Connect with us

Politik

Legislator Ungkap Sejumlah Persoalan Calon Jemaah Haji Daerah

Published

on

Anggota Komisi VIII DPR RI Achmad mempertanyakan berbagai hal terkait persiapan pelaksanaan ibadah haji tahun ini. Salah satunya keluhan dari calon jemaah haji asal daerah pemilihannya Riau I yang belum mendapatkan koper. Padahal kloter pertama direncanakan akan diberangkatkan pada 26 Mei 2023 mendatang.

“Ada beberapa catatan kami terkait persiapan pelaksanaan ibadah haji di tahun ini. Salah satunya keluhan dari calon jemaah haji di dapil saya. Sebagaimana diketahui kloter pertama akan berangkat pada 26 Mei 2023, namun hingga saat ini koper haji belum juga diterimanya,” ujar Achmad saat rapat kerja Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Agama dan jajarannya di ruang rapat Komisi VIII DPR RI, Senayan Jakarta, Rabu (17/5/2023).

Politisi Fraksi Partai Demokrat ini menilai pendistribusian koper-koper ke daerah terbilang terlambat untuk tahun ini. Hal itu mengingat pembuatan koper haji itu tersentral ke Jakarta, yang membutuhkan waktu yang cukup lama untuk didistribusikan ke daerah. Meskipun persoalan koper bukan hal besar, namun hal ini menurutnya ikut mempengaruhi kesiapan dan persiapan pribadi dari calon jemaah haji, terlebih lagi yang termasuk dalam kloter pertama.

Selain persoalan koper, Achmad juga mendapat aduan seputar persediaan vaksin meningitis yang selama ini menjadi salah satu syarat perjalanan haji. Diungkapkannya, selama ini vaksin meningitis baru diberikan oleh Kementerian Kesehatan bagi Jemaah calon haji yang sudah melunasi BPIH (Biaya Perjalanan Ibadah Haji). Persoalan muncul ketika jemaah calon haji itu masuk dalam daftar cadangan, waktu yang diberikan sangat sempit, sementara ketersediaan vaksin di daerah terbatas. Pihaknya berharap agar pemberian vaksin meningitis yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan jangan menunggu pelunasan BPIH.

“Intinya, Kami berharap agar kualitas peningkatan pelayanan haji tahun ini bisa ditingkatkan. Mulai dari berangkat dari tanah air sampe ke tanah suci, termasuk pelaksanakan ibadah hajinya, serta pasca ibadah haji dapat berjalan baik lancar,” pungkas Achmad.

Advertisement

rn

Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik5 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik5 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik5 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik6 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik6 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik6 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik6 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik6 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik6 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik6 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...