Connect with us

Nasional

Dua Tahun Prabowo-Gibran: Program MBG dan Koperasi Desa Dinilai Berhasil Mobilisasi Ekonomi Akar Rumput

Published

on

Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Badko Maluku Utara menggelar diskusi publik untuk memperingati momentum Sumpah Pemuda yang jatuh setiap tanggal 28 Oktober sekaligus merefleksi dua tahun masa kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Dalam ruang dialog publik bertajuk “Nikel, Lingkungan, dan Masa Depan Daerah” menjadi pijakan krusial bagi generasi muda untuk menakar ulang arah pembangunan bangsa, khususnya terkait pengelolaan sumber daya alam (SDA) dan kesejahteraan masyarakat di daerah.

Adapun kegiatan yang diselenggarakan di Jati Hotel Ternate, pada Sabtu (31/10/2026) ini dihadiri oleh 2 narasumber, yakni Ketua MD KAHMI Halmahera Selatan sekaligus pemerhati lingkungan, Rustam Ode Nuru dan akademisi ekonomi Universitas Khairun (UNKHAIR), Mochtar Adam.

Sementara peserta diskusi ini diikuti oleh para pemuda dan elemen masyarakat sipil untuk merumuskan sejumlah gagasan strategis serta otokritik terhadap dinamika ekonomi politik lokal dan nasional saat ini.

Dalam awal paparannya, Rustam mengapresiasi arah kebijakan pemerintahan Prabowo-Gibran yang dinilainya telah berhasil menempatkan penguatan ekonomi masyarakat dan agenda pembangunan berkelanjutan.

Advertisement

Menurut Rustam, dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran harus menjadi momentum untuk memperkuat keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan rakyat, dan kelestarian lingkungan.

“Keberhasilan pembangunan yang telah dilakukan pemerintah patut diapresiasi. Namun
Keberhasilann pembangunan tidak boleh hanya diukur dari besarnya investasi dan pertumbuhan industri,” kata Rustam.

“Kita juga harus melihat sejauh mana masyarakat menikmati hasil pembangunan dan bagaimana lingkungan tetap terjaga untuk generasi mendatang,” lanjut Rustam.

Rustam menegaskan, HMI Badko Maluku Utara akan terus mengambil peran dalam mengawal kebijakan pemerintah, terutama terkait penyelamatan lingkungan, penguatan ekonomi rakyat, dan peningkatan kualitas pendidikan.

Sementara itu, akademisi ekonomi Universitas Khairun (UNKHAIR), Mochtar Adam, dalam paparannya juga mengapresiasi dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran dalam menghadirkan program-program strategis yang banyak membawa manfaat ekonomi bagi masyarakat lapisan bawah.

Advertisement

Ia mencontohkan bahwa dengan adanya program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa (Kopdes) disebutnya sebagai kebijakan yang berpotensi menggerakkan ekonomi dari tingkat akar rumput.

“Program MBG dan Koperasi Desa merupakan langkah strategis untuk membangun ekonomi dari bawah. Tantangannya adalah bagaimana program tersebut benar-benar menggerakkan produksi lokal, melibatkan petani, nelayan, UMKM, dan memperkuat perputaran ekonomi masyarakat desa,” kata Mochtar.

Selain itu, kata Mochtar, Maluku Utara sebagai sebuah provinsi kepulauan memiliki potensi besar sebagai salah satu pusat industri nikel nasional.

Oleh karena itu, pengelolaan kekayaan alam tersebut pada pemerintahan Prabowo diharapkan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat lokal, dan bukan justru meninggalkan persoalan sosial dan kerusakan lingkungan.

“Kebijakan pembangunan nasional juga perlu memastikan masyarakat di sekitar kawasan industri pertambangan memperoleh manfaat ekonomi jangka panjang,” ujarnya.

Advertisement

Lebih lanjut, Mochtar juga mengapresiasi penerapan kebijakan efisiensi yang dilakukan Presiden Prabowo.

Menurutnya, efisiensi anggaran ini harus diarahkan pada program produktif yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat, seperti fasilitas kesehatan, sekolah rakyat, dan infrastruktur kampung nelayan.

“Efisiensi anggaran akan benar-benar bermakna apabila hasilnya kembali kepada rakyat. Jangan sampai penghematan hanya berhenti pada administrasi birokrasi, tetapi harus diwujudkan melalui pembangunan fasilitas publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” tuturnya.

Adapun dalam diskusi tersebut menghasilkan sejumlah catatan penting bagi keberlanjutan pembangunan di Maluku Utara.

Para pemuda yang hadir dalam diskusi tersebut turut mendorong agar pengelolaan sumber daya alam dilakukan secara adil, pengawasan lingkungan diperketat, serta kebijakan ekonomi nasional semakin memberikan ruang bagi masyarakat lokal.

Advertisement

Momentum dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran dan peringatan Sumpah Pemuda diharapkan menjadi pengingat bahwa pembangunan nasional harus berjalan seiring dengan perlindungan lingkungan dan pemerataan kesejahteraan.

Untuk itu, HMI Badko Maluku Utara menegaskan komitmennya untuk terus mengawal seluruh program pemerintah di wilayahnya guna terwujudnya pembangunan yang berkeadilan, berkelanjutan, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat.

Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

BKSAP Dorong Perdamaian Konflik Rusia-Ukraina dalam Dialog dengan Parlemen Eropa BKSAP Dorong Perdamaian Konflik Rusia-Ukraina dalam Dialog dengan Parlemen Eropa
Politik1 minggu ago

BKSAP DPR RI Dorong Perdamaian Konflik Rusia-Ukraina dalam Dialog dengan Parlemen Eropa

Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI mendorong penyelesaian berbagai konflik global melalui dialog dan diplomasi dalam pertemuan Friendly Talk...

Samuel Wattimena Dorong Anak Muda Minati Kerajinan Kain Ulos Guna Bersaing Global Samuel Wattimena Dorong Anak Muda Minati Kerajinan Kain Ulos Guna Bersaing Global
Politik1 minggu ago

Samuel Wattimena Dorong Anak Muda Minati Kerajinan Kain Ulos

Anggota Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Samuel Wattimena  menekankan pentingnya identitas masing-masing daerah, khususnya terkait pembuatan ulos, yaitu...

BURT DPR Tinjau Pelayanan Jamkestama di RSU Bogor Senior Hospital BURT DPR Tinjau Pelayanan Jamkestama di RSU Bogor Senior Hospital
Politik1 minggu ago

BURT DPR RI Tinjau Pelayanan Jamkestama di RSU Bogor Senior Hospital

Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI meninjau pelaksanaan Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Utama (Jamkestama) di RSU Bogor Senior Hospital...

Kabupaten Toba Perlu Perkuat Branding dan Inovasi Daerah untuk Go Global Kabupaten Toba Perlu Perkuat Branding dan Inovasi Daerah untuk Go Global
Politik1 minggu ago

Syahrul Aidi Maazat: Kabupaten Toba Perlu Perkuat Branding dan Inovasi Daerah untuk Go Global

Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Syahrul Aidi Maazat  mendorong adanya pembentukan branding untuk potensi pariwisata di Kabupaten Toba....

Pelaku Karhutla Harus Dapat Pemberatan Hukuman, Perampasan Keuntungan Korporasi Pelaku Karhutla Harus Dapat Pemberatan Hukuman, Perampasan Keuntungan Korporasi
Politik1 minggu ago

Alex Indra Lukman: Pelaku Karhutla Harus Dapat Pemberatan Hukuman, Perampasan Keuntungan Korporasi

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman meminta Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kehutanan tidak ragu dalam menindak...

Rano Alfath Apresiasi Polri Tetapkan 20 Korporasi Tersangka Karhutla Rano Alfath Apresiasi Polri Tetapkan 20 Korporasi Tersangka Karhutla
Politik1 minggu ago

Mohammad Rano Alfath Apresiasi Polri Tetapkan 20 Korporasi Tersangka Karhutla

Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Moh. Rano Alfath, mengapresiasi langkah Polri menetapkan 20 korporasi sebagai tersangka dalam perkara dugaan...

Didik Haryadi Minta OJK Relaksasi Kredit UMKM Terdampak Bencana Didik Haryadi Minta OJK Relaksasi Kredit UMKM Terdampak Bencana
Politik1 minggu ago

Didik Haryadi Minta OJK Relaksasi Segera Terbitkan Kredit UMKM Terdampak Bencana

Anggota Komisi XI DPR RI Didik Haryadi meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) segera menerbitkan kebijakan relaksasi dan restrukturisasi kredit bagi...

Polri Tetapkan 20 Korporasi Tersangka Karhutla, Puan: Penegakan Hukum Harus Transparan Polri Tetapkan 20 Korporasi Tersangka Karhutla, Puan: Penegakan Hukum Harus Transparan
Politik1 minggu ago

Polri Tetapkan 20 Korporasi Tersangka Karhutla, Puan Maharani: Penegakan Hukum Harus Transparan

Ketua DPR RI Puan Maharani menanggapi perkembangan penanganan perkara dugaan kebakaran dan hutan (Karhutla) di mana Polri baru saja mengumumkan...

Pulihkan Hak Korban, UU Perampasan Aset Diusulkan Dapat Rampas Harta Pelaku Pidana Investasi Bodong Pulihkan Hak Korban, UU Perampasan Aset Diusulkan Dapat Rampas Harta Pelaku Pidana Investasi Bodong
Politik1 minggu ago

Pulihkan Hak Korban, Habiburokhman: UU Perampasan Aset Diusulkan Dapat Rampas Harta Pelaku Pidana Investasi Bodong

Komisi III menekankan harta pelaku tindak pidana kejahatan di sektor keuangan, mulai dari investasi bodong, trading saham dan komoditas fiktif,...

Pasca-Pembentukan Satgas Bersama, Perkuat Kerja Sama Indonesia-Singapura Tangani Karhutla Pasca-Pembentukan Satgas Bersama, Perkuat Kerja Sama Indonesia-Singapura Tangani Karhutla
Politik1 minggu ago

Pasca-Pembentukan Satgas Bersama, Sukanta: Perkuat Kerja Sama Indonesia-Singapura Tangani Karhutla

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Sukamta, mendorong penguatan kerja sama Indonesia dan Singapura dalam penegakan hukum kebakaran hutan dan...