Connect with us

Politik

Menko Airlangga Dorong Pengerjaan PSN untuk Jaga Pertumbuhan Ekonomi yang Konsisten

Published

on

Kabarpolitik.com – Pemerintah terus bahu membahu untuk mengendalikan dampak pandemi Covid-19 sejalan dengan upaya pemulihan ekonomi nasional.

Pandemi Covid-19 dan variannya masih menjadi tantangan bagi perekonomian global dalam jangka pendek. Sementara itu, isu perubahan iklim, krisis energi, masih menjadi tantangan ekonomi global dalam jangka panjang.

Memperhatikan kondisi tersebut, keberadaan Proyek Strategis Nasional telah terbukti meningkatkan investasi dan menciptakan lapangan pekerjaan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Di tengah keadaan pandemi, Proyek Strategis Nasional yang sudah selesai telah menciptakan lebih dari 11 juta tenaga kerja langsung maupun tidak langsung.

“Selain itu, investasi pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) di berbagai sektor memiliki manfaat terhadap pengembangan wilayah dan perekonomian daerah, serta nilai tambah industri. Di sisi lain, kita berharap penyelesaian PSN ini dapat menimbulkan multiplier effect secara sosial dan ekonomi yang akan terus bertambah seiring percepatan penyelesaian berbagai proyek strategis ke depan,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam memberikan keynote speech pada acara Media Gathering Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) yang bertajuk Akselerasi Pelaksanaan PSN untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Nasional Pasca Pandemi yang dilakukan secara virtual, Rabu (15/12).

Advertisement

Pembangunan PSN yang tersebar di berbagai wilayah, hal ini berupaya untuk peningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur di Indonesia secara tidak langsung dapat mengurangi kesenjangan pertumbuhan pendapatan per kapita dan kesejahteraan antar daerah secara jangka panjang.

Percepatan penyelesaian berbagai Proyek Strategis Nasional akan terus dilakukan pada tahun-tahun mendatang.

KPPIP akan terus mengawal dan melakukan upaya penyelesaian permasalahan dalam pelaksanaan 208 proyek dan 10 program yang masuk dalam daftar PSN.

Untuk mencapai visi Indonesia Maju 2045, Pemerintah Indonesia menyadari beberapa tantangan yang harus dicapai, diantaranya adalah memenuhi kebutuhan belanja infrastruktur sebagai penopang pertumbuhan Ekonomi.

Keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Indonesia (APBN) mendorong pemerintah untuk dapat bekerjasama dan berkolaborasi dengan Swasta dalam memenuhi kebutuhan belanja infrastruktur pada periode 2020-2024.

Advertisement

“Pemerintah juga terus berkomitmen untuk mendorong dan meningkatkan upaya pembiayaan proyek melalui creative financing untuk Proyek Strategis Nasional dalam rangka mengurangi beban APBN untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur,” ujar Menko Airlangga.

Berbagai peraturan juga disusun demi mempercepat penyelesaian proyek strategis. Di antaranya, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 2021 tentang Kemudahan Proyek Strategis Nasional dan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 66 Tahun 2020 yang mengamanatkan KPPIP berkoordinasi dengan Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) untuk mendukung percepatan proses pengadaan tanah.

Selain itu, terdapat beberapa Regulasi lainnya sebagai Regulasi Turunan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja.

“Kita semua berharap bahwa pemulihan ekonomi selama dan pasca-pandemi akan semakin baik pada masa-masa mendatang. Pemerintah berkomitmen akan terus mendukung percepatan pengerjaan proyek-proyek strategis nasional dalam rangka menjaga pertumbuhan ekonomi yang konsisten ke depan,” pungkasnya.

.

Advertisement

rn(GI/KP/fid)rn

Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

DPR Kawal Penanganan Kesehatan Warga Terdampak Karhutla di Kalimantan Selatan DPR Kawal Penanganan Kesehatan Warga Terdampak Karhutla di Kalimantan Selatan
Politik4 hari ago

DPR RI Kawal Penanganan Kesehatan Warga Terdampak Karhutla di Kalimantan Selatan

Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal menegaskan keselamatan dan kesehatan masyarakat harus menjadi prioritas utama dalam penanganan kebakaran hutan...

Digugat ke MK, Pasal 27 dan 164 KUHAP 2025 Beri Kepastian Hukum JPU Wajib Lanjutkan Perkara Digugat ke MK, Pasal 27 dan 164 KUHAP 2025 Beri Kepastian Hukum JPU Wajib Lanjutkan Perkara
Politik4 hari ago

Digugat ke Mahkamah Konstitusi, Pasal 27 dan 164 KUHAP 2025 Beri Kepastian Hukum JPU Wajib Lanjutkan Perkara

DPR RI berpandangan Pasal 27 dan Pasal 164 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara...

Dengar Masukan Pakar, Komisi III Dalami Aspek Pengawasan dalam RUU Perampasan Aset Dengar Masukan Pakar, Komisi III Dalami Aspek Pengawasan dalam RUU Perampasan Aset
Politik4 hari ago

Dengar Masukan Pakar, Komisi III DPR RI Dalami Aspek Pengawasan dalam RUU Perampasan Aset

Komisi III DPR RI terus mendalami berbagai masukan masyarakat dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana...

Tantangan Besar Perlindungan Hak Cipta terkait dengan AI dan Seni Tari Tantangan Besar Perlindungan Hak Cipta terkait dengan AI dan Seni Tari
Politik4 hari ago

Melly Goeslaw Dorong Pelindungan Hak Cipta di Tengah Perkembangan AI

Perkembangan akal imitasi atau artificial intelligence (AI) menghadirkan tantangan baru dalam pelindungan hak cipta, mulai dari potensi penggunaan karya tanpa...

RUU Hak Cipta Harus Jamin Keadilan Ekonomi di Tengah Pesatnya Teknologi Digital dan AI RUU Hak Cipta Harus Jamin Keadilan Ekonomi di Tengah Pesatnya Teknologi Digital dan AI
Politik4 hari ago

Ahmad Doli Kurnia Tandjung: RUU Hak Cipta Harus Jamin Keadilan Ekonomi di Tengah Pesatnya Teknologi Digital dan AI

Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Ahmad Doli Kurnia Tandjung, menyoroti urgensi pembaruan pelindungan karya intelektual yang kian rentan...

MKD DPR Terima Aduan Masyarakat 24 Jam, Verifikasi Laporan Tetap Diperketat MKD DPR Terima Aduan Masyarakat 24 Jam, Verifikasi Laporan Tetap Diperketat
Politik4 hari ago

MKD DPR RI Terima Aduan Masyarakat 24 Jam, Verifikasi Laporan Tetap Diperketat

Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI membuka ruang pengaduan masyarakat selama 24 jam terkait dugaan pelanggaran etik anggota DPR RI....

Titiek Soeharto Apresiasi Capaian Stok Bulog dan Pastikan Kualitas Beras di Ambon Terjaga Titiek Soeharto Apresiasi Capaian Stok Bulog dan Pastikan Kualitas Beras di Ambon Terjaga
Politik3 minggu ago

Titiek Soeharto Apresiasi Capaian Stok Bulog dan Pastikan Kualitas Beras di Ambon Terjaga

Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto memastikan ketersediaan dan kualitas stok beras di Provinsi Maluku dalam kondisi aman....

Andre Rosiade Dorong Penguatan Ekosistem Industri Batam Andre Rosiade Dorong Penguatan Ekosistem Industri Batam
Politik3 minggu ago

Andre Rosiade Dorong Penguatan Ekosistem Industri Kota Batam

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade mendorong penguatan ekosistem industri di Kota Batam melalui kepastian perizinan, keandalan pasokan...

Komisi XII Ingatkan Kesiapan Listrik Seiring Ekspansi Pariwisata di Bali Komisi XII Ingatkan Kesiapan Listrik Seiring Ekspansi Pariwisata di Bali
Politik3 minggu ago

Melchias Markus Mekeng Dorong Bali Percepat Pengembangan Energi Terbarukan

Ketua Komisi XII DPR RI Melchias Markus Mekeng mengingatkan PT PLN (Persero) agar mengantisipasi kebutuhan listrik Bali dalam jangka panjang...

Komisi XII Dorong Percepatan Pemanfaatan Gas Natuna untuk Batam Komisi XII Dorong Percepatan Pemanfaatan Gas Natuna untuk Batam
Politik3 minggu ago

Jalal Abdul Nasir Dorong Percepatan Pemanfaatan Gas Natuna untuk Batam

Komisi XII DPR RI mendorong percepatan commissioning tahap kedua pipa gas West Natuna Transportation System (WNTS)-Pemping agar pemanfaatan gas Natuna...