Connect with us

News

Puan Maharani: Evaluasi Prokes PON XX Papua Demi Keselamatan Bersama

Published

on

JAKARTA – Menanggapi ditemukannya kasus Covid-19 pada peserta Pekan Olahraga Nasional (PON), Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani meminta dilakukan evaluasi protokol kesehatan pada penyelenggaraan PON XX Papua.

Berdasarkan laporan yang diterima, setidaknya terdapat 29 peserta PON, baik atlet, ofisial dan panitia yang terpapar virus Corona.

Kasus tersebut tersebar di 4 klaster PON 2021 yaitu di Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Mimika, dan Kabupaten Jayapura.

“Harus ada evaluasi protokol kesehatan pada PON XX Papua. Kita tidak ingin keselamatan rakyat dipertaruhkan karena kurang optimalnya pelaksanaan prokes,” terang Puan, Rabu (6/10/2021).

Mayoritas Peserta PON yang terpapar Covid-19 mengalami gejala ringan. Satu di antaranya telah dinyatakan sembuh, dan satu lainnya menjalani isolasi mandiri. Sisanya dirawat di dua kapal milik Pelni dan sejumlah rumah sakit.

Advertisement

Puan menyoroti soal longgarnya protokol kesehatan di lokasi penyelenggaraan PON. Kelonggaran tersebut terjadi akibat pemeriksaan dan pengawasan saat pertandingan kerap kali kurang maksimal.

Oleh karena itu, ia juga mengingatkan pentingnya akurasi pelacakan serta sterilisasi guna mencegah meluasnya penyebaran virus.

“Jangan sampai pelaksanaan pesta olahraga ini mendatangkan masalah bagi masyarakat, khususnya rakyat Papua sebagai tuan rumah yang dengan tangan terbuka membuka pintu terhadap pelaksanaan PON,” ucap Puan.

Perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR itu menegaskan agar semua pihak bergotong royong mencari solusi guna meminimalisir semakin banyaknya peserta PON yang terpapar Corona.

Selain itu, dirinya meminta agar Panitia Penyelenggara PON tetap konsisten memeriksa surat keterangan vaksin bagi penonton yang datang ke setiap pertandingan PON.

Advertisement

Lebih lanjut, atlet serta ofisial tak boleh abai menerapkan protokol kesehatan. Ia mengingatkan untuk tidak berinteraksi dengan lingkungan luar selama pertandingan. Tidak hanya itu saja, menerapkan syarat kapasitas penonton maksimal 25 persen tetap wajib dilaksanakan.

“Jika penonton bergerombol, panitia harus segera mengingatkan. Termasuk apabila ada yang melepas masker. Penyelenggara bersama Satgas Penanganan Covid-19 harus menerapkan prokes sesuai dengan rencana awal,” tegas Puan.

“Saya memahami adanya euforia saat atlet hendak menyapa penonton yang memberikan semangat. Tapi mari tumbuhkan kesadaran perlunya disiplin prokes demi kepentingan bersama,” sebut Puan.

Meski ditemukan kasus Covid-19, Puan berharap kejadian tersebut tidak menyurutkan semangat PON Papua.

Dengan tetap menegakan kedisiplinan penerapan protokol kesehatan, menjadi upaya untuk mewujudkan keberhasilan penyenggaraan PON Papua Tahun 2021.

Advertisement

“Mari sama-sama menjaga agar PON Papua terselenggara dengan baik. Tetap semangat, optimistis, dan terapkan prokes secara maksimal Kita harus bisa buktikan Indonesia mampu menyelenggarakan event berskala nasional pertama sejak adanya pandemi Covid-19 dengan baik,” tutupnya. (*)

(detak)

Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

BKSAP Dorong Perdamaian Konflik Rusia-Ukraina dalam Dialog dengan Parlemen Eropa BKSAP Dorong Perdamaian Konflik Rusia-Ukraina dalam Dialog dengan Parlemen Eropa
Politik3 hari ago

BKSAP DPR RI Dorong Perdamaian Konflik Rusia-Ukraina dalam Dialog dengan Parlemen Eropa

Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI mendorong penyelesaian berbagai konflik global melalui dialog dan diplomasi dalam pertemuan Friendly Talk...

Samuel Wattimena Dorong Anak Muda Minati Kerajinan Kain Ulos Guna Bersaing Global Samuel Wattimena Dorong Anak Muda Minati Kerajinan Kain Ulos Guna Bersaing Global
Politik3 hari ago

Samuel Wattimena Dorong Anak Muda Minati Kerajinan Kain Ulos

Anggota Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Samuel Wattimena  menekankan pentingnya identitas masing-masing daerah, khususnya terkait pembuatan ulos, yaitu...

BURT DPR Tinjau Pelayanan Jamkestama di RSU Bogor Senior Hospital BURT DPR Tinjau Pelayanan Jamkestama di RSU Bogor Senior Hospital
Politik3 hari ago

BURT DPR RI Tinjau Pelayanan Jamkestama di RSU Bogor Senior Hospital

Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI meninjau pelaksanaan Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Utama (Jamkestama) di RSU Bogor Senior Hospital...

Kabupaten Toba Perlu Perkuat Branding dan Inovasi Daerah untuk Go Global Kabupaten Toba Perlu Perkuat Branding dan Inovasi Daerah untuk Go Global
Politik3 hari ago

Syahrul Aidi Maazat: Kabupaten Toba Perlu Perkuat Branding dan Inovasi Daerah untuk Go Global

Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Syahrul Aidi Maazat  mendorong adanya pembentukan branding untuk potensi pariwisata di Kabupaten Toba....

Pelaku Karhutla Harus Dapat Pemberatan Hukuman, Perampasan Keuntungan Korporasi Pelaku Karhutla Harus Dapat Pemberatan Hukuman, Perampasan Keuntungan Korporasi
Politik3 hari ago

Alex Indra Lukman: Pelaku Karhutla Harus Dapat Pemberatan Hukuman, Perampasan Keuntungan Korporasi

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman meminta Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kehutanan tidak ragu dalam menindak...

Rano Alfath Apresiasi Polri Tetapkan 20 Korporasi Tersangka Karhutla Rano Alfath Apresiasi Polri Tetapkan 20 Korporasi Tersangka Karhutla
Politik3 hari ago

Mohammad Rano Alfath Apresiasi Polri Tetapkan 20 Korporasi Tersangka Karhutla

Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Moh. Rano Alfath, mengapresiasi langkah Polri menetapkan 20 korporasi sebagai tersangka dalam perkara dugaan...

Didik Haryadi Minta OJK Relaksasi Kredit UMKM Terdampak Bencana Didik Haryadi Minta OJK Relaksasi Kredit UMKM Terdampak Bencana
Politik3 hari ago

Didik Haryadi Minta OJK Relaksasi Segera Terbitkan Kredit UMKM Terdampak Bencana

Anggota Komisi XI DPR RI Didik Haryadi meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) segera menerbitkan kebijakan relaksasi dan restrukturisasi kredit bagi...

Polri Tetapkan 20 Korporasi Tersangka Karhutla, Puan: Penegakan Hukum Harus Transparan Polri Tetapkan 20 Korporasi Tersangka Karhutla, Puan: Penegakan Hukum Harus Transparan
Politik3 hari ago

Polri Tetapkan 20 Korporasi Tersangka Karhutla, Puan Maharani: Penegakan Hukum Harus Transparan

Ketua DPR RI Puan Maharani menanggapi perkembangan penanganan perkara dugaan kebakaran dan hutan (Karhutla) di mana Polri baru saja mengumumkan...

Pulihkan Hak Korban, UU Perampasan Aset Diusulkan Dapat Rampas Harta Pelaku Pidana Investasi Bodong Pulihkan Hak Korban, UU Perampasan Aset Diusulkan Dapat Rampas Harta Pelaku Pidana Investasi Bodong
Politik3 hari ago

Pulihkan Hak Korban, Habiburokhman: UU Perampasan Aset Diusulkan Dapat Rampas Harta Pelaku Pidana Investasi Bodong

Komisi III menekankan harta pelaku tindak pidana kejahatan di sektor keuangan, mulai dari investasi bodong, trading saham dan komoditas fiktif,...

Pasca-Pembentukan Satgas Bersama, Perkuat Kerja Sama Indonesia-Singapura Tangani Karhutla Pasca-Pembentukan Satgas Bersama, Perkuat Kerja Sama Indonesia-Singapura Tangani Karhutla
Politik3 hari ago

Pasca-Pembentukan Satgas Bersama, Sukanta: Perkuat Kerja Sama Indonesia-Singapura Tangani Karhutla

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Sukamta, mendorong penguatan kerja sama Indonesia dan Singapura dalam penegakan hukum kebakaran hutan dan...