Connect with us

Politik

Bertekad Hadirkan Politik Berkeadaban, PPP Gali Pemikiran Politik Imam Al-Ghazali

Published

on

rnPartai Persatuan Pembangunan (PPP) menggelar Focus Group Discussion (FGD) menggali pemikiran politik Imam Al-Ghazali. Kegiatan itu bertujuan untuk mencari inspirasi dari pikiran politik Imam agar dapat menghadirkan politik kebangsaan yang berkeadaban.rnSekjen DPP PPP Arwani Thomafi (Gus Sekjen) mengatakan lewat FGD yang digelar di Tangerang, Kamis (25/5/2023) itu, PPP berkeinginan menggali inspirasi dari pemikiran politik Islam Imam Al-Ghazali untuk diimplementasikan dalam politik kebangsaan di Indonesia.rn“Pemikiran besar Imam Al-Ghazali menjadi inspirasi bagi PPP dalam mengembangkan misi politik Islam yang berkeadaban,” jelas Gus Sekjen, Jumat (26/5/2023).rnIa menyebut pemikiran politik Imam Al-Ghazali relevan untuk digali sebagai pedoman dalam berpolitik bagi PPP. Menurut dia, warisan pemikiran politik Imam Al-Ghazali menjadi khazanah yang bermanfaat bagi lahirnya politik yang beradab.rn“PPP ingin menghadirkan politik yang berkeadaban melalui khazanah pemikiran Imam Al-Ghazali,” ungkapnya.rnDalam kesempatan tersebut, Ketua Lakpesdam NU Ulil Abshar-Abdalla mengapresiasi langkah PPP menggali pemikiran politik Islam Imam Al-Ghazali. Menurut dia, Al-Ghazali merupakan ulama yang berangkat dari tradisi Islam tapi mampu menggali argumentasi yang inovatif. Ulil berharap PPP dapat mengikuti spirit Imam Al-Ghazali dalam mengembang misi politiknya.rn“Saya berharap PPP menjadi partai Islam yang mengikuti Imam Al-Ghazali dengan membangun argumentasi yang kreatif dalam setiap masalah. Membangun partai yang inovatif yang tidak dogmatik. Itulah warisan para ulama terdahulu,” ucap Ulil.rnPPP berencana menggelar halaqoh pemikiran Imam Al-Ghazali di sejumlah wilayah di Indonesia. Pada salah satu kegiatan, dijadwalkan digelar ziarah makam Imam Al-Ghazali secara virtual langsung dari makam yang terletak di daerah Thus, Kurasan, Teheran, Iran.rnKegiatan FGD tersebut dihadiri Ketua Lakpesdam PBNU Ulil Abshar-Abdalla, dosen Universitas Indonesia Bastian Zulyeno, Pengurus LDNU Achmad Ikrom, KH. Cholis Fuad al-Mutamakkiny, dosen sekaligus mantan anggota Bawaslu RI Daniel Zuchron, dan perwakilan santri milenial Nurrochmah.rn
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik7 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik7 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik7 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik7 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik7 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik7 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik7 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik7 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik7 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik7 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...