Connect with us

Politik

Komisi XI DPR RI Rampungkan Rangkaian Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Anggota BPK

Published

on

Dolfie Othniel Frederic Palit

Komisi XI DPR RI merampungkan rangkaian uji kelayakan dan kepatutan Calon Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI pada Rabu (31/05/2023). Sebanyak 13 nama dari berbagai latar belakang masuk dalam bursa calon anggota BPK. Adapun uji kelayakan dan kepatutan ini dilakukan dalam 3 hari mulai Senin (29/5/2023) silam dan dibagi menjadi beberapa sesi setiap harinya.

Hadi Purnomo menjadi calon anggota BPK yang terakhir memberikan paparan atas makalah yang disampaikan kepada Komisi XI DPR RI. Sama seperti yang disampaikan saat membuka setiap sesi, Wakil Ketua Komisi XI, Dolfie Othniel Frederic Palit mengingatkan agar penyampaian paparan ditekankan pada rencana dan gebrakan yang akan dibuat saat calon menjadi anggota BPK nanti.

“Karena makalah Bapak sudah kami terima jadi Bapak tidak perlu menjelaskan panjang-panjang. Jadi cukup pada intinya apa yang bapak ingin lakukan di BPK dan memberi keyakinan kepada kami bahwa memang Bapak mampu menjadi anggota BPK RI,” ujar Dolfie membuka sesi terakhir rangkaian uji kelayakan dan kepatutan calon anggota BPK di gedung Nusantara I, Senayan Jakarta.

Sama seperti calon anggota lainnya, Hadi diberikan waktu 15 menit untuk memaparkan gagasan yang ditulisnya dalam makalah. Setelah itu para anggota Komisi XI akan bergantian mengajukan pertanyaan terkait substansi yang dibahas. Dalam setiap sesinya para calon anggota BPK juga diberikan kesempatan untuk memberikan jawaban singkat atas pertanyaan dewan.

Pada hari ini, Komisi XI melakukan uji kelayakan dan kepatutan pada 4 calon anggota BPK antara lain Slamet Edy Purnomo, Tornanda Syaifullah, Erwin Sasmita dan Hadi Purnomo. Rencananya, Komisi XI akan melakukan Pengambilan Keputusan Calon Anggota BPK RI pada sore hari ini.

Advertisement

Nantinya, Komisi XI DPR RI akan secara resmi menyampaikan nama calon anggota terpilih dalam sidang Paripurna DPR RI. Uji kelayakan dan kepatutan calon anggota BPK ini diselenggarakan untuk mencari pengganti Anggota BPK RI, Agus Joko Pramono yang akan habis masa jabatannya pada 1 Agustus 2023 mendatang.

rn

Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik5 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik5 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik5 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik6 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik6 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik6 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik6 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik6 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik6 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik6 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...