Connect with us

Politik

Politik | Bawaslu Ingin KTP-el Dituntaskan

Published

on


Ketua Bawaslu Abhan. Foto: Medcom.id/Faisal.


Jakarta: Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) tak memungkiri masih ada masalah dalam daftar pemilih tetap (DPT) Pemilu 2019. Selain data ganda, Bawaslu menyoroti belum rampungnya perekaman data kartu tanda penduduk berbasis elektronik (KTP-el).

 

“Kalau saat ini masih ada warga yang sudah memenuhi syarat memilih tetapi belum melakukan perekaman KTP-el untuk segera melakukan perekaman agar punya KTP-el,” kata Ketua Bawaslu Abhan di kantornya Kamis, 13 September 2018.

 

Abhan mengatakan KTP-el sangat dibutuhkan karena sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, KTP-el adalah dasar bagi warga negara untuk menjadi pemilih.

Baca: Mahasiswa Rantau Diimbau Gunakan Hak Pilih



Selain itu, Abhan juga menyoroti persoalan pemilih pemula yang baru akan memenuhi syarat sebagai pemilih pada hari pemungutan suara Pemilu 2019. Abhan mengatakan KPU dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) serta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) harus bisa mengakomodasi pemilih pemula tersebut.

 

Dalam proses penyempurnaan DPT hingga 15 September mendatang, Bawaslu mengingatkan KPU untuk membersihkan pemilih ganda. Selain itu, Bawaslu juga meminta KPU memasukkan warga negara yang memenuhi syarat sebagai pemilih ke dalam DPT, maupun menghapus data warga yang tidak memenuhi syarat dari DPT.

 

“Ruang itu harus dibuka seluas-luasnya. Untuk menjamin hak pemilih,” kata Abhan.

 

Abhan menjamin Bawaslu di tingkat bawah siap melayani masyarakat yang memiliki keluhan soal DPT. Bawaslu berjanji akan berkoordinasi dengan instansi untuk menyelesaikan persoalan DPT.

 

“Tentu keluhan masyarakat akan kami respons. Kalau harus koordinasi dengan Disdukcapil kami akan koordinasi. Biar Disdukcapil jemput bola melakukan perekaman,” ujarnya.

(FZN)

Advertisement

Advertisement

Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Titiek Soeharto Apresiasi Capaian Stok Bulog dan Pastikan Kualitas Beras di Ambon Terjaga Titiek Soeharto Apresiasi Capaian Stok Bulog dan Pastikan Kualitas Beras di Ambon Terjaga
Politik1 minggu ago

Titiek Soeharto Apresiasi Capaian Stok Bulog dan Pastikan Kualitas Beras di Ambon Terjaga

Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto memastikan ketersediaan dan kualitas stok beras di Provinsi Maluku dalam kondisi aman....

Andre Rosiade Dorong Penguatan Ekosistem Industri Batam Andre Rosiade Dorong Penguatan Ekosistem Industri Batam
Politik1 minggu ago

Andre Rosiade Dorong Penguatan Ekosistem Industri Kota Batam

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade mendorong penguatan ekosistem industri di Kota Batam melalui kepastian perizinan, keandalan pasokan...

Komisi XII Ingatkan Kesiapan Listrik Seiring Ekspansi Pariwisata di Bali Komisi XII Ingatkan Kesiapan Listrik Seiring Ekspansi Pariwisata di Bali
Politik1 minggu ago

Melchias Markus Mekeng Dorong Bali Percepat Pengembangan Energi Terbarukan

Ketua Komisi XII DPR RI Melchias Markus Mekeng mengingatkan PT PLN (Persero) agar mengantisipasi kebutuhan listrik Bali dalam jangka panjang...

Komisi XII Dorong Percepatan Pemanfaatan Gas Natuna untuk Batam Komisi XII Dorong Percepatan Pemanfaatan Gas Natuna untuk Batam
Politik1 minggu ago

Jalal Abdul Nasir Dorong Percepatan Pemanfaatan Gas Natuna untuk Batam

Komisi XII DPR RI mendorong percepatan commissioning tahap kedua pipa gas West Natuna Transportation System (WNTS)-Pemping agar pemanfaatan gas Natuna...

Beniyanto Dorong Perluasan SPKLU untuk Percepat Transisi Energi Beniyanto Dorong Perluasan SPKLU untuk Percepat Transisi Energi
Politik1 minggu ago

Percepat Transisi Energi, Beniyanto Dorong Perluasan SPKLU

Anggota Komisi XII DPR RI Beniyanto mendorong PT PLN (Persero) memperluas pembangunan stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) hingga ke...

Anis Byarwati Soroti Tingginya Pencabutan Izin BPR dan BPRS di Jawa Barat Anis Byarwati Soroti Tingginya Pencabutan Izin BPR dan BPRS di Jawa Barat
Politik1 minggu ago

Anis Byarwati Soroti 48 BPR dan BPRS di Jawa Barat Dicabut Izin Usahanya

Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati menyoroti tingginya jumlah Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS)...

Wahyu Sanjaya Tekankan Literasi Penjaminan Simpanan bagi Nasabah Wahyu Sanjaya Tekankan Literasi Penjaminan Simpanan bagi Nasabah
Politik1 minggu ago

Wahyu Sanjaya Tekankan PentingnyaLiterasi Penjaminan Simpanan bagi Nasabah

Anggota Komisi XI DPR RI Wahyu Sanjaya menekankan pentingnya peningkatan literasi masyarakat mengenai ketentuan penjaminan simpanan oleh Lembaga Penjamin Simpanan...

Beniyanto Minta PLN Perluas SPKLU hingga Daerah untuk Dukung Kendaraan Listrik Beniyanto Minta PLN Perluas SPKLU hingga Daerah untuk Dukung Kendaraan Listrik
Politik1 minggu ago

Beniyanto Minta PLN Perluas SPKLU hingga Daerah

PT PLN (Persero) perlu memperluas pembangunan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) hingga ke daerah-daerah kecil. Pemerataan infrastruktur pengisian daya...

Marinus Gea Pertanyakan Akurasi Data TKA di Sumsel Marinus Gea Pertanyakan Akurasi Data TKA di Sumsel
Politik1 minggu ago

Marinus Gea Pertanyakan Kesesuaian Data TKA di Sumsel

Anggota Komisi XIII DPR RI Marinus Gea mempertanyakan kesesuaian data tenaga kerja asing (TKA) dengan kondisi di lapangan di tengah...

Komisi VI DPR Dorong Integrasi Pelabuhan untuk Tekan Disparitas Harga di Kepulauan Riau Komisi VI DPR Dorong Integrasi Pelabuhan untuk Tekan Disparitas Harga di Kepulauan Riau
Politik1 minggu ago

Nurdin Halid Dorong Integrasi Pelabuhan untuk Tekan Disparitas Harga di Kepulauan Riau

Komisi VI DPR RI mendorong integrasi pelabuhan, transportasi, pergudangan, dan pusat distribusi untuk menekan biaya logistik serta disparitas harga barang...