Connect with us

Pemerintahan

Bangun Ekosistem Fesyen Muslim Indonesia, Perlu Roadmap Secara Berkelanjutan

Published

on

Jakarta, Kabarpolitik.com – Indonesia memiliki visi untuk menjadi pusat produsen halal terbesar di dunia. Untuk mewujudkan cita-cita tersebut, salah satunya dapat ditempuh dengan mendorong berkembangnya industri halal, termasuk fesyen muslim Indonesia. Oleh karena itu, untuk semakin memperkuat industri ini, diperlukan ekosistem yang baik agar fesyen muslim Indonesia dapat berkembang dengan baik dan berkelanjutan.

“Saya minta Menteri Perdagangan dan KADIN ini untuk mengoordinasikan, merangkum semua unsur untuk membangun ekosistem fesyen muslim Indonesia ini, termasuk peta jalannya (roadmap) ke depan secara sustainable (berkelanjutan),” tutur Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin saat menerima audiensi Menteri Perdagangan, Wakil Ketua Umum KADIN, dan para pelaku industri fesyen muslim di Jakarta, Selasa (29/03/2022).

Lebih lanjut Wapres menyampaikan, selain perencanaan, diperlukan juga mitigasi kendala yang mungkin dihadapi. Sehingga, seluruh pihak dapat dengan sigap menghadapi tantangan yang terjadi ke depan.

“Kemudian juga kendala-kendalanya dari hulu ke hilir sehingga apa yang tadi dimunculkan di dalam pertemuan ini bisa kita tindak lanjuti,” tegas Wapres.

Dengan demikian, Wapres meyakini bahwa seluruh kertas kerja yang telah disusun dapat terlaksana dengan baik dan memberikan dampak berkelanjutan bagi Indonesia.

Advertisement

“Bahasa yang kita pakai supaya netes, tidak hanya bertemu tapi netes, ada hasil, ada eksekusi yang diambil nantinya,” imbuh Wapres.

“Sekali lagi harus menghasilkan sesuatu, bukan hanya untuk nasional tapi juga internasional nantinya,” tambahnya.

Menutup arahannya, Wapres pun memberikan apresiasi atas rencana diadakannya Jakarta Muslim Fashion Week 2022 yang akan diselenggarakan pada bulan Oktober. Ia pun kembali menekankan agar Menteri Perdagangan dapat melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk kelancaran penyelenggaraan acara ini.

“Menyambut baik rencana pagelaran Jakarta Musim Fesyen Week di bulan Oktober nanti, saya mendukung dan saya minta Pak Menteri Perdagangan nanti mengoordinasikan dengan kementerian terkait, [Kementerian] Perindustrian dan juga [Kementerian] Koperasi [dan] UKM,” pungkas Wapres.

Sebelumnya Menteri Perdagangan M. Lutfi menyampaikan, analisis Kementerian Perdagangan memprediksi akan terjadi peningkatan dalam industri fesyen muslim pada tahun 2024 nanti. Oleh karena itu, melihat peluang ini, maka akan diselenggarakan Jakarta Muslim Fashion Week 2022 dan beberapa rangkain acara lainnya yang keseluruhannya akan menonjolkan industri fesyen muslim Indonesia.

Advertisement

“Ingin memulai sesuatu yaitu kita mau jadi kiblat daripada fesyen Islam dunia,” papar Lutfi.

“Jadi kita semua komit, Pak Wapres, untuk menciptakan nilai tambah dan bisa menjadikan Indonesia pusat kiblat daripada fesyen Islam tersebut,” tandasnya.

Pada kesempatan yang sama, Vice Executive Chairman Indonesian Fashion Chamber (IFC) Riri Rengganis melaporkan bahwa saat ini dalam skala nasional pelaku industri kreatif bidang fesyen telah mendapat banyak dukungan baik dari sisi pendidikan maupun industri. Namun, ia menilai masih diperlukannya dukungan dalam skala lebih besar agar fesyen Indonesia dapat diterima di pasar global.

“Setelah berdiskusi dengan teman-teman, sepertinya yang kita butuhkan tinggal seperti adanya tim semacam think thank atau satgas yang bisa ngobrol dengan benar dan berpkir langkah konkretnya apa. Antara lain sebetulnya kekurangan yang ada dari industri kreatif yang kita punya kita masih kurang mengenai material, mengenai teknologi produksi, mengenai teknologi marketingnya dan studi market supaya produk kita bisa disukai masyarakat luar,” lapor Riri.

Selain Menteri Perdagangan dan Vice Executive Chairman IFC, hadir dalam audiensi ini Wakil Ketua Umum Bidang Perdagangan KADIN Juan Permata Adoe, Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Jemmy Kartiwa, Ketua Panitia HIPMI Syariah Ibnu Riyanto, dan Perwakilan dari Indonesia Halal Lifestyle Center Jetti R. Hadi.

Advertisement

Sementara Wapres didampingi oleh Kepala Sekretariat Wapres Ahmad Erani Yustika, Staf Khusus Wapres Masduki Baidlowi dan Lukmanul Hakim, serta Plt. Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Ekonomi dan Peningkatan Daya Saing Sekretariat Wapres M. Zulkarnain. (NN/RJP, rls)

rn

Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Titiek Soeharto Apresiasi Capaian Stok Bulog dan Pastikan Kualitas Beras di Ambon Terjaga Titiek Soeharto Apresiasi Capaian Stok Bulog dan Pastikan Kualitas Beras di Ambon Terjaga
Politik1 minggu ago

Titiek Soeharto Apresiasi Capaian Stok Bulog dan Pastikan Kualitas Beras di Ambon Terjaga

Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto memastikan ketersediaan dan kualitas stok beras di Provinsi Maluku dalam kondisi aman....

Andre Rosiade Dorong Penguatan Ekosistem Industri Batam Andre Rosiade Dorong Penguatan Ekosistem Industri Batam
Politik1 minggu ago

Andre Rosiade Dorong Penguatan Ekosistem Industri Kota Batam

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade mendorong penguatan ekosistem industri di Kota Batam melalui kepastian perizinan, keandalan pasokan...

Komisi XII Ingatkan Kesiapan Listrik Seiring Ekspansi Pariwisata di Bali Komisi XII Ingatkan Kesiapan Listrik Seiring Ekspansi Pariwisata di Bali
Politik1 minggu ago

Melchias Markus Mekeng Dorong Bali Percepat Pengembangan Energi Terbarukan

Ketua Komisi XII DPR RI Melchias Markus Mekeng mengingatkan PT PLN (Persero) agar mengantisipasi kebutuhan listrik Bali dalam jangka panjang...

Komisi XII Dorong Percepatan Pemanfaatan Gas Natuna untuk Batam Komisi XII Dorong Percepatan Pemanfaatan Gas Natuna untuk Batam
Politik1 minggu ago

Jalal Abdul Nasir Dorong Percepatan Pemanfaatan Gas Natuna untuk Batam

Komisi XII DPR RI mendorong percepatan commissioning tahap kedua pipa gas West Natuna Transportation System (WNTS)-Pemping agar pemanfaatan gas Natuna...

Beniyanto Dorong Perluasan SPKLU untuk Percepat Transisi Energi Beniyanto Dorong Perluasan SPKLU untuk Percepat Transisi Energi
Politik1 minggu ago

Percepat Transisi Energi, Beniyanto Dorong Perluasan SPKLU

Anggota Komisi XII DPR RI Beniyanto mendorong PT PLN (Persero) memperluas pembangunan stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) hingga ke...

Anis Byarwati Soroti Tingginya Pencabutan Izin BPR dan BPRS di Jawa Barat Anis Byarwati Soroti Tingginya Pencabutan Izin BPR dan BPRS di Jawa Barat
Politik1 minggu ago

Anis Byarwati Soroti 48 BPR dan BPRS di Jawa Barat Dicabut Izin Usahanya

Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati menyoroti tingginya jumlah Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS)...

Wahyu Sanjaya Tekankan Literasi Penjaminan Simpanan bagi Nasabah Wahyu Sanjaya Tekankan Literasi Penjaminan Simpanan bagi Nasabah
Politik1 minggu ago

Wahyu Sanjaya Tekankan PentingnyaLiterasi Penjaminan Simpanan bagi Nasabah

Anggota Komisi XI DPR RI Wahyu Sanjaya menekankan pentingnya peningkatan literasi masyarakat mengenai ketentuan penjaminan simpanan oleh Lembaga Penjamin Simpanan...

Beniyanto Minta PLN Perluas SPKLU hingga Daerah untuk Dukung Kendaraan Listrik Beniyanto Minta PLN Perluas SPKLU hingga Daerah untuk Dukung Kendaraan Listrik
Politik1 minggu ago

Beniyanto Minta PLN Perluas SPKLU hingga Daerah

PT PLN (Persero) perlu memperluas pembangunan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) hingga ke daerah-daerah kecil. Pemerataan infrastruktur pengisian daya...

Marinus Gea Pertanyakan Akurasi Data TKA di Sumsel Marinus Gea Pertanyakan Akurasi Data TKA di Sumsel
Politik1 minggu ago

Marinus Gea Pertanyakan Kesesuaian Data TKA di Sumsel

Anggota Komisi XIII DPR RI Marinus Gea mempertanyakan kesesuaian data tenaga kerja asing (TKA) dengan kondisi di lapangan di tengah...

Komisi VI DPR Dorong Integrasi Pelabuhan untuk Tekan Disparitas Harga di Kepulauan Riau Komisi VI DPR Dorong Integrasi Pelabuhan untuk Tekan Disparitas Harga di Kepulauan Riau
Politik1 minggu ago

Nurdin Halid Dorong Integrasi Pelabuhan untuk Tekan Disparitas Harga di Kepulauan Riau

Komisi VI DPR RI mendorong integrasi pelabuhan, transportasi, pergudangan, dan pusat distribusi untuk menekan biaya logistik serta disparitas harga barang...