Connect with us

Politik

Iip Miftahul Choiri: Sosialisasi Pemilih Milenial Di Pandeglang Harus Dimaksimalkan

Published

on

Anggota Komisi II DPR RI Iip Miftahul Choiri mendorong KPU Pandeglang dan jajarannya responsif terkait Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) yang disediakan oleh pemerintah berisikan data penduduk yang memenuhi persyaratan saat Pemilu diselenggarakan. Hal tersebut diungkapkan Iip saat mengikuti pertemuan dengan Bupati Pandeglang, KPU Kabupaten Pandeglang, Bawaslu Kabupaten Pandeglang dan Perwakilan Kementerian Dalam Negeri di Kantor Bupati Pandeglang, Rabu (24/5/2023).

“DP4 ini menjadi informasi penting adanya potensi penambahan pemilih baru yang memenuhi persyaratan karena usianya sudah menginjak usia 17 tahun saat Pemilu diselenggarakan. Hal ini membutuhkan kesigapan pihak terkait untuk memfasilitasi ketersediaan blanko seperti saat mereka akan membuat e-KTP,” tukas Iip Miftahul Choiri yang berasal dari Dapil Banten I meliputi Kabupaten Lebak dan Pandeglang.

Politisi Fraksi PPP ini menilai pentingnya potensi para pemilih milenial (muda) ini dengan difasilitasi ketersediaan blanko e-KTP serta sosialisasi kesadaran untuk berpartisipasi dalam Pemilu dan Pilkada serentak 2024. “Bagaimana koordinasi dan sinergi yang dilakukan KPU dan Bawaslu dengan Pemerintah Kabupaten Pandeglang, misalnya dalam melakukan sinkronisasi DP4 (Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan) untuk mendapatkan data pemilih komprehensif, akurat, dan mutakhir untuk pemilu dan pilkada serentak tahun 2024,” tandas Iip.

Dirinya menambahkan bahwa data kependudukan itu menjadi bahan dalam penyusunan daftar pemilih sehingga ketidakakuratan pada data kependudukan tentu saja bakal berdampak ke data pemilih sekalipun KPU sudah melakukan pencocokan dan penelitian atas daftar pemilih sebelum ditetapkan. Dengan kondisi demikian, maka Komisi II DPR RI menginginkan agar data pemilih yang tidak akurat itu tidak terulang lagi pada pemilu dan pilkada serentak pada 2024 mendatang,” pungkasnya.

Plt Ketua KPU Kabupaten Pandeglang, Ahmadi menjelaskan bahwa KPU Kabupaten Pandeglang telah menggelar pelaksanaan Coklit di seluruh wilayah kabupaten pandeglang mulai tanggal 12 Februari sampai dengan 14 Maret 2023. “Petugas Pemutakhiran Daftar Pemilih (Pantarlih) mendatangi masing-masing rumah tempat tinggal pemilih, untuk memastikan calon pemilih yang sudah atau belum masuk dalam Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) yang dikeluarkan pemerintah memenuhi syarat untuk memilih,” jelasnya.

Advertisement

rn

Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik5 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik5 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik5 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik6 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik6 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik6 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik6 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik6 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik6 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik6 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...