Dorong Pemulihan Ekonomi Nasional, Wapres Ungkap 3 Solusi Strategis Pemerintah

Jakarta, Kabarpolitik.com – Pemerintah sedang gencar melakukan upaya pemulihan ekonomi nasional seiring dengan menurunnya kasus aktif Covid-19 di Indonesia. Dalam upaya tersebut, tidak bisa dipungkiri dampak pandemi Covid-19 yang telah berjalan lebih dari dua tahun mempengaruhi psikologis pelaku ekonomi dalam mengambil keputusan untuk melakukan kegiatan ekonomi. Untuk itu, pemerintah telah melakukan 3 solusi strategis dalam memperkuat kepercayaan diri bagi para pelaku ekonomi sebagai upaya mendorong pemulihan ekonomi nasional.

“Dalam hal ini sekurang-kurangnya ada 3 hal yang sedang dilakukan atau sudah dilakukan oleh pemerintah untuk mendorong pemulihan ekonomi ini dalam memperkuat kepercayaan diri bagi pelaku ekonomi,” ujar Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin ketika menjawab pertanyaan dalam wawancara Economic Challenges spesial ramadan Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI) 2022 melalui konferensi video di Jakarta, Sabtu, (02/04/2022).

Lebih jauh Wapres menguraikan 3 solusi tersebut. Pertama, mendorong investasi bagi dunia usaha.

“Disrupsi yang terjadi selama pandemi mengharuskan dunia usaha itu melakukan berbagai penyesuaian pascapandemi, yaitu dengan melakukan realokasi tenaga kerja melalui penataan bisnisnya, realokasi modal, yaitu untuk mengembalikan proses produksinya ke level sebelum pandemi, serta meningkatkan investasi dan produktivitasnya,” jelasnya.

Untuk melakukan penyesuaian pascapandemi, Wapres menggarisbawahi, hambatan pelaku ekonomi adalah modal, untuk itu pemerintah mendorong lembaga keuangan untuk terus menyalurkan kredit, terutama kepada sektor-sektor prioritas seperti sektor pariwisata dan UMKM.

Selain itu, menurut Wapres untuk mendorong dunia usaha untuk mempercepat pemanfaatan teknologi digital, dapat dilakukan dengan cara digitalisasi.

“Di dalam hal ini pemerintah juga memfasilitasi jutaan UMKM untuk mengaplikasikan digitalisasi dalam kegiatan ekonomi mereka,” ungkapnya.

Solusi kedua, Wapres yang juga merupakan Ketua Dewan Penasehat IAEI menuturkan bahwa pemerintah juga terus mendorong peningkatan konsumsi masyarakat melalui berbagai upaya, antara lain dengan melakukan refokusing anggaran dan perpanjangan insentif perpajakan yang digunakan untuk membantu daya beli masyarakat dan merelaksasi pembiayaan usaha.

“Pemberian insentif terbatas terhadap pajak penjualan kendaraan dan properti juga melalui pajak yang Ditanggung oleh Pemerintah (DTP),” tuturnya.

Selain itu, pemerintah memfasilitasi perpanjangan restrukturisasi pembiayaan. Menurut Wapres hal tersebut dilakukan untuk memberikan relaksasi bagi para pelaku ekonomi untuk mempertahankan konsumsinya.

“Direstrukturisasi sampai dengan April 2023 sehingga ada kelonggaran-kelonggaran bagi para pelaku usaha, terutama pelaku usaha UMKM,” terangnya.

Untuk menjaga agar daya beli masyarakat tidak turun, Wapres mengungkapkan, pemerintah juga setiap tahun memberikan tambahan alokasi anggaran untuk perlindungan sosial.

“Stagnan akibat pandemi, sehingga [agar] tidak ada daya beli masyarakat turun maka dibantu diperbesarlah semacam bansos, itu perlindungan sosial itu,” jelasnya.

Begitu juga dalam soal wisata, Wapres mencatat, pemerintah mendorong ekowisata untuk mempercepat pemulihan sektor pariwisata karena merupakan salah satu sektor yang paling terdampak akibat pandemi.

Sebagai solusi ketiga, pemerintah mendorong inklusi dan literasi digital. Wapres melihat, kondisi pada saat ini banyak hal yang serba digital, harus dilakukan melalui jarak jauh, karena tidak memungkinkan untuk bertatap muka, oleh karena itu diperlukan digitalisasi.

“Literasi digital harus terus ditingkatkan untuk semua kelompok masyarakat baik di perkotaan bahkan juga di pedesaan, sehingga aktivitas ekonomi baik investasi, produksi, maupun konsumsi, dapat berjalan dengan baik,” tegasnya.

“Penjualan, atau kegiatan secara online melalui marketplace itu dikembangkan, ya platform-platform itu kita dorong supaya mereka mengambil peran dalam rangka melakukan pemasaran atau penjualan terhadap produk-produk masyarakat yang tidak mungkin bisa dijual secara tatap muka,” pungkasnya. (NAR/SK-BPMI, Setwapres)