId=199167570421543”;
fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
}(document, ‘script’, ‘facebook-jssdk’));rn(red/kp)

Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Titiek Soeharto Apresiasi Capaian Stok Bulog dan Pastikan Kualitas Beras di Ambon Terjaga Titiek Soeharto Apresiasi Capaian Stok Bulog dan Pastikan Kualitas Beras di Ambon Terjaga
Politik2 minggu ago

Titiek Soeharto Apresiasi Capaian Stok Bulog dan Pastikan Kualitas Beras di Ambon Terjaga

Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto memastikan ketersediaan dan kualitas stok beras di Provinsi Maluku dalam kondisi aman....

Andre Rosiade Dorong Penguatan Ekosistem Industri Batam Andre Rosiade Dorong Penguatan Ekosistem Industri Batam
Politik2 minggu ago

Andre Rosiade Dorong Penguatan Ekosistem Industri Kota Batam

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade mendorong penguatan ekosistem industri di Kota Batam melalui kepastian perizinan, keandalan pasokan...

Komisi XII Ingatkan Kesiapan Listrik Seiring Ekspansi Pariwisata di Bali Komisi XII Ingatkan Kesiapan Listrik Seiring Ekspansi Pariwisata di Bali
Politik2 minggu ago

Melchias Markus Mekeng Dorong Bali Percepat Pengembangan Energi Terbarukan

Ketua Komisi XII DPR RI Melchias Markus Mekeng mengingatkan PT PLN (Persero) agar mengantisipasi kebutuhan listrik Bali dalam jangka panjang...

Komisi XII Dorong Percepatan Pemanfaatan Gas Natuna untuk Batam Komisi XII Dorong Percepatan Pemanfaatan Gas Natuna untuk Batam
Politik2 minggu ago

Jalal Abdul Nasir Dorong Percepatan Pemanfaatan Gas Natuna untuk Batam

Komisi XII DPR RI mendorong percepatan commissioning tahap kedua pipa gas West Natuna Transportation System (WNTS)-Pemping agar pemanfaatan gas Natuna...

Beniyanto Dorong Perluasan SPKLU untuk Percepat Transisi Energi Beniyanto Dorong Perluasan SPKLU untuk Percepat Transisi Energi
Politik2 minggu ago

Percepat Transisi Energi, Beniyanto Dorong Perluasan SPKLU

Anggota Komisi XII DPR RI Beniyanto mendorong PT PLN (Persero) memperluas pembangunan stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) hingga ke...

Anis Byarwati Soroti Tingginya Pencabutan Izin BPR dan BPRS di Jawa Barat Anis Byarwati Soroti Tingginya Pencabutan Izin BPR dan BPRS di Jawa Barat
Politik2 minggu ago

Anis Byarwati Soroti 48 BPR dan BPRS di Jawa Barat Dicabut Izin Usahanya

Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati menyoroti tingginya jumlah Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS)...

Wahyu Sanjaya Tekankan Literasi Penjaminan Simpanan bagi Nasabah Wahyu Sanjaya Tekankan Literasi Penjaminan Simpanan bagi Nasabah
Politik2 minggu ago

Wahyu Sanjaya Tekankan PentingnyaLiterasi Penjaminan Simpanan bagi Nasabah

Anggota Komisi XI DPR RI Wahyu Sanjaya menekankan pentingnya peningkatan literasi masyarakat mengenai ketentuan penjaminan simpanan oleh Lembaga Penjamin Simpanan...

Beniyanto Minta PLN Perluas SPKLU hingga Daerah untuk Dukung Kendaraan Listrik Beniyanto Minta PLN Perluas SPKLU hingga Daerah untuk Dukung Kendaraan Listrik
Politik2 minggu ago

Beniyanto Minta PLN Perluas SPKLU hingga Daerah

PT PLN (Persero) perlu memperluas pembangunan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) hingga ke daerah-daerah kecil. Pemerataan infrastruktur pengisian daya...

Marinus Gea Pertanyakan Akurasi Data TKA di Sumsel Marinus Gea Pertanyakan Akurasi Data TKA di Sumsel
Politik2 minggu ago

Marinus Gea Pertanyakan Kesesuaian Data TKA di Sumsel

Anggota Komisi XIII DPR RI Marinus Gea mempertanyakan kesesuaian data tenaga kerja asing (TKA) dengan kondisi di lapangan di tengah...

Komisi VI DPR Dorong Integrasi Pelabuhan untuk Tekan Disparitas Harga di Kepulauan Riau Komisi VI DPR Dorong Integrasi Pelabuhan untuk Tekan Disparitas Harga di Kepulauan Riau
Politik2 minggu ago

Nurdin Halid Dorong Integrasi Pelabuhan untuk Tekan Disparitas Harga di Kepulauan Riau

Komisi VI DPR RI mendorong integrasi pelabuhan, transportasi, pergudangan, dan pusat distribusi untuk menekan biaya logistik serta disparitas harga barang...