Connect with us

News

Komisi I Soroti Kasus Peretasan Situs BSSN

Published

on

JAKARTA – Wakil Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari menyoroti kasus serangan deface (halaman muka) Situs Pusat Malware Nasional milik Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Kharis mengaku prihatin atas kasus peretasan tersebut, sekaligus akan menjadi catatan khusus Komisi I DPR RI, mengingat situs Pusat Malware Nasional merupakan garda terdepan dalam mendeteksi dan mencegah potensi serangan siber.

“Saya sangat prihatin atas kejadian  yang terjadi pada situs Pusat Malware Nasional (Pusmanas) milik BSSN, https://pusmanas.bssn.go.id/ ini menjadi catatan untuk kami di Komisi 1 DPR RI" ujar Kharis dalam keterangan persnya, Senin (25/10/2021).

Kharis menilai kondisi keamanan siber Indonesia masih sangat lemah. Hal ini dibuktikan dari rentetan kasus kebocoran data penduduk yang terjadi berulang kali dalam beberapa waktu terakhir maupun peretasan ke website milik pemerintah.

Ia menambahkan, menurut laman National Cyber Security Index (NCSI) pada September kemarin Indonesia berada pada peringkat 77 dari 160 negara di dunia soal keamanan siber nasional.

Advertisement

Indonesia tercatat memiliki skor 38,96 dan angka itu jauh di bawah sejumlah negara tetangga Asia Tenggara lainnya.

“Saya harap agar segera dan terus ditingkatkan kemampuan SDM BSSN dengan ditopang infrastuktur dan teknologi yang mumpuni bagi kemanan siber Indonesia  secara terintegrasi sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2020-2024 BSSN menjadi pengampu major project Penguatan National Security Operation Center–Security Operation Center (NSOC-SOC)," tegasnya.

Sisi lain, Kharis menyadari peningkatan infrastruktur dan SDM mamadai perlu di dukung dengan anggaran yang maksimal.

Terkait hal ini, menurut Kharis, Komisi I DPR RI akan terus berupaya agar BSSN yang di bebankan keamanan siber perlu daya dukung optimal.

“Sulit menuju keamanan siber yang tanggung kalau tidak ditopang anggaran yang maksimal, oleh karena itu saya sebagai salah satu  pimpinan Komisi I DPR RI mendukung penuh peningkatan anggaran BSSN, yang  dimana teruang dalam RPJMN BSSN," tandas Kharis.

Advertisement

Sebagaimana diketahui, Situs Pusat Malware Nasional milik Badan Siber dan Sandi Negara atau BSSN mengalami peretasan berupa perubahan halaman muka atau defacement.

Situs tersebut belum dapat diakses oleh publik hingga Senin (25/10/2021) pukul 10.00 WIB dan hingga siang ini situs Pusat Malware Nasional (Pusmanas) milik BSSN, https://pusmanas.bssn.go.id/, belum bisa diakses publik.

(detak)

Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

BKSAP Dorong Perdamaian Konflik Rusia-Ukraina dalam Dialog dengan Parlemen Eropa BKSAP Dorong Perdamaian Konflik Rusia-Ukraina dalam Dialog dengan Parlemen Eropa
Politik4 jam ago

BKSAP DPR RI Dorong Perdamaian Konflik Rusia-Ukraina dalam Dialog dengan Parlemen Eropa

Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI mendorong penyelesaian berbagai konflik global melalui dialog dan diplomasi dalam pertemuan Friendly Talk...

Samuel Wattimena Dorong Anak Muda Minati Kerajinan Kain Ulos Guna Bersaing Global Samuel Wattimena Dorong Anak Muda Minati Kerajinan Kain Ulos Guna Bersaing Global
Politik4 jam ago

Samuel Wattimena Dorong Anak Muda Minati Kerajinan Kain Ulos

Anggota Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Samuel Wattimena  menekankan pentingnya identitas masing-masing daerah, khususnya terkait pembuatan ulos, yaitu...

BURT DPR Tinjau Pelayanan Jamkestama di RSU Bogor Senior Hospital BURT DPR Tinjau Pelayanan Jamkestama di RSU Bogor Senior Hospital
Politik4 jam ago

BURT DPR RI Tinjau Pelayanan Jamkestama di RSU Bogor Senior Hospital

Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI meninjau pelaksanaan Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Utama (Jamkestama) di RSU Bogor Senior Hospital...

Kabupaten Toba Perlu Perkuat Branding dan Inovasi Daerah untuk Go Global Kabupaten Toba Perlu Perkuat Branding dan Inovasi Daerah untuk Go Global
Politik4 jam ago

Syahrul Aidi Maazat: Kabupaten Toba Perlu Perkuat Branding dan Inovasi Daerah untuk Go Global

Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Syahrul Aidi Maazat  mendorong adanya pembentukan branding untuk potensi pariwisata di Kabupaten Toba....

Pelaku Karhutla Harus Dapat Pemberatan Hukuman, Perampasan Keuntungan Korporasi Pelaku Karhutla Harus Dapat Pemberatan Hukuman, Perampasan Keuntungan Korporasi
Politik4 jam ago

Alex Indra Lukman: Pelaku Karhutla Harus Dapat Pemberatan Hukuman, Perampasan Keuntungan Korporasi

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman meminta Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kehutanan tidak ragu dalam menindak...

Rano Alfath Apresiasi Polri Tetapkan 20 Korporasi Tersangka Karhutla Rano Alfath Apresiasi Polri Tetapkan 20 Korporasi Tersangka Karhutla
Politik4 jam ago

Mohammad Rano Alfath Apresiasi Polri Tetapkan 20 Korporasi Tersangka Karhutla

Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Moh. Rano Alfath, mengapresiasi langkah Polri menetapkan 20 korporasi sebagai tersangka dalam perkara dugaan...

Didik Haryadi Minta OJK Relaksasi Kredit UMKM Terdampak Bencana Didik Haryadi Minta OJK Relaksasi Kredit UMKM Terdampak Bencana
Politik4 jam ago

Didik Haryadi Minta OJK Relaksasi Segera Terbitkan Kredit UMKM Terdampak Bencana

Anggota Komisi XI DPR RI Didik Haryadi meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) segera menerbitkan kebijakan relaksasi dan restrukturisasi kredit bagi...

Polri Tetapkan 20 Korporasi Tersangka Karhutla, Puan: Penegakan Hukum Harus Transparan Polri Tetapkan 20 Korporasi Tersangka Karhutla, Puan: Penegakan Hukum Harus Transparan
Politik4 jam ago

Polri Tetapkan 20 Korporasi Tersangka Karhutla, Puan Maharani: Penegakan Hukum Harus Transparan

Ketua DPR RI Puan Maharani menanggapi perkembangan penanganan perkara dugaan kebakaran dan hutan (Karhutla) di mana Polri baru saja mengumumkan...

Pulihkan Hak Korban, UU Perampasan Aset Diusulkan Dapat Rampas Harta Pelaku Pidana Investasi Bodong Pulihkan Hak Korban, UU Perampasan Aset Diusulkan Dapat Rampas Harta Pelaku Pidana Investasi Bodong
Politik4 jam ago

Pulihkan Hak Korban, Habiburokhman: UU Perampasan Aset Diusulkan Dapat Rampas Harta Pelaku Pidana Investasi Bodong

Komisi III menekankan harta pelaku tindak pidana kejahatan di sektor keuangan, mulai dari investasi bodong, trading saham dan komoditas fiktif,...

Pasca-Pembentukan Satgas Bersama, Perkuat Kerja Sama Indonesia-Singapura Tangani Karhutla Pasca-Pembentukan Satgas Bersama, Perkuat Kerja Sama Indonesia-Singapura Tangani Karhutla
Politik4 jam ago

Pasca-Pembentukan Satgas Bersama, Sukanta: Perkuat Kerja Sama Indonesia-Singapura Tangani Karhutla

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Sukamta, mendorong penguatan kerja sama Indonesia dan Singapura dalam penegakan hukum kebakaran hutan dan...