Connect with us

Politik

Airlangga Hartarto: KIB Siap Sambut Partai Non-Parlemen Bergabung

Published

on

Kabarpolitik.com — Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menegaskan, Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) bersifat inklusif.

Ia mengatakan, baik Golkar, PAN, maupun PPP terbuka dengan partai manapun yang ingin bergabung.

Menurut Airlangga, KIB membuka pintu selebar-lebarnya bagi seluruh partai, termasuk partai non-parlemen.

“Semua termasuk. Jadi yang di parlemen maupun non-parlemen terbuka, karena sifatnya inklusif,” ujar Airlangga di Jakarta, Senin (13/6/2022).

Saat ditanya soal calon presiden yang ingin diusung KIB, Airlangga mengaku belum ingin membahasnya.

Advertisement

Ia mengatakan, pada waktunya nanti, KIB pasti akan mengumumkan pasangan calon yang akan diperjuangkannya di Pilpres 2024.

“Itu belum dibahas (pengusungan calon Presiden). Nanti dibahas pada waktunya,” kata dia.

Airlangga menambahkan, KIB memiliki target yang ingin diraih baik secara jangka pendek, maupun jangka panjang.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ini mengatakan, target jangka pendek yang ingin dilakukan KIB yakni memberikan masukan terkait program pembangunan yang sedang berjalan dan akan dilakukan untuk pemerintah.

“Jangka panjang, tantangan Indonesia kan middle income trap, jadi harus dibuat program untuk bagaimana Indonesia bisa lolos dari middle income trap,” tegas Airlangga.

Advertisement

Ketum Golkar juga menyatakan, partainya siap bekerja dengan siapapun yang akan ditunjuk Presiden Joko Widodo jika terjadi perombakan kabinet.

“Dengan semua siap. Di luar kabinet siap. Siap (Di dalam kabinet) bekerja dengan seluruh (anggota) kabinet,” ujar Airlangga.

Golkar menegaskan perombakan kabinet merupakan hak prerogratif Presiden. Namun, Airlangga mengaku tidak ada bocoran soal reshuffle kabinet yang akan dilakukan Presiden Jokowi.

“Tanya kepada Presiden,” kata Airlangga.

Beredar kabar, sejumlah elite politik memperkirakan Presiden Joko Widodo akan melakukan perombakan kabinet Rabu (15/6).

Advertisement

Partai anggota KIB, PAN disebut berpeluang kuat masuk kabinet.

PAN bahkan sudah diajak dan dikenalkan dalam kabinet pada Agustus 2021 lalu.

Hingga saat ini, PAN yang menyatakan bergabung dengan pemerintah belum mendapat posisi dalam Kabinet Indonesia Maju.

.rn(GI/KP/fid)rn

Advertisement
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik5 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik5 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik5 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik6 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik6 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik6 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik6 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik6 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik6 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik6 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...