Redam Konflik, Papua Butuh Percepatan Pembangunan Jaringan Telekomunikasi

JAKARTA – Anggota Komisi I DPR RI Muhammad Farhan mengatakan akan mendukung percepatan pembangunan Base Transceiver Station (BTS) baik melalui program BAKTI (Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi), maupun dengan mengoptimalkan jaringan dan bandwidth pada operator telekomunikasi di wilayah Papua.

Hal ini menyusul adanya informasi dari Kodam XVII/Cenderawasih bahwa pembangunan jaringan telekomunikasi di Papua dapat menekan angka kriminalitas dan gangguan keamanan.

“Akan selalu kita dukung baik itu melalui BLU BAKTI maupun melalui optimalisasi jaringan dan lebar pita (bandwidth) yang telah diberikan kepada operator yang ada,” tegas Farhan usai menghadiri pertemuan Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi I DPR RI dengan Pangdam Cenderawasih yang diwakili Irdam Brigjen TNI Wachid Apriliyanto dan jajarannya di Markas Kodam XVII/Cenderawasih di Jayapura, Papua, Senin (11/10/2021).

Politisi Partai NasDem ini mengatakan jika masyarakat terhubung dengan sistem komunikasi yang baik, maka dapat mempermudah untuk mengkonfirmasi kebenaran informasi yang beredar di masyarakat guna meminimalisir adanya misinformasi dan disinformasi.

Sehingga, pembangunan infrastruktur telekomunikasi memiliki peranan strategis tidak hanya dari sisi ekonomi, tetapi juga menjaga keamanan dan pertahanan negara.

“Sebetulnya ketika masyarakat terkoneksi dengan sangat baik, maka masyarakat telah mendapatkan informasi-informasi yang benar karena ternyata konflik diantara masyarakat di Papua ini sering terjadi karena adanya misinformasi dan disinformasi. Hal inilah yang menunjukkan bahwa ternyata pentingnya pembangunan jaringan infrastruktur telekomunikasi di Papua ini memiliki nilai strategis,” terang Farhan.

Pembangunan BTS juga dinilai Farhan dapat meredam penyebaran ideologi separatisme yang disebarkan oleh kelompok-kelompok tertentu untuk memecah belah bangsa.

Ia menegaskan perlunya memotong distribusi penyebaran ide separatisme dan melawan ide tersebut dengan ide lain yang lebih kuat karena ideologi separatisme tidak bisa dilawan dengan senjata.

Pihaknya pun mencontohkan beberapa ide di antaranya tentang persatuan dan kesatuan bangsa, serta pemahaman yang menonjolkan bahwa jika bangsa ini utuh maka lebih sejahtera dibandingkan berdiri masing-masing.

“Justru (pembangunan BTS) itu akan meredam (penyebaran ideologi separatisme). Karena bagaimana pun juga yang namanya separatisme kan itu sebuah ide, dan itu disebarkan. Kalau kita bisa memotong jalur distribusi penyebaran ide-ide separatisme itu maka  Insya Allah kita akan bisa menjaga persatuan dan kesatuan Papua bersama NKRI. Sebuah ide harus dilawan lagi dengan ide yang lain. maka kita harus mengembangkan ide tentang persatuan dan kesatuan dan ide tentang betapa kita lebih kuat sejahtera bersama daripada terpisah sendiri-sendiri.” ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Danrem 172/PWY Brigjen Izak Pangemanan mengusulkan pasa Komisi I DPR RI untuk mendorong pemerintah membangun sistem jaringan komunikasi yang baik guna mendukung tugas dalam menangani permasalahan keamanan di Papua.

Dengan adanya jaringan komunikasi, dinilai dapat mempercepat dan mempermudah aparat dalam mencegah dan meminimalisir gangguan keamanan di Papua.

“Komunikasi dibangun dulu supaya kami pun operasi, kami bisa memberikan informasi ke masyarakat untuk menginformasikan setiap berita yang muncul. Tapi kalau tidak ada aksesnya bagaimana? Nah Kiwirok ini salah satunya. Kalau mau mengatasi Kiwirok pasang BTS di situ, sudah terbukti bisa meredam konflik,” tegas Izak.

(detak)