Politik
Syarif Fasha: Pemerataan Listrik hingga Pelosok Perlu Dukungan Anggaran dan Solusi Alternatif
Pemerataan akses listrik hingga wilayah terpencil masih menghadapi kendala geografis dan keterbatasan infrastruktur. Selain perluasan jaringan, pemanfaatan teknologi alternatif seperti pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) dan mikrohidro diperlukan agar masyarakat di desa-desa tertinggal dapat menikmati akses listrik yang aman dan memadai.
Anggota Komisi XII DPR RI Syarif Fasha menyatakan siap mengawal usulan anggaran pembangunan infrastruktur kelistrikan yang belum diakomodasi pemerintah pusat. Dukungan tersebut akan dilakukan dengan membantu jajaran manajemen PT PLN (Persero) di daerah menyampaikan kebutuhan pembangunan kepada direksi PLN maupun Kementerian ESDM.
“Apabila pihak-pihak GM se-Indonesia ini menemui kesulitan dalam hal usulan-usulan yang tidak diakomodir oleh pusat, sampaikan kepada kami. Kami yang akan bicara nanti, kami akan menyampaikan kepada direksi dan bila perlu ke Kementerian ESDM juga,” tegas Syarif usai Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspek) Komisi XII DPR RI ke PT PLN UID S2JB di Kota Palembang, Sumatera Selatan, Jumat (20/11/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Syarif mengingatkan jajaran direksi pusat dan General Manager (GM) PLN agar tidak terburu-buru menyimpulkan rasio listrik desa (Lisdes) telah mencapai hampir 100 persen. Menurutnya, pemekaran desa terus berkembang, sementara masih terdapat desa tertinggal dengan kondisi geografis sulit yang belum terjangkau jaringan listrik.
Ia juga menyoroti warga di sejumlah desa yang terpaksa menarik aliran listrik secara swadaya menggunakan peralatan seadanya. Penggunaan tiang bambu atau kayu serta kabel yang tidak sesuai standar PLN dinilai membahayakan keselamatan masyarakat.
“Memang masih ada yang belum tersentuhkan, dan masih ada juga desa-desa yang menggunakan tiang-tiang listrik dan kabel swadaya. Contohnya menggunakan tiang bambu, tiang kayu, dan kabelnya pun tidak standar PLN. Ini berbahaya,” ungkap Syarif.
Untuk wilayah yang sulit dijangkau jaringan listrik konvensional, Syarif mendorong PLN bersama Kementerian ESDM mengoptimalkan pengembangan PLTS. Ia memastikan Komisi XII akan mengawal sinkronisasi program kedua pihak agar penyediaan listrik dapat menjangkau masyarakat di wilayah terpencil.
Senada, Wakil Ketua Komisi XII DPR RI Sugeng Suparwoto menegaskan listrik bukan lagi barang mewah, melainkan kebutuhan pokok setiap keluarga, sejajar dengan sandang, pangan, papan, pendidikan, dan kesehatan. Karena itu, pemenuhan kebutuhan listrik masyarakat tidak harus selalu bergantung pada perluasan jaringan transmisi atau sistem on-grid.
“Dengan teknologi, tidak hanya yang bisa dilalui dengan istilahnya on-grid, tetapi juga bisa off-grid. Misalnya dengan membangun PLTS komunal atau menghidupkan pembangkit mikrohidro di wilayah yang ada airnya untuk mencukupi satu desa,” ujar Sugeng.
Ia menambahkan, Komisi XII DPR RI juga akan membawa persoalan skema penganggaran tahun jamak (multi-year) serta penyederhanaan izin pinjam pakai kawasan hutan untuk jalur kelistrikan ke dalam rapat kerja lintas kementerian di Senayan. Pembahasan tersebut diharapkan mendukung percepatan pembangunan infrastruktur dan pemerataan akses listrik di berbagai daerah.


