Connect with us

News

Menpora Nilai Sanksi dari WADA adalah Peringatan dan Pelajaran untuk Olahraga Indonesia

Published

on

JAKARTA – Buntut tidak bisa dikibarkan Bendera Merah Putih pada penghargaan Thomas Cup di Denmark membuat Menpora Amali menganggap kejadian ini adalah pelajaran untuk olahraga Indonesia setelah mendapat peringatan WADA.

Hal ini disampaikan dikala menjadi narsum CNN Indonesia Newsroom, Senin (18/10) sore.

Saat di awal Oktober 2021 mendapat laporan adanya peringatan dari Badan Anti-Doping Dunia tentang ketidaktaatan LADI terhadap doping, Menpora langsung mengambil langkah koordinasi dan konfirmasi.

Konfirmasi langsung disampaikan kepada WADA, terutama tentang TDP, yang karena pandemi pada tahun 2020 tidak ada even olahraga dan untuk 2021 menunggu dari gelaran PON Papua.

Asumsi awal dengan masih pada masa konfirmasi, tidak ada sanksi sebagaimana terjadi di Ceres Arena, Aarhus, Denmark.

Advertisement

"Tidak ada menganggap remeh, tidak, ini serius, awalnya saya mendapat informasi hanya masalah TDP, tetapi ternyata ada pending matters lain yang menyangkut kepengurusan lama," tegas Menpora Amali.

"Memang benar mendapat teguran, dan kita sudah memberikan konfirmasi, bahkan akan ada supervisi dari Direktur WADA Asia Pasific. Saya kaget, saya pikir dimasa konfirmasi perihal TDP sanksi tidak ada, ternyata ada pending matters lain yang harus diselesaikan," tambahnya.

Langkah cepat yang diambil Menpora guna segera dapat berakhir hukuman WADA tersebut adalah dengan membuat Tim Akselerasi dan Investigasi.

Hari ini melalui rakor internal bersama NOC dan LADI telah ditunjuk Ketua Tim adalah Ketua NOC Indonesia Raja Sapta Oktohari, yang segera dilengkapi sebanyak 7 orang, terdiri dari NOC 2 orang, LADI 2 orang, unsur Cabor 2 orang, dan dari Kemenpora untuk fasilitasi 1 orang.

"Sudah saya bentuk Tim yang diketuai Ketua NOC Indonesia, dengan 2 tugas yaitu akselerasi percepatan komunikasi dengan WADA dan pihak terkait agar sanksi segera berakhir, dan yang kedua investigasi harus dicari penyebabnya agar tidak terulang kembali," jelasnya.

Advertisement

"Tim akan segera bekerja, bahkan Pak Okto besok akan berangkat ke Eropa memenuhi agenda pertemuan NOC seluruh dunia, sekaligus akan berkunjung ke IOC untuk membicarakan hal tersebut," ucapnya lagi.

Selain upaya melalui pembentukan tim, perlu juga adanya pembenahan tata kelola LADI.

Tentang investigasi sangat diperlukan sehingga diketahui secara pasti apa dan siapa sebenarnya yang menjadi penyebab, serta harus bertanggung jawab.

"Selain tim, perlu adanya pembenahan dalm internal LADI, dan investigasi harus sampai ketemu penyebabnya, bila ada oknum harus mempertanggungjawabkan. Mengenai tenggat waktu penyelesaian secepat-cepatnya, apa yang diminta WADA harus segera terpenuhi," tutupnya. 

(detak)

Advertisement
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

BKSAP Dorong Perdamaian Konflik Rusia-Ukraina dalam Dialog dengan Parlemen Eropa BKSAP Dorong Perdamaian Konflik Rusia-Ukraina dalam Dialog dengan Parlemen Eropa
Politik3 hari ago

BKSAP DPR RI Dorong Perdamaian Konflik Rusia-Ukraina dalam Dialog dengan Parlemen Eropa

Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI mendorong penyelesaian berbagai konflik global melalui dialog dan diplomasi dalam pertemuan Friendly Talk...

Samuel Wattimena Dorong Anak Muda Minati Kerajinan Kain Ulos Guna Bersaing Global Samuel Wattimena Dorong Anak Muda Minati Kerajinan Kain Ulos Guna Bersaing Global
Politik3 hari ago

Samuel Wattimena Dorong Anak Muda Minati Kerajinan Kain Ulos

Anggota Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Samuel Wattimena  menekankan pentingnya identitas masing-masing daerah, khususnya terkait pembuatan ulos, yaitu...

BURT DPR Tinjau Pelayanan Jamkestama di RSU Bogor Senior Hospital BURT DPR Tinjau Pelayanan Jamkestama di RSU Bogor Senior Hospital
Politik3 hari ago

BURT DPR RI Tinjau Pelayanan Jamkestama di RSU Bogor Senior Hospital

Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI meninjau pelaksanaan Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Utama (Jamkestama) di RSU Bogor Senior Hospital...

Kabupaten Toba Perlu Perkuat Branding dan Inovasi Daerah untuk Go Global Kabupaten Toba Perlu Perkuat Branding dan Inovasi Daerah untuk Go Global
Politik3 hari ago

Syahrul Aidi Maazat: Kabupaten Toba Perlu Perkuat Branding dan Inovasi Daerah untuk Go Global

Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Syahrul Aidi Maazat  mendorong adanya pembentukan branding untuk potensi pariwisata di Kabupaten Toba....

Pelaku Karhutla Harus Dapat Pemberatan Hukuman, Perampasan Keuntungan Korporasi Pelaku Karhutla Harus Dapat Pemberatan Hukuman, Perampasan Keuntungan Korporasi
Politik3 hari ago

Alex Indra Lukman: Pelaku Karhutla Harus Dapat Pemberatan Hukuman, Perampasan Keuntungan Korporasi

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman meminta Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kehutanan tidak ragu dalam menindak...

Rano Alfath Apresiasi Polri Tetapkan 20 Korporasi Tersangka Karhutla Rano Alfath Apresiasi Polri Tetapkan 20 Korporasi Tersangka Karhutla
Politik3 hari ago

Mohammad Rano Alfath Apresiasi Polri Tetapkan 20 Korporasi Tersangka Karhutla

Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Moh. Rano Alfath, mengapresiasi langkah Polri menetapkan 20 korporasi sebagai tersangka dalam perkara dugaan...

Didik Haryadi Minta OJK Relaksasi Kredit UMKM Terdampak Bencana Didik Haryadi Minta OJK Relaksasi Kredit UMKM Terdampak Bencana
Politik3 hari ago

Didik Haryadi Minta OJK Relaksasi Segera Terbitkan Kredit UMKM Terdampak Bencana

Anggota Komisi XI DPR RI Didik Haryadi meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) segera menerbitkan kebijakan relaksasi dan restrukturisasi kredit bagi...

Polri Tetapkan 20 Korporasi Tersangka Karhutla, Puan: Penegakan Hukum Harus Transparan Polri Tetapkan 20 Korporasi Tersangka Karhutla, Puan: Penegakan Hukum Harus Transparan
Politik3 hari ago

Polri Tetapkan 20 Korporasi Tersangka Karhutla, Puan Maharani: Penegakan Hukum Harus Transparan

Ketua DPR RI Puan Maharani menanggapi perkembangan penanganan perkara dugaan kebakaran dan hutan (Karhutla) di mana Polri baru saja mengumumkan...

Pulihkan Hak Korban, UU Perampasan Aset Diusulkan Dapat Rampas Harta Pelaku Pidana Investasi Bodong Pulihkan Hak Korban, UU Perampasan Aset Diusulkan Dapat Rampas Harta Pelaku Pidana Investasi Bodong
Politik3 hari ago

Pulihkan Hak Korban, Habiburokhman: UU Perampasan Aset Diusulkan Dapat Rampas Harta Pelaku Pidana Investasi Bodong

Komisi III menekankan harta pelaku tindak pidana kejahatan di sektor keuangan, mulai dari investasi bodong, trading saham dan komoditas fiktif,...

Pasca-Pembentukan Satgas Bersama, Perkuat Kerja Sama Indonesia-Singapura Tangani Karhutla Pasca-Pembentukan Satgas Bersama, Perkuat Kerja Sama Indonesia-Singapura Tangani Karhutla
Politik3 hari ago

Pasca-Pembentukan Satgas Bersama, Sukanta: Perkuat Kerja Sama Indonesia-Singapura Tangani Karhutla

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Sukamta, mendorong penguatan kerja sama Indonesia dan Singapura dalam penegakan hukum kebakaran hutan dan...