Connect with us

Politik

Marinus Gea Pertanyakan Kesesuaian Data TKA di Sumsel

Published

on

Marinus Gea Pertanyakan Akurasi Data TKA di Sumsel

Anggota Komisi XIII DPR RI Marinus Gea mempertanyakan kesesuaian data tenaga kerja asing (TKA) dengan kondisi di lapangan di tengah tingginya mobilitas warga negara asing (WNA) dan aktivitas investasi asing di Sumatera Selatan. Ia mendorong pengawasan orang asing diperkuat agar keberadaan dan aktivitas mereka dapat terpantau secara lebih akurat.

Hal itu disampaikan Marinus kepada Parlementaria usai mengikuti kunjungan kerja reses Komisi XIII DPR RI di Palembang, Sumatera Selatan, Jumat (9/10/2026). Kunjungan tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan DPR RI terhadap kebijakan dan kualitas pelayanan lembaga mitra, termasuk Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Sumatera Selatan.

Ia mempertanyakan apakah jumlah orang asing yang tercatat telah mencerminkan kondisi sebenarnya, mengingat pergerakan keluar-masuk WNA di Sumatera Selatan disebut mencapai sekitar 7.000 pergerakan setiap bulan.

“Nah, persoalannya apakah sudah benarkah hanya segitu orang asing yang ada di Sumatera Selatan?” ujar legislator Fraksi PDI Perjuangan tersebut.

Data TKA dan Tantangan Pengawasan

Berdasarkan data Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sumatera Selatan, sepanjang 2025 tercatat 1.619 TKA bekerja di 14 kabupaten/kota. Sekitar 70 persen di antaranya berasal dari China, dengan konsentrasi terbesar di Kabupaten Muara Enim, khususnya pada sektor pertambangan.

Advertisement

Marinus menilai data tersebut perlu dicermati bersama data mobilitas WNA untuk memperoleh gambaran yang lebih utuh mengenai keberadaan orang asing di Sumatera Selatan. Tingginya aktivitas industri dan investasi asing menjadi salah satu faktor yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan pengawasan.

Tantangan pengawasan juga berkaitan dengan kesesuaian kegiatan WNA dengan izin tinggal yang dimiliki. Pada Juni 2026, Kantor Imigrasi Palembang mengamankan 16 WNA asal China yang diduga melakukan kegiatan tidak sesuai dengan maksud dan tujuan izin tinggalnya.

Menurut Marinus, pengawasan orang asing perlu dilaksanakan secara cermat, terutama di wilayah yang memiliki aktivitas industri dan investasi asing. Ketersediaan data yang akurat menjadi salah satu aspek penting untuk mendukung pelaksanaan pengawasan tersebut.

Himpun Aspirasi Lembaga Mitra

Selain menyoroti pengawasan orang asing, Marinus menegaskan bahwa kunjungan kerja reses menjadi kesempatan bagi Komisi XIII DPR RI untuk mendengar berbagai aspirasi, permohonan, dan kendala yang dihadapi lembaga mitra. Masukan tersebut diperlukan untuk melihat persoalan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

“Kunjungan reses anggota komisi ini hakikatnya kita mendengar aspirasi, mendengar permohonan-permohonan, dan juga mendengar apa yang menjadi keluhan-keluhan dari mitra-mitra,” jelas anggota DPR RI dari daerah pemilihan Banten III tersebut.

Advertisement

Melalui kunjungan kerja ini, Komisi XIII DPR RI menghimpun masukan dari lembaga mitra di Sumatera Selatan sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan DPR RI. (

Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

BKSAP Dorong Perdamaian Konflik Rusia-Ukraina dalam Dialog dengan Parlemen Eropa BKSAP Dorong Perdamaian Konflik Rusia-Ukraina dalam Dialog dengan Parlemen Eropa
Politik4 hari ago

BKSAP DPR RI Dorong Perdamaian Konflik Rusia-Ukraina dalam Dialog dengan Parlemen Eropa

Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI mendorong penyelesaian berbagai konflik global melalui dialog dan diplomasi dalam pertemuan Friendly Talk...

Samuel Wattimena Dorong Anak Muda Minati Kerajinan Kain Ulos Guna Bersaing Global Samuel Wattimena Dorong Anak Muda Minati Kerajinan Kain Ulos Guna Bersaing Global
Politik4 hari ago

Samuel Wattimena Dorong Anak Muda Minati Kerajinan Kain Ulos

Anggota Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Samuel Wattimena  menekankan pentingnya identitas masing-masing daerah, khususnya terkait pembuatan ulos, yaitu...

BURT DPR Tinjau Pelayanan Jamkestama di RSU Bogor Senior Hospital BURT DPR Tinjau Pelayanan Jamkestama di RSU Bogor Senior Hospital
Politik4 hari ago

BURT DPR RI Tinjau Pelayanan Jamkestama di RSU Bogor Senior Hospital

Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI meninjau pelaksanaan Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Utama (Jamkestama) di RSU Bogor Senior Hospital...

Kabupaten Toba Perlu Perkuat Branding dan Inovasi Daerah untuk Go Global Kabupaten Toba Perlu Perkuat Branding dan Inovasi Daerah untuk Go Global
Politik4 hari ago

Syahrul Aidi Maazat: Kabupaten Toba Perlu Perkuat Branding dan Inovasi Daerah untuk Go Global

Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Syahrul Aidi Maazat  mendorong adanya pembentukan branding untuk potensi pariwisata di Kabupaten Toba....

Pelaku Karhutla Harus Dapat Pemberatan Hukuman, Perampasan Keuntungan Korporasi Pelaku Karhutla Harus Dapat Pemberatan Hukuman, Perampasan Keuntungan Korporasi
Politik4 hari ago

Alex Indra Lukman: Pelaku Karhutla Harus Dapat Pemberatan Hukuman, Perampasan Keuntungan Korporasi

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman meminta Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kehutanan tidak ragu dalam menindak...

Rano Alfath Apresiasi Polri Tetapkan 20 Korporasi Tersangka Karhutla Rano Alfath Apresiasi Polri Tetapkan 20 Korporasi Tersangka Karhutla
Politik4 hari ago

Mohammad Rano Alfath Apresiasi Polri Tetapkan 20 Korporasi Tersangka Karhutla

Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Moh. Rano Alfath, mengapresiasi langkah Polri menetapkan 20 korporasi sebagai tersangka dalam perkara dugaan...

Didik Haryadi Minta OJK Relaksasi Kredit UMKM Terdampak Bencana Didik Haryadi Minta OJK Relaksasi Kredit UMKM Terdampak Bencana
Politik4 hari ago

Didik Haryadi Minta OJK Relaksasi Segera Terbitkan Kredit UMKM Terdampak Bencana

Anggota Komisi XI DPR RI Didik Haryadi meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) segera menerbitkan kebijakan relaksasi dan restrukturisasi kredit bagi...

Polri Tetapkan 20 Korporasi Tersangka Karhutla, Puan: Penegakan Hukum Harus Transparan Polri Tetapkan 20 Korporasi Tersangka Karhutla, Puan: Penegakan Hukum Harus Transparan
Politik4 hari ago

Polri Tetapkan 20 Korporasi Tersangka Karhutla, Puan Maharani: Penegakan Hukum Harus Transparan

Ketua DPR RI Puan Maharani menanggapi perkembangan penanganan perkara dugaan kebakaran dan hutan (Karhutla) di mana Polri baru saja mengumumkan...

Pulihkan Hak Korban, UU Perampasan Aset Diusulkan Dapat Rampas Harta Pelaku Pidana Investasi Bodong Pulihkan Hak Korban, UU Perampasan Aset Diusulkan Dapat Rampas Harta Pelaku Pidana Investasi Bodong
Politik4 hari ago

Pulihkan Hak Korban, Habiburokhman: UU Perampasan Aset Diusulkan Dapat Rampas Harta Pelaku Pidana Investasi Bodong

Komisi III menekankan harta pelaku tindak pidana kejahatan di sektor keuangan, mulai dari investasi bodong, trading saham dan komoditas fiktif,...

Pasca-Pembentukan Satgas Bersama, Perkuat Kerja Sama Indonesia-Singapura Tangani Karhutla Pasca-Pembentukan Satgas Bersama, Perkuat Kerja Sama Indonesia-Singapura Tangani Karhutla
Politik4 hari ago

Pasca-Pembentukan Satgas Bersama, Sukanta: Perkuat Kerja Sama Indonesia-Singapura Tangani Karhutla

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Sukamta, mendorong penguatan kerja sama Indonesia dan Singapura dalam penegakan hukum kebakaran hutan dan...