Connect with us

Politik

Syarif Fasha: Pemerataan Listrik hingga Pelosok Perlu Dukungan Anggaran dan Solusi Alternatif

Published

on

Pemerataan Listrik hingga Pelosok Perlu Dukungan Anggaran dan Solusi Alternatif

Pemerataan akses listrik hingga wilayah terpencil masih menghadapi kendala geografis dan keterbatasan infrastruktur. Selain perluasan jaringan, pemanfaatan teknologi alternatif seperti pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) dan mikrohidro diperlukan agar masyarakat di desa-desa tertinggal dapat menikmati akses listrik yang aman dan memadai.

Anggota Komisi XII DPR RI Syarif Fasha menyatakan siap mengawal usulan anggaran pembangunan infrastruktur kelistrikan yang belum diakomodasi pemerintah pusat. Dukungan tersebut akan dilakukan dengan membantu jajaran manajemen PT PLN (Persero) di daerah menyampaikan kebutuhan pembangunan kepada direksi PLN maupun Kementerian ESDM.

“Apabila pihak-pihak GM se-Indonesia ini menemui kesulitan dalam hal usulan-usulan yang tidak diakomodir oleh pusat, sampaikan kepada kami. Kami yang akan bicara nanti, kami akan menyampaikan kepada direksi dan bila perlu ke Kementerian ESDM juga,” tegas Syarif usai Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspek) Komisi XII DPR RI ke PT PLN UID S2JB di Kota Palembang, Sumatera Selatan, Jumat (20/11/2026).

Dalam pertemuan tersebut, Syarif mengingatkan jajaran direksi pusat dan General Manager (GM) PLN agar tidak terburu-buru menyimpulkan rasio listrik desa (Lisdes) telah mencapai hampir 100 persen. Menurutnya, pemekaran desa terus berkembang, sementara masih terdapat desa tertinggal dengan kondisi geografis sulit yang belum terjangkau jaringan listrik.

Ia juga menyoroti warga di sejumlah desa yang terpaksa menarik aliran listrik secara swadaya menggunakan peralatan seadanya. Penggunaan tiang bambu atau kayu serta kabel yang tidak sesuai standar PLN dinilai membahayakan keselamatan masyarakat.

Advertisement

“Memang masih ada yang belum tersentuhkan, dan masih ada juga desa-desa yang menggunakan tiang-tiang listrik dan kabel swadaya. Contohnya menggunakan tiang bambu, tiang kayu, dan kabelnya pun tidak standar PLN. Ini berbahaya,” ungkap Syarif.

Untuk wilayah yang sulit dijangkau jaringan listrik konvensional, Syarif mendorong PLN bersama Kementerian ESDM mengoptimalkan pengembangan PLTS. Ia memastikan Komisi XII akan mengawal sinkronisasi program kedua pihak agar penyediaan listrik dapat menjangkau masyarakat di wilayah terpencil.

Senada, Wakil Ketua Komisi XII DPR RI Sugeng Suparwoto menegaskan listrik bukan lagi barang mewah, melainkan kebutuhan pokok setiap keluarga, sejajar dengan sandang, pangan, papan, pendidikan, dan kesehatan. Karena itu, pemenuhan kebutuhan listrik masyarakat tidak harus selalu bergantung pada perluasan jaringan transmisi atau sistem on-grid.

“Dengan teknologi, tidak hanya yang bisa dilalui dengan istilahnya on-grid, tetapi juga bisa off-grid. Misalnya dengan membangun PLTS komunal atau menghidupkan pembangkit mikrohidro di wilayah yang ada airnya untuk mencukupi satu desa,” ujar Sugeng.

Ia menambahkan, Komisi XII DPR RI juga akan membawa persoalan skema penganggaran tahun jamak (multi-year) serta penyederhanaan izin pinjam pakai kawasan hutan untuk jalur kelistrikan ke dalam rapat kerja lintas kementerian di Senayan. Pembahasan tersebut diharapkan mendukung percepatan pembangunan infrastruktur dan pemerataan akses listrik di berbagai daerah.

Advertisement
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Sugeng Suparwoto: Ketepatan Sasaran Subsidi Listrik Harus Terus Dijaga Sugeng Suparwoto: Ketepatan Sasaran Subsidi Listrik Harus Terus Dijaga
Politik5 jam ago

Ketua Komisi XII DPR RI Sugeng Suparwoto: Ketepatan Sasaran Subsidi Listrik Harus Terus Dijaga

Ketepatan penyaluran subsidi energi menjadi faktor penting agar anggaran negara benar-benar dinikmati masyarakat yang berhak. Wakil Ketua Komisi XII DPR...

Pemerataan Listrik hingga Pelosok Perlu Dukungan Anggaran dan Solusi Alternatif Pemerataan Listrik hingga Pelosok Perlu Dukungan Anggaran dan Solusi Alternatif
Politik5 jam ago

Syarif Fasha: Pemerataan Listrik hingga Pelosok Perlu Dukungan Anggaran dan Solusi Alternatif

Pemerataan akses listrik hingga wilayah terpencil masih menghadapi kendala geografis dan keterbatasan infrastruktur. Selain perluasan jaringan, pemanfaatan teknologi alternatif seperti...

Stok Beras Bulog Capai 4,5 Juta Ton, Distribusi dan Harga Jadi Sorotan Stok Beras Bulog Capai 4,5 Juta Ton, Distribusi dan Harga Jadi Sorotan
Politik5 jam ago

Stok Beras Bulog Capai 4,5 Juta Ton, Komisi XI DPR Dorong Distribusi dan Stabilitas Harga

Ketersediaan beras dalam jumlah besar perlu diikuti distribusi yang efektif dan harga yang terjangkau agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat. Karena...

PLTS Komunal dan Bantuan Listrik Gratis Didorong untuk Warga Pesisir OKI PLTS Komunal dan Bantuan Listrik Gratis Didorong untuk Warga Pesisir OKI
Politik5 jam ago

Dewi Yustisiana Dorong Percepatan PLTS Komunal di Pesisir OKI

Keterbatasan akses listrik masih menjadi persoalan bagi masyarakat di kawasan pesisir Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Sumatera Selatan. Kondisi geografis...

Pemetaan 242 Ribu Guru PPPK Harus Adil antara Kebutuhan Sekolah dan Kondisi Riil Pemetaan 242 Ribu Guru PPPK Harus Adil antara Kebutuhan Sekolah dan Kondisi Riil
Politik5 jam ago

Kurniasih Mufidayati: Pemetaan 242 Ribu Guru PPPK Harus Adil antara Kebutuhan Sekolah dan Kondisi Riil

KABARPOLITIK.COM, Jakarta – Wakil Ketua Komisi X DPR RI Kurniasih Mufidayati meminta pemetaan ulang penempatan 242.482 guru PPPK paruh waktu...

Transformasi Digital Pendidikan Harus Menjangkau Madrasah Transformasi Digital Pendidikan Harus Menjangkau Madrasah
Politik1 minggu ago

Hetifah Sjaifudian: Transformasi Digital Pendidikan Harus Menjangkau Madrasah

Anggota Komisi VIII DPR RI Hetifah Sjaifudian menyoroti masih adanya ketimpangan akses dan fasilitas pendidikan antara sekolah umum dan lembaga...

RUU Perampasan Aset Mandatkan Pembentukan Badan Pengelola Independen dan Pengawas di Bawah Presiden RUU Perampasan Aset Mandatkan Pembentukan Badan Pengelola Independen dan Pengawas di Bawah Presiden
Politik1 minggu ago

Soedeson Tandra: RUU Perampasan Aset Mandatkan Pembentukan Badan Pengelola Independen dan Pengawas di Bawah Presiden

Wakil Ketua Panja RUU Perampasan Aset Soedeson Tandra mengungkapkan bahwa Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset akan membentuk kelembagaan khusus yang...

BKSAP Dorong Perdamaian Konflik Rusia-Ukraina dalam Dialog dengan Parlemen Eropa BKSAP Dorong Perdamaian Konflik Rusia-Ukraina dalam Dialog dengan Parlemen Eropa
Politik3 minggu ago

BKSAP DPR RI Dorong Perdamaian Konflik Rusia-Ukraina dalam Dialog dengan Parlemen Eropa

Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI mendorong penyelesaian berbagai konflik global melalui dialog dan diplomasi dalam pertemuan Friendly Talk...

Samuel Wattimena Dorong Anak Muda Minati Kerajinan Kain Ulos Guna Bersaing Global Samuel Wattimena Dorong Anak Muda Minati Kerajinan Kain Ulos Guna Bersaing Global
Politik3 minggu ago

Samuel Wattimena Dorong Anak Muda Minati Kerajinan Kain Ulos

Anggota Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Samuel Wattimena  menekankan pentingnya identitas masing-masing daerah, khususnya terkait pembuatan ulos, yaitu...

BURT DPR Tinjau Pelayanan Jamkestama di RSU Bogor Senior Hospital BURT DPR Tinjau Pelayanan Jamkestama di RSU Bogor Senior Hospital
Politik3 minggu ago

BURT DPR RI Tinjau Pelayanan Jamkestama di RSU Bogor Senior Hospital

Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI meninjau pelaksanaan Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Utama (Jamkestama) di RSU Bogor Senior Hospital...